DESENTRALISASI:BENTUK BARU INTEGRASI NASIONAL?

Sebagai bagian dart reformasi politik menyusul jatuhnya pemerintahan Presiden Suharto tahun 1998, selama masa pemerintahan transisi di bawah Presiden B.J. Habibie, telah disahkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 yang mengatur keseimbangan anggaran an...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Perpustakaan UGM, i-lib
Format: Article
Published: [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1999
Subjects:
_version_ 1826031600326934528
author Perpustakaan UGM, i-lib
author_facet Perpustakaan UGM, i-lib
author_sort Perpustakaan UGM, i-lib
collection UGM
description Sebagai bagian dart reformasi politik menyusul jatuhnya pemerintahan Presiden Suharto tahun 1998, selama masa pemerintahan transisi di bawah Presiden B.J. Habibie, telah disahkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 yang mengatur keseimbangan anggaran antara pusat dan daerah. Berlakunya dua produk tersebut menandai pergeseran yang sangat penting dart pola politik birokratis (bureaucratic polity) yang tersentralisasi selama masa Orde Baru, menjadi pola desentralisasi yang memperkenalkan otonomi pemerintah daerah, sehingga kewenangan pusat hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, pengadilan dan kehakiman, kebijakan moneter dan fiskal, agama dan lain sebagainya. Meskipun ditentukan masa persiapan 2 tahun sebelum dilaksanakan secara penuh, tetapi belum ada devolusi yang secara konkret dart pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau dart propinsi kepada kabupaten atau kotamadya.
first_indexed 2024-03-13T18:39:49Z
format Article
id oai:generic.eprints.org:20067
institution Universiti Gadjah Mada
last_indexed 2024-03-13T18:39:49Z
publishDate 1999
publisher [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
record_format dspace
spelling oai:generic.eprints.org:200672014-06-18T00:34:59Z https://repository.ugm.ac.id/20067/ DESENTRALISASI:BENTUK BARU INTEGRASI NASIONAL? Perpustakaan UGM, i-lib Jurnal i-lib UGM Sebagai bagian dart reformasi politik menyusul jatuhnya pemerintahan Presiden Suharto tahun 1998, selama masa pemerintahan transisi di bawah Presiden B.J. Habibie, telah disahkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 tahun 1999 yang mengatur keseimbangan anggaran antara pusat dan daerah. Berlakunya dua produk tersebut menandai pergeseran yang sangat penting dart pola politik birokratis (bureaucratic polity) yang tersentralisasi selama masa Orde Baru, menjadi pola desentralisasi yang memperkenalkan otonomi pemerintah daerah, sehingga kewenangan pusat hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu, seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, pengadilan dan kehakiman, kebijakan moneter dan fiskal, agama dan lain sebagainya. Meskipun ditentukan masa persiapan 2 tahun sebelum dilaksanakan secara penuh, tetapi belum ada devolusi yang secara konkret dart pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau dart propinsi kepada kabupaten atau kotamadya. [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1999 Article NonPeerReviewed Perpustakaan UGM, i-lib (1999) DESENTRALISASI:BENTUK BARU INTEGRASI NASIONAL? Jurnal i-lib UGM. http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2909
spellingShingle Jurnal i-lib UGM
Perpustakaan UGM, i-lib
DESENTRALISASI:BENTUK BARU INTEGRASI NASIONAL?
title DESENTRALISASI:BENTUK BARU INTEGRASI NASIONAL?
title_full DESENTRALISASI:BENTUK BARU INTEGRASI NASIONAL?
title_fullStr DESENTRALISASI:BENTUK BARU INTEGRASI NASIONAL?
title_full_unstemmed DESENTRALISASI:BENTUK BARU INTEGRASI NASIONAL?
title_short DESENTRALISASI:BENTUK BARU INTEGRASI NASIONAL?
title_sort desentralisasi bentuk baru integrasi nasional
topic Jurnal i-lib UGM
work_keys_str_mv AT perpustakaanugmilib desentralisasibentukbaruintegrasinasional