Kekuatan
Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Uang Muka Setelah Berlakunya
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960â�� (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Samarinda Nomor: 30/Pdt.G/2002/PN.Smda)

Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Uang Muka Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960â�� (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 30/Pdt.G/2002/PN.Smda)

This study aims at finding out the legal power of land sale and purchase agreement with down payment after the enforcement of Law Number 5 Year 1960 and finding out the proofing power of the land sale and purchase agreement with down payment in a case of the Verdict of Samarinda State Court Number 3...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	, IDA RAYHANA, , Dr. Ari Hernawan, SH., M.Hum.
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2013
Subjects:	ETD

Similar Items

PERJANJIAN PEMBIAYAAN POLA BAGI HASIL DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA (STUDI KASUS NOMOR: 09/Pdt.Eks/2009/PN.Smda)
by: , Utoro Dwi Windardi, SH, et al.
Published: (2011)

Upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perdata diPengadilan Negeri Samarinda :: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.25/Pdt.G/2004/PN. Smda
by: , SUMINO, et al.
Published: (2005)

Akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :: Studi kasus Putusan Nomor: 476/Pdt.G/2004 di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Jogjakarta
by: , YUSNO, Mellany, et al.
Published: (2005)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , ZULFIANI, Anita, et al.
Published: (2008)

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 143/PDT.G/2005/PN.SKA TENTANG PEMBATALAN HIBAH DIKAITKAN DENGAN ALIMENTASI ANAK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
by: , Ria Agni Puspita, et al.
Published: (2012)

Pelaksanaan poligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di kota Banjarmasin :: Studi kasus putusan no.356/Pdt.G/2003/PA.Bjm dan No.395/Pdt.G/2003/PA.Bjm
by: , SARI, Rita Novita, et al.
Published: (2003)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , RIKA REFIANTY, et al.
Published: (2014)

AKIBAT HUKUM UTANG DALAM PERKAWINAN (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor 145/Pdt.G/2005/PN.Smg, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 205/Pdt/2006/PT.Smg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Pdt/2007)
by: , IRA FITRIA, et al.
Published: (2013)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 149/Pdt.G/2009/PN.Slmn)
by: , DEDY SUKMA, et al.
Published: (2012)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi Kasus Putusan Nomor 290/Pdt.G/2008/PA.Sleman dan Putusan Nomor 602/Pdt.G/2007/PA.Sleman)
by: , Fajar Sulistyowati, et al.
Published: (2011)

Perkawinan secara ma'randang menurut hukum adat mamasa dilihat dari perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawianan :: Studi kasus terhadap putusan pengadilan negeri No.21/Pdt.G/2003/PN. Polmas
by: , MOGOT, Ursula, et al.
Published: (2003)

Perlindungan hukum bagi pendaftar sementara paten dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten
by: , SUPARNYO, et al.
Published: (1992)

Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989
by: , ARIFIN, Moh, et al.
Published: (2002)

KEGIATAN YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

Tinjauan pembatalan akta hibah terhadap harta asal yang diberikan kepada anak angkat :: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 32/Pdt.G/1989/PN.YK.Jo.Pengadilan Tinggi Nomor 89/Pdt/1990/PTY.Jo.Mahkamah Agung Nomor 1453 K/Pdt/1991
by: , HERDIANA, Detta, et al.
Published: (2009)

Peranan Hakim dalam penerapan asas itikad baik pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di Pengadilan Negeri Mataram :: Suatu studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:67/PDT.G/2001/PN.MTR dan 127/PDT.G/2001/PN.MTR
by: , WAHYUNINGSIH, Wiwiek, et al.
Published: (2003)

PERKARA GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI BANTUL: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 77/PDT.G/2013/PN.BTL
by: , ASFAN SYARIFUDIN, et al.
Published: (2014)

Kajian yuridis mengenai wasiat wajibah dalam putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 214/Pdt.G/2002/PA.KJN
by: , MANIKA, Doli, et al.
Published: (2007)

Penerapan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya No 80/Pdt.G/2012/PA.Plk) )
by: Junaidi *
Published: (2018-12-01)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
by: , Andri Bungsu Barus, SH, et al.
Published: (2011)

FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DIY SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DALAM KONTEKS PELAYANAN MASYARAKA
by: , Mudagdo, SH, et al.
Published: (2012)

PARTISIPASI MASYARAKAT DI DALAM PENGELOLAAN UANG DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Laurensius Arliman S
Published: (2019-08-01)

Eksistensi Pengadilan HAM dalam Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
by: Nur Amin
Published: (2018-01-01)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN DENGAN SISTEM PEMESANAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 286/Pdt.G/2012/Jkt-Sel)
by: , DWI NURHAYATI F, et al.
Published: (2014)

Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Perkara Nomor 67/Pdt.G/2002/Pn.Yk)
by: , YOSEFINA AVIA PUDUS, et al.
Published: (2012)

Kedudukan harta bawaan isteri yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh suami setelah terjadi perceraian :: Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 230/Pdt.G/2007/PA.Bjm dan Nomor: 49/Pdt.G/2009/PA.Bim
by: , ROSNILAWATI, et al.
Published: (2010)

PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN (SULTAN GROND) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Suhartono, et al.
Published: (2014)

Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
by: ABDULLAH, Abdullah
Published: (2013)

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , HERIYANI, Endang, et al.
Published: (2001)

Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , AGUSTINA, Fitria, et al.
Published: (2004)

Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan Sirri setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Jember
by: , ANISAH, Inayatul, et al.
Published: (2004)

Transisi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009
by: , IB. Rai Darmawijaya M.
Published: (2010)

Pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Sleman
by: , TOPANI, Irawan, et al.
Published: (2007)

Implikasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda
by: , SINA, La, et al.
Published: (2002)

Perceraian karena sumpah li'an dan akibat hukumnya di Pengadilan Agama Purworejo :: Studi kasus penetapan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 385/1984 dan putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 204/Pdt.G/1996/Pa.Pwr
by: , ISTIYANDARI, Elly, et al.
Published: (2008)

Pembatalan Perkawinan bagi Pemeluk Agama Islam dan Akibat Hukumnya akibat Hukumnya setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , YULIARSO, Budi, et al.
Published: (2007)

ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK NON-TRADISIONAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 NOMOR 2016
by: Yoga Saputra, et al.
Published: (2020-01-01)