TRUST DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI
KABUPATEN SLEMAN

TRUST DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SLEMAN

Trust in the implementation of public policy plays an important role as one of the key factors that determine the success of a public policy. This research aims to analyze trust in public policy implementation, in this case Land and Building Tax in Sleman Regency. Moreover, it also analyzes the i...

Full description

Bibliographic Details
Main Author:	AFRISAL, ADE FERRY
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2014
Subjects:	Policy and Administration Law and Legal Studies

Similar Items

IMPLEMENTASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS WARISAN TANAH DAN BANGUNAN PASCA DIKELUARKANNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
by: SUKMANA, R ANDI
Published: (2015)

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena pewarisan
by: , VAIRA, Yulni, et al.
Published: (2008)

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan tulang punggung pembangunan daerah Kabupaten Sleman
by: , HANUM, Siti Latifah, et al.
Published: (2004)

Pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas perolehan hak karena waris di Kota Yogyakarta
by: , FITRIYENI, Cut Era, et al.
Published: (2004)

PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SETELAH ADANYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: , fajri albastra, et al.
Published: (2012)

Pengembangan SIGPBB untuk monitoring pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
by: , MUHARAM, Aam, et al.
Published: (2003)

Implementasi kebijakan manual pendapatan daerah (MAPATDA) di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang
by: DACHRI, Ferry
Published: (1998)

PENENTUAN DASAR PENGENAAN PAJAK OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PRAKTEK JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN SLEMAN
by: , Widhi Kurniawan.S.H, et al.
Published: (2012)

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di kota Yogyakarta
by: , SANTOSO, Sudaryono Heru, et al.
Published: (2000)

PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BOYOLALI
by: , RINI SULISTIYANINGSIH, et al.
Published: (2013)

Peranan pejabat pembuat akta tanah terhadap penyetoran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada negara
by: , NASIR, Muh, et al.
Published: (2009)

Tinjauan yuridis pengawasan KPP Pratama terhadap surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehubungan dengan proses peralihan hak atas tanah
by: , PURWATININGSIH, Sri, et al.
Published: (2010)

Peranan kantor pertanahan sebagai pengawas pemenuhan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kota Padang
by: , DESTAVIANI, et al.
Published: (2009)

TINJAUAN YURIDIS PENGA WASAN KPP PRATAMA TERHADAP SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEHUBUNGAN DENGAN PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2011)

PENYIMPANGAN PAJAK TERHADAP PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM TRANSAKSI HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KABUPATEN BANTUL
by: , Henry Kusuma Brata, et al.
Published: (2012)

PERAN DAN PERLINDUNGAN PPAT DALAM PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Muhammad Siddiq, et al.
Published: (2012)

Tugas dan fungsi Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam rangka pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
by: , SURYANI, Sri, et al.
Published: (2009)

Peran pejabat pembuat akta tanah dalam pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di Kabupaten Jembrana
by: , SUKMAWATI, Y. IGA. Nyoman, et al.
Published: (2006)

Implementasi kebijakan sister city Semarang-Brisbane (Studi kasus di Kotamadya Dati II Semarang)
by: POETRANTO, Y.F. Satrio Imam
Published: (1998)

Penghindaran terhadap pengenaan pajak penghasilan (PPH) dan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB) dalam transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan di Kota Padang
by: , JUMARDI, et al.
Published: (2010)

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) MELALUI HIBAH WASIAT DI JAKARTA PUSA
by: , TINI RUSDIATIE, SH, et al.
Published: (2011)

Strategi Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dalam menghadapi pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan menjadi pajak daerah
by: , Richard Sanjaya Manihuruk, et al.
Published: (2014)

ANALISIS YURIDIS PEMBEBANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PADA PEWARISAN BAGI TANAH BERSERTIFIKAT DAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)
by: , CLAUDYA M. NOVIATY TEKU WIO, et al.
Published: (2013)

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP TANAH WARIS DALAM KONSEP PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KABUPATEN CILACAP
by: , Damar Adhy Suksmono, et al.
Published: (2013)

Implementasi kebijakan rencana umum tata ruang :: Kota Administratif Banjarbaru
by: RIVAI, Hasmi
Published: (1998)

Implementasi kebijakan pembangunan rumah susun di Kelurahan Lette Kotamadya Ujung Pandang
by: AMIN, Ferdy
Published: (1998)

Implementasi kebijakan penyelesaian kerugian negara/daerah (Studi kasus di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat)
by: SYARIEF, M. Askari
Published: (1998)

Implementasi Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Pada Perusahaan Industri Tekstil dan Saruang Tangan Di Kab Sleman
by: Murti Pramuwardhani Dewi, Murti Pramuwardhani Dewi
Published: (2014)

AKURASI NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK (NPOP) SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP NILAI PASAR (STUDI DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR, BANYUMAS)
by: , DEDI KUSWANTO, et al.
Published: (2014)

Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis PBB untuk pemantauan penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan :: Studi kasus pada Kantor Pelayanan PBB Mojokerto
by: , ROSYID, Harun, et al.
Published: (2005)

Implementasi kebijakan rencana induk kota (Studi kasus di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang)
by: SAKTIHANTO, Harry
Published: (1998)

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berkaitan Dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kapubaten Sleman
by: , Andrie Saputra, et al.
Published: (2011)

Formulasi kebijakan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran secara gratis di Kota Padang
by: ALEXANDER, Ricky Januar
Published: (2010)

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan kaitannya dengan pendapatan pemerintah daerah :: Studi kasus Kota Padang
by: , ARIANTO, Dian, et al.
Published: (2008)

METODE MINIMALISIR POTENTIAL LOSS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SESUDAH PENDAERAHAN PAJAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN D.I.YOGYAKARTA)
by: , EWINDA RIA, et al.
Published: (2012)

Implementasi kebijakan inseminasi buatan pada ternak sapi potong di Kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Utara
by: TIMO, Gregorius
Published: (1998)

Kualitas dan dinamika formulasi kebijakan pendidkan berperspektif gender di Propinsi Jawa Tangah
by: Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti
Published: (2008)

PENERAPAN PASAL 8 DAN PASAL 22 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
by: , YENNITA ASTARINA, et al.
Published: (2013)

Negara kuat rakyat lemah (dominasi dan intervensi negara dalam menata kebijakan masyarakat yang heterogen di Indonesia 1950 - 1998)
by: Hamel, Victorius Adventius
Published: (2008)

Implementasi kebijakan inpres bantuan pembangunan desa (Studi kasus di 5 kalurahan di 5 kotamadya DKI Jakarta)
by: ROCHYATI, Ida
Published: (1998)