KEADAAN INSOLVENSI SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

KEADAAN INSOLVENSI SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

This study on insolvency condition as the reason of the dissolution of limited liable companyâ��s legal entity based upon Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Debt Moratorium aims at 1) reviewing any applicable laws and regulations governing the dissolution of any bankrupt limited liabili...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	, Efendy H. Purba, , Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2013
Subjects:	ETD

Similar Items

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR KECIL MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI SARANA RESTRUKTURISASI UTANG DEBITOR (Studi Kasus Pada PT Mandala Airlines)
by: , Jamaslin Purba, et al.
Published: (2013)

TINJAUAN YURIDIS BATASAN MINIMAL UTANG DALAM SYARAT KEPAILITAN UNDANG â�� UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NIAGA NOMOR : 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG KEPAILITAN PT. TELKOMSEL)
by: , RADEN RACHMAT HADI, et al.
Published: (2013)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2012)

Kewenangan Mengadili Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perbankan Syariah
by: Sahnaz Kartika, et al.
Published: (2023-01-01)

Kedudukan hukum kurator atas hakim pengawas dalam tugas pengurusan harta pailit di tinjau dari Undang-Undang No. 37 Th. 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
by: , MARIANI, Multiningdyah Ely, et al.
Published: (2009)

PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
by: , Rosdiana, et al.
Published: (2011)

Penentuan keadaan insolvensi dalam proses kepailitan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , HUTAGALUNG, Sahat M, et al.
Published: (2004)

JAMINAN DAN PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA/BURUH DALAM KEPAILITAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
by: , Sherly Fitriyana, et al.
Published: (2014)

KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN UNDANG UNDANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP EKSISTENSI PERSEROAN TERBATAS
by: , Djayadi Daeng Mussa, Drs, SH, et al.
Published: (2013)

IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT (ANALISA YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA KEPAILITAN PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA)
by: , Dwi Laksono Setyowibowo, SH, et al.
Published: (2012)

Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagai lembaga alternatif penyelesaian utang-piutang yang berakhir dengan perdamaian
by: , NURMAN, et al.
Published: (2002)

Menyoal Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pemegang Polis Asuransi
by: Xander Gorga Gultom
Published: (2023-01-01)

Perlindungan hukum bagi kreditur separatis apabila kurator menggunakan kewenangan berdasar pasal 59 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang
by: , PANUNTUN, Raden Haryo Jagad, et al.
Published: (2006)

Tinjauan yuridis terhadap efektivitas proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagai alternatif penyelesaian utang piutang perusahaan
by: , ANDRYAN, Marx, et al.
Published: (2004)

Status Badan Hukum Perseroan Terbatas dikaitkan dengan sifat tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam Undang-undang Perseroan Terbatas
by: , NURHAYATI, Irna, et al.
Published: (2004)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI ASPEK PIDANA
by: , Anas Malik, SH, et al.
Published: (2012)

Perbedaan persepsi tentang pengurus perseroan menurut Undang-undang perseroan terbatas dan Undang-undang pajak
by: , HENDARTO, et al.
Published: (2004)

Wajib daftar perusahaan perseroan terbatas setelah berlaku Undang-undang Perseroan Terbatas di Kotamadya Kupang
by: , WEWO, Otlief Jannes Richard, et al.
Published: (2001)

Positive Legislature dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
by: Arief Rachman Hakim, et al.
Published: (2022-12-01)

Kedudukan Kreditor Minoritas Dibandingkan Dengan Kreditor Sekaligus Pemegang Saham Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
by: Delvis Patrik, et al.
Published: (2021-10-01)

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI SECARA PRIBADI BERDASARKAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY DI DALAM PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) ANTARA PT. GRIYA PESONA MENTARI MELAWAN PEMEGANG MAYOFIELD NOTES
by: , ANNURDI, et al.
Published: (2013)

Peranan kejaksaan dalam pembubaran perseroan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
by: , SITOMPUL, Surya Bakti P, et al.
Published: (2002)

Pendirian perseroan terbatas oleh suami isteri menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas
by: , ARYANTO, Dery, et al.
Published: (2010)

Analisis Hukum terhadap Penolakan Perdamaian oleh Kreditur yang Diajukan Debitur pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
by: Muhammad Fitratallah Dahlan, et al.
Published: (2023-05-01)

Ulasan tentang status badan hukum perseroan terbatas menurut undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2005)

Perseroan Terbatas statusnya sebagai Badan Hukum dikaitkan dengan sifat tanggung jawab komisaris dalam Undang-undang Perseroan Terbatas
by: , ISMAIL, Elva, et al.
Published: (2007)

Pelaksanaan Pasal 88 Ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai salah satu kewajiban Disclosure
by: , SARI, Wahyu, et al.
Published: (2006)

Implikasi yuridis terhadap penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas
by: , WIDYTMASARI, Stevia, et al.
Published: (2010)

Tanggung jawab pribadi pengurus perseroan terbatas terhadap hutang pajak perseroan ditinjau dari Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang PT
by: , BAWADI, et al.
Published: (2008)

ANALISA HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
by: , Ibnu Maulana Suryo Syahriar, SH, et al.
Published: (2011)

Alasan-alasan dalam penundaan imunisasi
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1987)

Tanggung jawab direksi berdasarkan Undang-undang no 40 tahun 2007 dalam hal kepailitan perseroan
by: , KARINA, Miryani, et al.
Published: (2010)

TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM KEPAILITAN
by: , Sularto
Published: (2009)

TANGGUNG JAWAB ORGAN PERSEROAN TERBATAS DALAM KASUS KEPAILITAN
by: Siti Hapsah Isfardiyana
Published: (2015-06-01)

Pemberhentian direktur menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
by: , PRASETIO, et al.
Published: (2009)

Penyimpangan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pendirian Perseroan Terbatas
by: Astuti Yudhika Putri, et al.
Published: (2023-05-01)

Penerapan business judgement rule dalam pertanggungjawaban direksi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang no.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
by: , ADRIANUS, Denny, et al.
Published: (2010)

Akibat hukum pencabutan izin usaha bank berdasarkan Undang-undang perbankan dan perseroan terbatas
by: , AFFANDI, Silvi Yosefa, et al.
Published: (2006)

Penerapan doktrin business judgment rule terhadap tanggung jawab direksi pada suatu perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
by: , ANDRIANA, Jerry Valentina, et al.
Published: (2010)

Penyelesaian kasus kepailitan antara Sufardi Tanjaya melawan Agung Pramudito ditinjau dari UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang :: Studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Tentang Pailit No. 53/Pailit/2006/PN Niaga Jakarta Pusat
by: , RUBIANTO, Arie, et al.
Published: (2010)