EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

The protection of confidential information or widely known as commercial in confidence in Indonesia is regulated in Law number 30 of 2000 on Commercial in Confidence. The law is too short and too general compared to other laws concerning intellectual property rights (IPR). Consequently, it becomes h...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	, PRAMANA SYAMSUL IKBAR, , Dr. Sulistiyowati S.H., M.Hum.
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2013
Subjects:	ETD

Similar Items

PENYELESAIAN SENGKETA RAHASIA DAGANG DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
by: Sherly Nelsa Fitri, et al.
Published: (2023-07-01)

Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Ditinjau dari Konsep Hak Kodrati John Locke
by: Anwar Ibrahim Triyoga,
Published: (2018)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)

Sanksi Pidana Pelatihan Kerja bagi Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
by: Yunita Inoriti Koy
Published: (2021-03-01)

OFSET PERTAHANAN DALAM KERANGKA PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG.UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
by: , Sylvia, et al.
Published: (2014)

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
by: Nining Nining, et al.
Published: (2023-10-01)

KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR I/1974 TENTANG PERKAWINAN BERDASARKAN FEMINIST LEGAL THEORY DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA
by: , PUSPANINGTYAS PANGLIPURJATI, et al.
Published: (2013)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PELANGGAN LISTRIK TERHADAP KRISIS LISTRIK DI KOTA AMBON MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
by: , Virginia Wattimena, SH, et al.
Published: (2011)

URGENSI SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , GERNALIA NOVA P, et al.
Published: (2014)

Perkawinan suku Dayak Kenyah ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawianan
by: , HUSAIN, Warliah, et al.
Published: (2003)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)

IMPLEMENTASI PASAL 84 DAN PASAL 85 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN
by: SAPUTRA, ADE, et al.
Published: (2014)

MENYOAL KEKUATAN EKSEKUTORIAL PIDANA UANG PENGGANTI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Handoko Alfiantoro
Published: (2019-06-01)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
by: Herly Bastian, et al.
Published: (2019-03-01)

SURAT KETERANGAN WARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
by: , Muhammad Arif Rakhman, et al.
Published: (2012)

“Restorative Justice Untuk Indonesiaku” Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)
by: meitri listyoningrum
Published: (2022-08-01)

Tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai eksistensi lembaga rahasia bank di dalam melindungi nasabah pada bank
by: , PUTRA, I Gusti Rai Daniel Ari, et al.
Published: (2010)

Kajian tentang Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Curang dalam Bisnis Dihubungkan dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
by: M Rendi Aridhayandi
Published: (2017-06-01)

Transisi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009
by: , IB. Rai Darmawijaya M.
Published: (2010)

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MEMASOK ALAT KESEHATAN TANPA IZIN EDAR UNTUK PENANGGULANGAN VIRUS COVID-19 MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM
by: Albadrul Maniru, et al.
Published: (2022-12-01)

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 6-19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
by: Huzaimah Al-Anshori
Published: (2018-05-01)

IMPLEMENTASI CLOSED-LIST SYSTEM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
by: , Ahmad Fahmi Raharja, et al.
Published: (2012)

KAJIAN ANALISIS PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
by: haedah faradh
Published: (2022-08-01)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DELIK PEYERANGAN HARKAT MARTABAT PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
by: Eva Mardiana
Published: (2024-09-01)

Implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah dan implikasinya
by: , FAHRUDIN, et al.
Published: (2000)

IMPLEMENTASI PASAL 76 HURUF I UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
by: Karmila Damariani Radjak, et al.
Published: (2023-09-01)

Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
by: Dr. Sulistyowati, SH, M.Hum., Sulistyowati
Published: (2011)

Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Melalui Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
by: Akhmad Munawar, et al.
Published: (2023-08-01)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

Peran notaris dalam pembuatan akta wasiat :: Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
by: , RIZAL, et al.
Published: (2010)

KEDUDUKAN BADAN HUKUM RUMAH SAKIT PASCA UNDANG â�� UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
by: , Muhammad Sutan Abdul Aziz Faisal Nasution, et al.
Published: (2014)

KEDUDUKAN DAN SIFAT KEPERDATAAN DARI NOMOR SELULER PELANGGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
by: , Saut Irianto Rajagukguk, et al.
Published: (2012)

ANALISIS YURIDIS HAMBATAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
by: Restu Widiastuti, et al.
Published: (2024-09-01)

Implementasi kebijakan Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah :: Studi kasus Kabupaten Klaten
by: , PURNOMO, Hadi, et al.
Published: (2002)

Implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam
by: , SUPARNI, Arsi, et al.
Published: (2007)

Tinjauan Hukum Pidana Cheat/Hacking dalam Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015
by: Williem Pathavi, et al.
Published: (2023-11-01)

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
by: , Aryudhi Permadi, et al.
Published: (2014)

Abortus provocatus ditinjau dari segi hukum pidana dan Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan :: Kajian dari peniadaan hukuman pidana
by: , SUKARTAYASA, I Ketut, et al.
Published: (2010)

PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: Yasmirah Mandasari Saragih
Published: (2017-07-01)

EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)
by: , erie verlinda, et al.
Published: (2014)