Problematika Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Multipartai di Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945
After amendment of the 1945 Constitution (UUD 1945), there have been changes in the legislative power (to make laws). The president has legislative power, before the amendment, but after amandment, the legislative power have been by the House of Representatives ( DPR), even through the process of...
Main Author: | FAIDI, Ach. |
---|---|
Format: | Thesis |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2013
|
Subjects: |
Similar Items
-
Eksistensi penjelasan UUD 1945 pasca amandemen undang-undang dasar 1945
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2005) -
Prosedure Perkara Pidana pada Peradilan Militer: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
by: Lahami, Mohammad, et al.
Published: (1984) -
IMPLEMENTASI PERATURAN TENTANG KEDUDUKAN NOTARIS
YANG MENJADI ANGGOTA LEGESLATIF MENURUT
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN
UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM
by: Mukhlisin, Thoad Bakhtiar, et al.
Published: (2011) -
Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
by: Dr. Sulistyowati, SH, M.Hum., Sulistyowati
Published: (2011) -
KEDUDUKAN GUBERNUR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: , AL MASUDAH, et al.
Published: (2014)