PENERAPAN PASAL 8 DAN PASAL 22 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN

PENERAPAN PASAL 8 DAN PASAL 22 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

The objective of this study is to find out the implementation on article 8 and article 22 Para (1) Local Regulation the city of Banjarmasin concerning Custom Acquistion of Land and Buildings, and the obstacle implementing it. This is Yuridis Empiris research in which primary datas were collected fro...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	, YENNITA ASTARINA, , Dwi Haryati, S.H., M.H.
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2013
Subjects:	ETD

Similar Items

PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SETELAH ADANYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: , fajri albastra, et al.
Published: (2012)

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berkaitan Dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kapubaten Sleman
by: , Andrie Saputra, et al.
Published: (2011)

Kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan :: Kajian terhadap Pasal 14 Undang-undang Hak Tanggungan dan Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg
by: , ANDRIYENI, Wanda, et al.
Published: (2006)

Analisa implementasi Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 tentang Pemenuhan Anggaran Pendidikan 20 Persen
by: , SYAUQI, Ahmad, et al.
Published: (2009)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
by: , MANURUNG, Romualdo, et al.
Published: (2004)

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pewarisan
by: , VAIRA, Yulni, et al.
Published: (2008)

Argumentasi yuridis eksekusi hak tanggungan berdasar pasal 20 ayat (5) Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah
by: , SETYAWAN, Aditya, et al.
Published: (2008)

PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KABUPATEN BARITO KUALA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: , IDA FITHRIANI, et al.
Published: (2014)

Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perolehan hak karena waris di Kota Yogyakarta
by: , FITRIYENI, Cut Era, et al.
Published: (2004)

IMPLEMENTASI PASAL 84 DAN PASAL 85 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN
by: SAPUTRA, ADE, et al.
Published: (2014)

POLITIK HUKUM PEMBERIAN HAK MONOPOLI KEPADA BUMN BERDASARKAN PASAL 51 UU NOMOR 5 TAHUN 1999
by: , Satriogiri Agung Pribadhi, et al.
Published: (2011)

PENERAPAN PASAL 54 DAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIDALAM PUTUSAN NOMOR 165/PID.SUS/2011/PN.SLEMAN
by: , ANGELINA SEPTIANI, et al.
Published: (2014)

Peranan kantor pertanahan sebagai pengawas pemenuhan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Padang
by: , DESTAVIANI, et al.
Published: (2009)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 90 AYAT (1) HURUF d DAN PASAL 91 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA IMPLIKASINYA DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT OLEH NOTARIS DAN PPAT
by: , Ayu Hapsari Mufti, et al.
Published: (2013)

Pengembangan SIGPBB untuk monitoring pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
by: , MUHARAM, Aam, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan ketentuan pasal 90 ayat 2 Unadng-Unadng nomor 1 tahun 1995 tentant tanggung jawab direksi perseroan dalm hal terjadi kepailitan
by: , PURBAYANTI, Ismu Dewi, et al.
Published: (2003)

Faktor yang mempengaruhi lahirnya pasal 54 baru KUHD dan pengaruh pasal tersebut terhadap sistem hak suara dalam perseroan terbatas
by: , LUMBANRAJA, Maringan, et al.
Published: (1989)

Tinjauan yuridis pengawasan KPP Pratama terhadap surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehubungan dengan proses peralihan hak atas tanah
by: , PURWATININGSIH, Sri, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan Pasal 88 Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai salah satu kewajiban Disclosure
by: , SARI, Wahyu, et al.
Published: (2006)

PENENTUAN DASAR PENGENAAN PAJAK OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PRAKTEK JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN
by: , Widhi Kurniawan.S.H, et al.
Published: (2012)

Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan dalam Kaitannya dengan Grosse Akta sebagai Alas Eksekusi Berdasarkan Pasal 224 HIR (Pasal 258 RBg)
by: , WIRIANI, Ni Made Diah, et al.
Published: (2007)

PELAKSANAAN PUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU
by: , RUTH ROSIANA, et al.
Published: (2011)

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tulang punggung pembangunan daerah Kabupaten Sleman
by: , HANUM, Siti Latifah, et al.
Published: (2004)

OFSET PERTAHANAN DALAM KERANGKA PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG.UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
by: , Sylvia, et al.
Published: (2014)

Implementasi pemanggilan notaris menurut Pasal 66 Ayat (10 Huruf B Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris di Kabupaten Bantul
by: , NOVRIYANTO, Agung Sulistyawan, et al.
Published: (2009)

Pemenuhan asas keadilan dalam pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2000 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di kabupaten Magelang dan kota Magelang
by: , IRIYATI, et al.
Published: (2003)

LEMAHNYA KEWENANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN HUKUM PASAL 77 DAN PASAL 78 KUHAP DALAM UPAYA HUKUM PRAPERADILAN
by: , DESTY PRILIANINGRUM, et al.
Published: (2014)

KEWENANGAN NOTARIS DALAM HAL MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
by: , I Made Widiada,SH, et al.
Published: (2012)

TRUST DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN
by: AFRISAL, ADE FERRY
Published: (2014)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda Benda yang Berkaitan dengan Tanah dalam Praktek di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
by: , TRIMAWARNI, Diah, et al.
Published: (2010)

PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOYOLALI
by: , RINI SULISTIYANINGSIH, et al.
Published: (2013)

Peranan pejabat pembuat akta tanah terhadap penyetoran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada negara
by: , NASIR, Muh, et al.
Published: (2009)

Analisis implikasi kebijakan pemerintah terhadap bentuk pengendalian organisasi :: Kasus perubahan UU Migas No. 22 Tahun 2001 Pasal 11 dan Pasal 13 terhadap Participating Inserst PT XYZ
by: , KARTIKASARI, Riena Dwi, et al.
Published: (2008)

Peranan kebebasan hakim dan hubungannya dengan pasal 178 ayat (3) HIR dalam proses penyelesaian perkara perdata
by: , MUSAKKIR, et al.
Published: (1996)

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di kota Yogyakarta
by: , SANTOSO, Sudaryono Heru, et al.
Published: (2000)

Pelaksanaan ketentuan pasal 4 dan 5 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan bagi PNS serta akibat hukumnya di kota Gorontalo
by: , THALIB, Mutia Cherawaty, et al.
Published: (2003)

TINJAUAN YURIDIS PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , R. Dharma Indra wijaya, et al.
Published: (2013)

Pertanggung jawaban Notaris dalam hal melakukan pelanggaran Pasal 16 Ayat 1 Huruf A Undang-undang Jabatan Notaris
by: , PRASETYO, Agung Dwi, et al.
Published: (2007)

PERAN DAN PERLINDUNGAN PPAT DALAM PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Muhammad Siddiq, et al.
Published: (2012)

Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam rangka pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
by: , SURYANI, Sri, et al.
Published: (2009)