KEBIJAKAN PENGELOLAAN KERAGAMAN STUDI KASUS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PENGELOLAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN SARANA IBADAH

The diversity of Indonesian nation in reformation era that is followed by the more opened era has been increasing the complexity for the government to formulate the policy that is possible to accommodate the group interests � that are religious groups-- connected related to the identity and the pr...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: , Muchlis Ari Hamdy, , Prof. Dr. Warsito Utomo
Format: Thesis
Published: [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2013
Subjects:
ETD
_version_ 1797033271711760384
author , Muchlis Ari Hamdy
, Prof. Dr. Warsito Utomo
author_facet , Muchlis Ari Hamdy
, Prof. Dr. Warsito Utomo
author_sort , Muchlis Ari Hamdy
collection UGM
description The diversity of Indonesian nation in reformation era that is followed by the more opened era has been increasing the complexity for the government to formulate the policy that is possible to accommodate the group interests � that are religious groups-- connected related to the identity and the problem of majority and minority relationship. Two of those wisdoms policies are the joint regulation between Minister of Religious Affair and the Minister of Internal Affair number 8 and 9 in the year of 2006. The regulation mentioned it is about the orientation of the local leader in managing the harmony of religious community members, in making the concord forum of religious community members, and in establishing the house of worship. In the process of formulating, this policy has caused huge polemic among the members of religious community related with the issues of freedom in possessing a religion, the permit for establishing religious places, and the minimal requirement limitation of establishing the religious places. The polemic toward the policy has been constructed from the protests heaviness toward the similar policy of SKB 01 1969. The protest has been emerged among several religious chambers who considered disadvantages of that policy, for it caused several various problems appeared. It is interesting to observe a policy formulation process that involves the policy actors among religious group. That is because few of those policies related of how to organize the religious life or the one to be aimed to regulate the religion diversity in Indonesia that often reap produced pros - contras and polemic in the society generally, and among the religious groups in Indonesia particularly. For that reason, this study of policy formulation process used the public policy analysis to answer these questions of: (1) why the government delivered the PBM no. 8 and 9,2006
first_indexed 2024-03-13T22:51:23Z
format Thesis
id oai:generic.eprints.org:119988
institution Universiti Gadjah Mada
last_indexed 2024-03-13T22:51:23Z
publishDate 2013
publisher [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
record_format dspace
spelling oai:generic.eprints.org:1199882016-03-04T08:40:49Z https://repository.ugm.ac.id/119988/ KEBIJAKAN PENGELOLAAN KERAGAMAN STUDI KASUS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PENGELOLAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN SARANA IBADAH , Muchlis Ari Hamdy , Prof. Dr. Warsito Utomo ETD The diversity of Indonesian nation in reformation era that is followed by the more opened era has been increasing the complexity for the government to formulate the policy that is possible to accommodate the group interests � that are religious groups-- connected related to the identity and the problem of majority and minority relationship. Two of those wisdoms policies are the joint regulation between Minister of Religious Affair and the Minister of Internal Affair number 8 and 9 in the year of 2006. The regulation mentioned it is about the orientation of the local leader in managing the harmony of religious community members, in making the concord forum of religious community members, and in establishing the house of worship. In the process of formulating, this policy has caused huge polemic among the members of religious community related with the issues of freedom in possessing a religion, the permit for establishing religious places, and the minimal requirement limitation of establishing the religious places. The polemic toward the policy has been constructed from the protests heaviness toward the similar policy of SKB 01 1969. The protest has been emerged among several religious chambers who considered disadvantages of that policy, for it caused several various problems appeared. It is interesting to observe a policy formulation process that involves the policy actors among religious group. That is because few of those policies related of how to organize the religious life or the one to be aimed to regulate the religion diversity in Indonesia that often reap produced pros - contras and polemic in the society generally, and among the religious groups in Indonesia particularly. For that reason, this study of policy formulation process used the public policy analysis to answer these questions of: (1) why the government delivered the PBM no. 8 and 9,2006 [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2013 Thesis NonPeerReviewed , Muchlis Ari Hamdy and , Prof. Dr. Warsito Utomo (2013) KEBIJAKAN PENGELOLAAN KERAGAMAN STUDI KASUS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PENGELOLAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN SARANA IBADAH. UNSPECIFIED thesis, UNSPECIFIED. http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=59995
spellingShingle ETD
, Muchlis Ari Hamdy
, Prof. Dr. Warsito Utomo
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KERAGAMAN STUDI KASUS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PENGELOLAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN SARANA IBADAH
title KEBIJAKAN PENGELOLAAN KERAGAMAN STUDI KASUS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PENGELOLAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN SARANA IBADAH
title_full KEBIJAKAN PENGELOLAAN KERAGAMAN STUDI KASUS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PENGELOLAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN SARANA IBADAH
title_fullStr KEBIJAKAN PENGELOLAAN KERAGAMAN STUDI KASUS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PENGELOLAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN SARANA IBADAH
title_full_unstemmed KEBIJAKAN PENGELOLAAN KERAGAMAN STUDI KASUS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PENGELOLAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN SARANA IBADAH
title_short KEBIJAKAN PENGELOLAAN KERAGAMAN STUDI KASUS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN BAGI KEPALA DAERAH DALAM PENGELOLAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN SARANA IBADAH
title_sort kebijakan pengelolaan keragaman studi kasus peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pedoman bagi kepala daerah dalam pengelolaan kerukunan umat beragama pembentukan forum kerukunan umat beragama dan pendirian sarana ibadah
topic ETD
work_keys_str_mv AT muchlisarihamdy kebijakanpengelolaankeragamanstudikasusperaturanbersamamenteriagamadanmenteridalamnegerinomor8dan9tahun2006tentangpedomanbagikepaladaerahdalampengelolaankerukunanumatberagamapembentukanforumkerukunanumatberagamadanpendiriansaranaibadah
AT profdrwarsitoutomo kebijakanpengelolaankeragamanstudikasusperaturanbersamamenteriagamadanmenteridalamnegerinomor8dan9tahun2006tentangpedomanbagikepaladaerahdalampengelolaankerukunanumatberagamapembentukanforumkerukunanumatberagamadanpendiriansaranaibadah