TANGGUNG JAWAB PPAT TERHADAP AKTA YANG TELAH DIBUATNYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/PDT.G/1997/PN.BJM) TANGGAL 28 MARET 1997
This study entitles The Responsibility of the Land Deed Official (PPAT) on the Land Deed Made (A Case Study of the Verdict of State Court Banjarmasin No. 07/PDT.G/ PN.BJM) Dated on March 28, 1997. The purposes of the study are to find out the responsibility of the Land Deed Official (PPAT) on the la...
Main Authors: | , Miming Yuliati, , Prof. Dr. H. Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.H. |
---|---|
Format: | Thesis |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2013
|
Subjects: |
Similar Items
-
Pelaksanaan poligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di kota Banjarmasin :: Studi kasus putusan no.356/Pdt.G/2003/PA.Bjm dan No.395/Pdt.G/2003/PA.Bjm
by: , SARI, Rita Novita, et al.
Published: (2003) -
Kedudukan harta bawaan isteri yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh suami setelah terjadi perceraian :: Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 230/Pdt.G/2007/PA.Bjm dan Nomor: 49/Pdt.G/2009/PA.Bim
by: , ROSNILAWATI, et al.
Published: (2010) -
Tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap keotentikan akta yang dibuatnya
by: , MULYANA, et al.
Published: (2008) -
Analisis putusan No.42/PDT.G/2005/PN-YK tentang akta PPAT yang cacat hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
by: , TASRIF, et al.
Published: (2010) -
Pertanggungjawaban PPAT dalam gugatan perdata atas akta yang dibuatnya :: Analisis perkara perdata nomor: 09/Pdt.G/2000/PN.Wt di Pengadilan Negeri Wates Kulon Progo
by: , WIJAYANTI, Indri, et al.
Published: (2006)