KEWENANGAN KEPALA DESA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DALAM RANGKA BERLAKUNYA UU NO. 22 TAHUN 1999

KEWENANGAN KEPALA DESA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DALAM RANGKA BERLAKUNYA UU NO. 22 TAHUN 1999

Sonraí bibleagrafaíochta
Príomhchruthaitheoir:	Perpustakaan UGM, i-lib
Formáid:	Alt
Foilsithe / Cruthaithe:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2000
Ábhair:	Jurnal i-lib UGM

Míreanna comhchosúla

Praktek Arbitrase setelah berlakunya UU No.30/1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
de réir: , SUKARMINI, Ni Wayan, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2004)

Implementasi asas desentralisasi berdasarkan UU No.22 tahun 1999 terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi
de réir: , NURWIGATI, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2005)

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKARA WARIS SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 3 TAHUN 2006
de réir: Eka Susylawati
Foilsithe / Cruthaithe: (2019-09-01)

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
de réir: , ZAMZAMI, A, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2003)

Implementasi Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian
de réir: , SUDIYONO, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2010)

Refleksi Kritis Terhadap UU No.22 tahun 1999 Beberapa Catatan Pokok
de réir: Perpustakaan UGM, i-lib
Foilsithe / Cruthaithe: (2003)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
de réir: Perpustakaan UGM, i-lib
Foilsithe / Cruthaithe: (2003)

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERJANJIAN
de réir: , Muhammad Tijar Fahrozi Tarigan, SH, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2012)

KONSEP KEWENANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
de réir: Mohammad Zamroni
Foilsithe / Cruthaithe: (2024-12-01)

KELEMBAGAAN DAERAH DALAM SISTEM RUMAH TANGGA BARU MENURUT UU NO 22 TAHUN 1999
de réir: Perpustakaan UGM, i-lib
Foilsithe / Cruthaithe: (2000)

KEWENANGAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA OVERLAPPING PADA BIDANG TANAH: STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN
de réir: Haris Budiman, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2024-08-01)

Ketimpangan pendapatan Kabupaten dan Kota di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebelum dan pasca berlakunya UU No.25 Tahun 1999 dan UU No.34 Tahun 2000
de réir: , PUTARTA, Pulasna, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2004)

Otonomi daerah : implementasi dan permasalahan serta solusinya (Kajian Yuridis Revisi UU No. 22 Tahun 1999)
de réir: Perpustakaan UGM, i-lib
Foilsithe / Cruthaithe: (2004)

Kajian hukum fidusia setelah berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 di Kalimantan Timur
de réir: , TUKAN, Aloysius, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2002)

Potensi konflik antar daerah otonom di D.I. Yogyakarta dalam pelaksanaan kewenangan di bidang hubungan internasional sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 (Tahun 2000-2003)
de réir: , MUKTI, Takdir Ali, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2004)

Pemerintahan desa dalam transisi kebijakan :: Studi implementasi perubahan struktur kelembagaan Pemerintahan Desa dari UU No.22/1999 ke UU No. 32/2004 di Kabupaten Sleman
de réir: , BASUKI, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2007)

KEWENANGAN PERADILAN TIPIKOR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
de réir: Mohammad Sahlan
Foilsithe / Cruthaithe: (2016-11-01)

Pergeseran peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai dampak dari penerapan UU.No.22 tahun 1999 di Kabupaten Sorong, Papua
de réir: , SALIM, Yusuf, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2002)

Implementasi PP No.8 Tahun 2003 dalam rangka mendukung pelaksanaan UU No.45 Tahun 1999 di Provinsi Irian Jaya Barat
de réir: , HOSIO, Jusach Eddy, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2005)

Implementasi kebijakan UU No.22 Tahun 1999 :: Studi kasus penyesuaian organisasi pemerintahan daerah Kota Jayapura
de réir: , DUWITH, Yusuf, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2002)

Revitalisasi lembaga adat menurut UU No.22 Tahun 1999 :: Studi kasus di Provinsi Sulawesi Selatan
de réir: , HERMAN, Achmad, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2003)

Poligami yang dilakukan oleh warganegara Indonesia yang tadinya tunduk kepada KUH Perdata dan beragama Islam, setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974, di Propinsi Dati I Jawa Tengah
de réir: , MULYADI, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (1990)

KANTOR PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Sub Kepaniteraan Perdata PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PERDATA
de réir: , EYGAN LUDITYAMANTA, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2013)

Pendaftaran Merek Produk UMKM Setelah Berlakunya UU Cipta Kerja
de réir: Djulaeka Djulaeka, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2023-12-01)

KEWENANGAN HAKIM UNTUK MENILAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA
de réir: Eka Susylawati
Foilsithe / Cruthaithe: (2006-10-01)

Sejarah Perjuangan Perlaksanaan Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (Nad) Dalam Masa Uu. No. 44 Tahun 1999,uu. No. 18 Tahun 2001 Dan Uu. No. 11 Tahun 2006 (1999 – 2006)
de réir: Hasanuddin Yusuf Adan
Foilsithe / Cruthaithe: (2014)

Eksepsi dalam praktek pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri
de réir: , MARJO, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (1998)

Persepsi elit politik lokal terhadap UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 dan implikasinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Fakfak Propinsi Irian Jaya
de réir: , GANI, Najamuddin, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2001)

HAKIM PERDAMAIAN YANG DIPERANKAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA
de réir: Marwan Suliandi, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2024-08-01)

Analisis struktur modal PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II setelah berlakunya UU Pelayaran No 17 Tahun 2008
de réir: , LAKSONO, Singgih Dwi, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2009)

Analisa struktur industri media televisi di Indonesia setelah berlakunya UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran
de réir: , AKBARI, Rachmat, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2005)

PERAN KUA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 16 TAHUN 2019
de réir: Jaka Sanjaya, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2022-12-01)

Peralihan kewenangan pengelolaan protokol notaris setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris
de réir: , HARIANTO, Febrina, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2010)

Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Dan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya
de réir: Suparto Suparto
Foilsithe / Cruthaithe: (2017-04-01)

Pengujian UU No. 27 Tahun 2009 Dan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) Sebagai Upaya DPD Untuk Mengembalikan Kewenangan Konstitusionalnya
de réir: Suparto Suparto
Foilsithe / Cruthaithe: (2017-04-01)

Bentuk Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum
de réir: Chris Januardi
Foilsithe / Cruthaithe: (2023-04-01)

MEMBERDAYAKAN APARAT DESA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
de réir: Perpustakaan UGM, i-lib
Foilsithe / Cruthaithe: (1999)

Implementasi UU No 22 Tahun 1999 di DPRD Kota Yogyakarta Dalam Kerangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dan Legislasi
de réir: , RAHMAN, Muhammad Wajdi, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (2002)

Masalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
de réir: , EOH, Octavianus, et al.
Foilsithe / Cruthaithe: (1990)

SENGKETA KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PERKARA WARIS AKIBAT ADANYA PILIHAN HUKUM
de réir: Eka Susylawati
Foilsithe / Cruthaithe: (2006-06-01)