AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU BANJAR DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ADAT SUKU BANJAR DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

The present study aims to find out the practice of adat marriages among the community of Banjar tribe in Margasari Hulu and Baulin villages, Candi Laras Selatan subdistrict, Tapin regency, South Kalimantan province. It intends to determine the reasons why the community of Banjar tribe does not regis...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	, Cindy Putri Ananta, , Sri Natin, S.H, SU.
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2013
Subjects:	ETD

Similar Items

Perkawinan menurut adat etnis Tionghoa ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :: Studi kasus di Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak
by: , SABASTIAN, Joko, et al.
Published: (2006)

Tinjauan yuridis pelaksanaan perkawinan adat di kalangan masyarakat suku Laut di Pulau Batam berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
by: , WINDIANITA, Viola Tariza, et al.
Published: (2009)

Larangan perkawinan satu suku dalam masyarakat hukum adat di Kabupaten Kampar - Riau :: Studi komparatif antara hukum perkawinan adat Kabupaten Kampar-Riau dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
by: , AKHRIANI, et al.
Published: (2008)

Perkawinan suku Dayak Kenyah ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawianan
by: , HUSAIN, Warliah, et al.
Published: (2003)

Keduduakn perkawianan maminang adat Minangkabau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
by: , SYAHDAN, Fairus, et al.
Published: (2009)

Pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 di Kabupaten Brebes :: Tinjauan terhadap asal 2 tentang sahnya perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 di Kabupaten Brebes
by: , ROHADI, et al.
Published: (2006)

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
by: , ROSDALINA, et al.
Published: (2005)

Pelaksanaan perkawinan adat Suku Dayak taman
by: , ZEINUDIN, Moh, et al.
Published: (2006)

Perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :: Studi kasus Pusat Studi Islam Paramadina
by: , RAHAYU, Titien, et al.
Published: (2005)

Perkawinan antar agama setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 di Kotamadya Yogyakarta
by: , NAZARUDDIN, et al.
Published: (1998)

Tinjauan tentang kawin foto menurut perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
by: , ELLYANA, et al.
Published: (2009)

Upacara Pemeragat sebagai syarat sahnya perkawinan di Desa Adat Padonan Canggu, ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
by: , SUWITI, Ni Ketut, et al.
Published: (2007)

Pelaksanaan kewarisan atas harta bersama pada masyarakat yang melakukan perkawinan campuran dalam lingkungan masyarakat adat Minangkabau bertalian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
by: , FORNIA, Wendy Texa, et al.
Published: (2009)

Orientasi nilai filsafat hukum keluarga: refleksi undang-undang nomor 1 thaun 1974 tentang perkawinan
by: , Abdul Ghofur Anshori
Published: (2005)

PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA ISLAM DAN KRISTEN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1992)

Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga : Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2006)

PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG â�� UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA PADANG
by: , Edwar Rachman, et al.
Published: (2012)

Pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat muslim Suku Banjar di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
by: , RAMADHANIATI, Nur Kamila, et al.
Published: (2008)

Perlindungan hukum terhadap orang-orang yang melaksanakan perkawinan berdasarkan adat Sunda berkaitan dengan arti penting pencatatan perkawinan di Catatan Sipil berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 di Bandung
by: , NOVIANTO, Handy, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat Tionghoa yang tidak dicatatkan di Kota Pontianak ditinjau dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
by: , SYAMSUDDIN, Yulianti, et al.
Published: (2008)

Pelaksanaan Poligami ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di KUA Kota Makassar
by: , SABARA, Saldiansyah, et al.
Published: (2007)

Pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Sleman
by: , TOPANI, Irawan, et al.
Published: (2007)

Tinjauan terhadap keabsahan perkawinan yang tidak memenuhi batas minimal umur menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974
by: , KOESUMANINGRUM, Ratri, et al.
Published: (2004)

Pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja
by: , MANGELA, Tandi, et al.
Published: (1999)

Kajian terhadap izin poligami menurut hukum Islam dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
by: , MUIS, Abdul, et al.
Published: (2009)

Tinjauan hukum terhadap perkawinan anak-anak menurut sistem Perkawinan Adat Buru setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
by: , BEDZOLDA, et al.
Published: (2008)

Studi implementasi Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan :: Studi kasus pelaksanaan pencatatan perkawinan campuran beda agama di Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta
by: , MANINGKAM, Dasman, et al.
Published: (2000)

Hak perempuan Bali terhadap harta bersama dalam perceraian sebelum dan setelah Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
by: , SUKASARI, Ni Made, et al.
Published: (2005)

Perkawinan antar penganut agama yang berbeda dan akibatnya terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , SYLVIA, et al.
Published: (2009)

Undang-undang perkawinan dan masalahnya khususnya mengenai perceraian dan poligami di Desa Menanga Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan
by: , SUBARI, Albar Sentosa, et al.
Published: (1986)

Kedudukan Naik Balanca dalam hukum perkawinan adat Bugis di Sulawesi Selatan
by: , DAHLAN, Dewi Ardiana, et al.
Published: (2004)

Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan Sirri setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Jember
by: , ANISAH, Inayatul, et al.
Published: (2004)

Perkawinan di bawah tangan ditinjau dari segi hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Tangerang
by: , YUSMIATI, et al.
Published: (2005)

Eksistensi hukum waris adat masyarakat suku Banjar Muslim di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan
by: , BUDIMAN, Rahmat, et al.
Published: (2009)

SENI RESITASI SINRILIK DALAM KONTEKS UPACARA ADAT PERKAWINAN SUKU MAKASSAR DI KABUPATEN GOWA SULAWESI SELATAN (SUATU KAJIAN ETNOMUSIKOLOGI)
by: , Mukhsin Putra Hafid, et al.
Published: (2012)

Hukum adat perkawinan Minangkabau setelah berlakunya hukum perkawinan nasional
by: , THALIB, Sjofjan, et al.
Published: (1996)

Tinjauan yuridis terhadap perkawinan di bawah tangan di kalangan mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974
by: , IKHSAN, Zainuri, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pengadilan Agama di Kota Parepare
by: , HAKIM, Uspa, et al.
Published: (2009)

Kedudukan dan peran suami istri di Minangkabau dalam perspektif keadilan lokal, keadilan berdasarkan Undang-undang perkawinan dan keadilan menurut analisis gender
by: , NI'MAH, Zulfatun, et al.
Published: (2006)

Efektivitas penggunaan akta perdamaian pembagian harta bersama dam kedudukan anak akibat perceraian dalam perkawinan campuran menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974
by: , MEGAHWATI, Tina, et al.
Published: (2006)