PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM HUKUM KEPABEANAN TERHADAP KAWASAN BERIKAT PT LUNDIN INDUSTRY INVEST DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG
KEPABEANAN

PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM HUKUM KEPABEANAN TERHADAP KAWASAN BERIKAT PT LUNDIN INDUSTRY INVEST DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN

This research aims to gain a clear picture of the role of the Directorate- General of customs and Excise, a constraint is done, and the efforts in the legal customs bonded area PT Lundin Industry Invest. This research is empirical because it uses the normative primary data and secondary data. Primar...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	, MAYA PAWITRA, , Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2014
Subjects:	ETD

Similar Items

Kinerja pelayanan Kepabeanan dan Cukai :: Studi kasus kinerja pelayanan Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Gresik
by: , PRASETYONO, Dwi Wahyu, et al.
Published: (2002)

Analisis kebutuhan sistem informasi terintegrasi yang berkualitas untuk pelaksanaan audit kepabeanan terhadap importir pada Kantor Wilayah IV Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta
by: , HERU P., Eksi Nugroho, et al.
Published: (2005)

Implikasi kebijakan perpajakan dan kepabeanan terhadap investasi di kawasan berikat (Bonded Zone) daerah industri Pulau Batam
by: , HIDAJAT, Empi Bunjamin, et al.
Published: (2008)

Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberantas peredaran rokok berpita cukai palsu
by: , ARSARI, Eriska Vebri, et al.
Published: (2005)

Analisis penggunaan benford's law dalam perencanaan audit pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
by: , ARKAN, Muhamad Mufti, et al.
Published: (2010)

Evaluasi Pilot Project Electronic Data Interchange (EDI) di Bidang Kepabeanan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tanjung Perak Surabaya)
by: Pwee Leng
Published: (2007-01-01)

PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR ILEGAL DI KALIMANTAN BARAT DAN KAITANNYA DENGAN POLITIK HUKUM PIDANA KEPABEANAN
by: , Alfa Aprias, SH, et al.
Published: (2011)

Pengaruh faktor-faktor program reformasi birokrasi terhadap kinerja auditor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
by: , YULIONO, Eko, et al.
Published: (2010)

Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menangani minuman mengandung etil alkohol impor yang ilegal
by: , SUDARYANTI, et al.
Published: (2007)

Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pencegahan Pembajakan Hak Cipta khususnya media cakram Optik
by: , JATMIKO, Heru Sigit, et al.
Published: (2008)

Perkawinan suku Dayak Kenyah ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawianan
by: , HUSAIN, Warliah, et al.
Published: (2003)

Mekanisme Kantor Pelayanan Bea Cukai Utama Tanjung Priok terhadap arus barang impor ekspor dan pengajuan banding terhadap penetapan Ditjen Bea dan Cukai :: Analisa yuridis dan solusi aspek bisnis UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
by: , SUDARSONO, et al.
Published: (2009)

SURAT KETERANGAN WARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
by: , Muhammad Arif Rakhman, et al.
Published: (2012)

Regulasi perpajakan dan kepabeanan dalam kaitannya dengan investasi di Pulau Batam
by: , SIAHAAN, Onward, et al.
Published: (2007)

The SWOT AHP Analysis of Mitra Utama Kepabeanan Policy in Directorate General of Customs and Excise
by: Destiko Teguh Rinaldi, et al.
Published: (2022-06-01)

Disharmoni Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Piutang Dengan Proses Bisnis Kepabeanan
by: Fauzi Ismail Arif, et al.
Published: (2017-10-01)

KEDUDUKAN DAN SIFAT KEPERDATAAN DARI NOMOR SELULER PELANGGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI
by: , Saut Irianto Rajagukguk, et al.
Published: (2012)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA NOTARIS/PPAT DALAM PEKERJAANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
by: , SERE NELLY YANA, et al.
Published: (2013)

Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
by: Dr. Sulistyowati, SH, M.Hum., Sulistyowati
Published: (2011)

PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) JAWA TIMUR I
by: FARISKA SEPTARINA RAJIANTO
Published: (2020-09-01)

EVALUASI PANDUAN PENYUSUNAN PROGRAM AUDIT ATAS PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
by: , LUKMAN HAKIM, et al.
Published: (2012)

REVITALISASI NILAI PANCASILA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DI INDONESIA
by: Deaf Wahyuni Ramadhani
Published: (2017-04-01)

ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK NON-TRADISIONAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 NOMOR 2016
by: Yoga Saputra, et al.
Published: (2020-01-01)

KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR I/1974 TENTANG PERKAWINAN BERDASARKAN FEMINIST LEGAL THEORY DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1984 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA
by: , PUSPANINGTYAS PANGLIPURJATI, et al.
Published: (2013)

URGENSI KEBERADAAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA)
by: , Dinny Wirawan Pratiwie, et al.
Published: (2012)

OFSET PERTAHANAN DALAM KERANGKA PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA : ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 43 UNDANG.UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
by: , Sylvia, et al.
Published: (2014)

Perkawinan Sedarah Suku Polahi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
by: Nurul Qomaril Afifah, et al.
Published: (2022-04-01)

Peran notaris dalam pembuatan akta wasiat :: Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
by: , RIZAL, et al.
Published: (2010)

IMPLEMENTASI PEMBAYARAN CUKAI ROKOK DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS NDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI
by: Rizki Hidayat
Published: (2022-09-01)

EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
by: , PRAMANA SYAMSUL IKBAR, et al.
Published: (2013)

Software bekas ditinjau dari Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta
by: , NOROWISNU, Bernardinus, et al.
Published: (2008)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PELANGGAN LISTRIK TERHADAP KRISIS LISTRIK DI KOTA AMBON MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
by: , Virginia Wattimena, SH, et al.
Published: (2011)

URGENSI SIDIK JARI PENGHADAP PADA MINUTA AKTA BERDASARKAN PASAL 16 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , GERNALIA NOVA P, et al.
Published: (2014)

KEDUDUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA
by: , Hendro Nugroho, SE, et al.
Published: (2011)

Realita Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) Pemerintah: Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011
by: Romansyah Romansyah, et al.
Published: (2022-05-01)

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) PERKARA NOMOR 05/KPPU-L/2010 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
by: , Aldian Syahreza Nasution, SH, et al.
Published: (2011)

IMPLEMENTASI CLOSED-LIST SYSTEM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
by: , Ahmad Fahmi Raharja, et al.
Published: (2012)

HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: Ovia Merista
Published: (2016-06-01)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT DARI JABATANNYA OLEH MENTERI TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , Raesha Ageng Hapsari, et al.
Published: (2014)

BATAS USIA PENSIUN GURU SWASTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
by: Hafin Auni Qashrina
Published: (2018-12-01)