KEDUDUKAN GUBERNUR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

KEDUDUKAN GUBERNUR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Territory autonomy is a transfer of right, authority, and obligation of territory to manage its own domestic issues based on the law. The role of the Government should be emphasized on the national policy, the Province coordinating the implementation of the policy...

Descripció completa

Dades bibliogràfiques
Autors principals:	, AL MASUDAH, , Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.
Format:	Thesis
Publicat:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2014
Matèries:	ETD

Ítems similars

Eksistensi penjelasan UUD 1945 pasca amandemen undang-undang dasar 1945
per: Perpustakaan UGM, i-lib
Publicat: (2005)

PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ATAS INFORMASI PUBLIK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU KIP)
per: , Fauzin, et al.
Publicat: (2012)

Analisis Kewenangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945 dalam Perspektif Siyasah
per: Yesi Imelda, et al.
Publicat: (2021-06-01)

KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
per: , ANDRYKA, et al.
Publicat: (2014)

Urgensi Amandemen Kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan Kebebasan Beragama
per: Muwaffiq Jufri
Publicat: (2021-04-01)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
per: , ZULFIANI, Anita, et al.
Publicat: (2008)

Problematika Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Multipartai di Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945
per: FAIDI, Ach.
Publicat: (2013)

Kedudukan Hukum Internasional dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
per: Mustakim Mustakim, et al.
Publicat: (2022-06-01)

Tinjauan yuridis perubahan kekuasaan Dewan PerwakilanRakyat dan Presiden dalam pembentukan Undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara setelah perubahan Undang-undang Dasar 1945
per: , HIDAYAT, Zamroni Ahmad, et al.
Publicat: (2010)

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
per: , Sugeng Riyadi, et al.
Publicat: (2012)

Analisis Yuridis Tentang Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah Yang Ideal Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
per: , BUSTANUDDIN. S.H., et al.
Publicat: (2011)

Pengawasan notaris sebelum dan sesudah keluarnya Undang-undang nomor 30 tahun 2004 di Kota Padang
per: , ASSAF, Hafez, et al.
Publicat: (2010)

KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN IMPLIKASI YURIDIS ATAS PENOLAKANNYA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
per: , IRWANSYAH, et al.
Publicat: (2012)

Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989
per: , ARIFIN, Moh, et al.
Publicat: (2002)

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem parlemen Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 :: Analisis yuridis ketatanegaraan
per: , DARMA, Satio, et al.
Publicat: (2008)

ANALISIS PRAKTIK MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENENTUKAN PERTENTANGAN NORMA HUKUM DALAM PUTUSAN PENGUJI~ UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
per: , TANTO LAILAM, SH, et al.
Publicat: (2012)

PENGUJIAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYWARATAN RAKYAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945
per: Demas Brian Wicaksono
Publicat: (2018-06-01)

Fungsi dan tugas kerapatan adat Nagari sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang No.5 tahun 1979 di Minangkabau (Sumatera Barat)
per: , ARIEF, As Suhaiti, et al.
Publicat: (1996)

PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM DAN PENJABARANNYA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945
per: Muhammad Taufiq, et al.
Publicat: (2022-08-01)

Kedudukan hukum pasien dalam perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
per: , RUSMAWATI, Dianne Eka, et al.
Publicat: (2004)

Studi tentang pengukuran efisiensi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang perpajakan 1994
per: , PUTERA, Gusti Nyoman, et al.
Publicat: (1997)

Undang-undang lama Kedah sebelum kedatangan Inggeris
per: Md Dahlan, Nuarrual Hilal, et al.
Publicat: (2005)

K E W E N A N G A N L E G I S L A S I DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI TENTANG GAGASAN KONSEP DEMOKRASI DALAM AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945)
per: , Iswanto,SH., et al.
Publicat: (2011)

Analisa efisiensi perusahaan manufaktur berdasarkan ukuran perusahaan yang terdaftar di BEJ sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang perpajakan 2000
per: , ARTHANTO, Hernantyo Ardi, et al.
Publicat: (2007)

Kedudukan undang-undang Islam di sisi perlembagaan Malaysia
per: Nik Abdul Majid, N.A.R.
Publicat: (1987)

Kewarganegaraan Republik Indonesia ditinjau dari Undang-undang Dasar 1945 khususnya kewarganegaraan peranakan Tionghoa
per: , PAULUS, B.P, et al.
Publicat: (1981)

Nilai-Nilai Pancasila yang Terjelma di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
per: Soejadi, R.
Publicat: (1984)

Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
per: I Gusti Ngurah Santika, et al.
Publicat: (2022-11-01)

PENGATURAN SISTEM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
per: , KAMARUDIN, SHI, et al.
Publicat: (2011)

KAWIN BEDA AGAMA DAN PERLINDUNGAN HAM : STUDI KRITIS ATAS UNDANG-UNDANG PERNIKAHAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
per: Yedi Purwanto
Publicat: (2014-12-01)

URGENSI MEMAHAMI BEBERAPA ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGAMANDEMEN PASAL-PASALTERTENTU UNDANG-UNDANG DASAR 1945
per: Perpustakaan UGM, i-lib
Publicat: (2000)

Politik Hukum Penetapan Haluan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
per: Hananto Widodo, et al.
Publicat: (2022-07-01)

Studi komparasi Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Hubungan Kelembagaan Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Sumbawa
per: , TAUFIKURAHMAN, et al.
Publicat: (2007)

PELUANG DAN TANTANGAN KOMPETENSI PERADILAN AGAMA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
per: Abu Tolhah
Publicat: (2015-08-01)

Pengaruh optimalisasi jangka pendek managemen pada tingkat pengungkapan wajib informasi perusahaan sebelum dan sesudah perubahan Peraturan Undang-undang Pengungkapan Laporan Tahunan
per: , SUTRISNO, Paulina, et al.
Publicat: (2009)

IDEALISME CONSTITUENDUM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
per: Benediktus Hestu Cipto Handoyo
Publicat: (2021-05-01)

MEKANISME DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN KEPADA PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
per: , MUHAMMAD YASIN, et al.
Publicat: (2012)

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar 1945 dalam konteks pelaksanaan asas Demokrasi
per: , GULTOM, Robert Sahala, et al.
Publicat: (2006)

DILEMATIKA KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENYELENGGARAKAN PILKADA DAN PEMILU MENURUT UNDANG - UNDANG DASAR 1945
per: Dede Kurniawan
Publicat: (2018-12-01)

KEDUDUKAN NASKAH AKADEMIK DALAM PENAFSIRAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG
per: Eko Supriyanto
Publicat: (2017-09-01)