Studi terhadap surat kuasa membebankan hak tanggungan (skmht) dalam perjanjian kredit pemilikan rumah (kpr) Bank Tabungan Negara (BTN)
Abstract Act 4 of 1996 aims to give foundation on how to enforce strong surety rights, for example on the enforcement of letter of giving surety rights. In circumstances that person who gives letter of giving surety rights is not able to come to the notary, article 15 (1) of the Act gives an opportu...
Main Author: | Perpustakaan UGM, i-lib |
---|---|
Format: | Article |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2005
|
Subjects: |
Similar Items
-
Pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) dan akta pemberian hak tanggungan (APHT) untuk pemberian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Padang
by: , PUTRI, Arliestriana, et al.
Published: (2008) -
Peranan Notaris dalam pembuatan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
by: , WAHIDA, Ida, et al.
Published: (2005) -
Pelaksanaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam perjanjian kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Sleman
by: , INDARWATI, Tri, et al.
Published: (2008) -
Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Boyolali
by: , INDRAWATI, Retno, et al.
Published: (2009) -
Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Pada Pengalihan Hutang Kredit Di PT. BRI Agro Cabang Pekanbaru
by: Bayu Nofyandri Surbakti, et al.
Published: (2018-10-01)