Kekuatan
Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Uang Muka Setelah Berlakunya
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960â�� (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Samarinda Nomor: 30/Pdt.G/2002/PN.Smda)

Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Uang Muka Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960â�� (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 30/Pdt.G/2002/PN.Smda)

This study aims at finding out the legal power of land sale and purchase agreement with down payment after the enforcement of Law Number 5 Year 1960 and finding out the proofing power of the land sale and purchase agreement with down payment in a case of the Verdict of Samarinda State Court Number 3...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	, IDA RAYHANA, , Dr. Ari Hernawan, SH., M.Hum.
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2013
Subjects:	ETD

Similar Items

PERJANJIAN PEMBIAYAAN POLA BAGI HASIL DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA (STUDI KASUS NOMOR: 09/Pdt.Eks/2009/PN.Smda)
by: , Utoro Dwi Windardi, SH, et al.
Published: (2011)

Akibat hukum pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :: Studi kasus Putusan Nomor: 476/Pdt.G/2004 di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman Jogjakarta
by: , YUSNO, Mellany, et al.
Published: (2005)

Upaya perdamaian dalam penyelesaian perkara perdata diPengadilan Negeri Samarinda :: Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.25/Pdt.G/2004/PN. Smda
by: , SUMINO, et al.
Published: (2005)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , ZULFIANI, Anita, et al.
Published: (2008)

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
by: , Andri Bungsu Barus, SH, et al.
Published: (2011)

Pelaksanaan poligami menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di kota Banjarmasin :: Studi kasus putusan no.356/Pdt.G/2003/PA.Bjm dan No.395/Pdt.G/2003/PA.Bjm
by: , SARI, Rita Novita, et al.
Published: (2003)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEREKONOMIAN SYARIAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006
by: Wardah Yuspin, et al.
Published: (2015-05-01)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , RIKA REFIANTY, et al.
Published: (2014)

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 143/PDT.G/2005/PN.SKA TENTANG PEMBATALAN HIBAH DIKAITKAN DENGAN ALIMENTASI ANAK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
by: , Ria Agni Puspita, et al.
Published: (2012)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)

Praktek Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Notaris Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2005)

Perlindungan hukum bagi pendaftar sementara paten dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten
by: , SUPARNYO, et al.
Published: (1992)

Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989
by: , ARIFIN, Moh, et al.
Published: (2002)

KEGIATAN YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

Kegiatan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Mr. Sularto
Published: (2012-02-01)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
by: A.A. Istri Mas Candra Dewi
Published: (2012-10-01)

Praktek pembuatan akta perikatan jual beli hak atas tanah yang dilakukan oleh Notaris sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , MUSTOFA, et al.
Published: (2004)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DIY SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DALAM KONTEKS PELAYANAN MASYARAKA
by: , Mudagdo, SH, et al.
Published: (2012)

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Adonia Ivonne Laturette
Published: (2011-09-01)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN DENGAN SISTEM PEMESANAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 286/Pdt.G/2012/Jkt-Sel)
by: , DWI NURHAYATI F, et al.
Published: (2014)

ANALISIS KEKUATAN HUKUM AKTA JUAL BELI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PEDOMAN PENGISIAN AKTA JUAL BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.Kds)
by: , SHINTA NIKE AYUDIA, et al.
Published: (2013)

PARTISIPASI MASYARAKAT DI DALAM PENGELOLAAN UANG DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
by: Laurensius Arliman S
Published: (2019-08-01)

PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN (SULTAN GROND) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Suhartono, et al.
Published: (2014)

Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
by: ABDULLAH, Abdullah
Published: (2013)

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , HERIYANI, Endang, et al.
Published: (2001)

Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , AGUSTINA, Fitria, et al.
Published: (2004)

Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan Sirri setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Jember
by: , ANISAH, Inayatul, et al.
Published: (2004)

PERJANJIAN BAKU DALAM JUAL BELI KREDIT SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
by: Anak Agung Adi Lestari
Published: (2016-07-01)

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi Kasus Putusan Nomor 290/Pdt.G/2008/PA.Sleman dan Putusan Nomor 602/Pdt.G/2007/PA.Sleman)
by: , Fajar Sulistyowati, et al.
Published: (2011)

Perkawinan secara ma'randang menurut hukum adat mamasa dilihat dari perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawianan :: Studi kasus terhadap putusan pengadilan negeri No.21/Pdt.G/2003/PN. Polmas
by: , MOGOT, Ursula, et al.
Published: (2003)

PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DI PENGADILAN ANAK
by: armanila febri, et al.
Published: (2015-11-01)

Transisi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009
by: , IB. Rai Darmawijaya M.
Published: (2010)

Implikasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda
by: , SINA, La, et al.
Published: (2002)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 149/Pdt.G/2009/PN.Slmn)
by: , DEDY SUKMA, et al.
Published: (2012)

ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK NON-TRADISIONAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 NOMOR 2016
by: Yoga Saputra, et al.
Published: (2020-01-01)

AKIBAT HUKUM UTANG DALAM PERKAWINAN (Studi Komparasi Putusan Pengadilan Negeri Kota Semarang Nomor 145/Pdt.G/2005/PN.Smg, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 205/Pdt/2006/PT.Smg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Pdt/2007)
by: , IRA FITRIA, et al.
Published: (2013)

Penerapan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya No 80/Pdt.G/2012/PA.Plk) )
by: Junaidi *
Published: (2018-12-01)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)