ANALISIS HUKUM KEWENANGAN AUDITOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) MENGHITUNG KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor :64/PDT.G/2009/PN YK)
Under Presidential Decree No.103 of 2001 on the Position, Duties, Functions, Structure and Work of Non Departmental Government Institutions, Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) is a government agency that was given broad responsibilities at the national level to formulate and plan a...
Main Author: | WIDIANDARU, TUNGGORO |
---|---|
Format: | Thesis |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2015
|
Subjects: |
Similar Items
-
Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi
by: Hidayatullah Hidayatullah, et al.
Published: (2023-01-01) -
Menentukan dan menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia
by: Pangaribuan, Piatur
Published: (2015) -
KEWENANGAN BPKP MELAKUKAN AUDIT INVESTIGASI TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PASCA PUTUSAN MK NOMOR : 31/PUU-X/2012
by: alfajri septianriandi
Published: (2023-12-01) -
Analisis putusan No.42/PDT.G/2005/PN-YK tentang akta PPAT yang cacat hukum oleh hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
by: , TASRIF, et al.
Published: (2010) -
KAJIAN YURIDIS PERKAWINAN SEORANG SUAMI DENGAN LEBIH DARI SATU ISTRI (Studi Kasus Putusan Nomor :
579/Pdt.G/2010/PA.Yk dan 321/Pdt.G/2011/PA.Yk)
by: Puspita, A.A. Ayu Putu Erna
Published: (2014)