Eksistensi hukum disiplin anggota polri pasca separasi polri dan tni

Separasi Polri dan TN! telah membawa implikasi di bidang hukum dan peradilan. lmplikasi separasi Polri dan TN! tersebut dapat dilihat dari yurisdiksi peradilan yang berlaku bagi anggota Polri. Separasi Polri dan TNI juga berimplikasi terhadap hukum disiplin yang berlaku bagi anggota Polri. Hal ini d...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Perpustakaan UGM, i-lib
Format: Article
Published: [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004
Subjects:
_version_ 1826031606699130880
author Perpustakaan UGM, i-lib
author_facet Perpustakaan UGM, i-lib
author_sort Perpustakaan UGM, i-lib
collection UGM
description Separasi Polri dan TN! telah membawa implikasi di bidang hukum dan peradilan. lmplikasi separasi Polri dan TN! tersebut dapat dilihat dari yurisdiksi peradilan yang berlaku bagi anggota Polri. Separasi Polri dan TNI juga berimplikasi terhadap hukum disiplin yang berlaku bagi anggota Polri. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi hukum disiplin anggota Polri yang baru dan independen. Hukum disiplin anggota Polri tersebut lahir dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Eksistensi hukum disiplin anggota Polri tersebut telah disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan paradigma di bidang hukum dan sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca separasi Polri dan TNI. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) masalah sentral yang diatur dalam hukum disiplin anggota Polri. Ketiga masalah sentral tersebut meliputi ruang lingkup pelanggaran disiplin, sanksi terhadap pelanggaran disiplin dan mekanisme .penyelesaian pelanggaran disiplin.
first_indexed 2024-03-13T18:39:56Z
format Article
id oai:generic.eprints.org:20100
institution Universiti Gadjah Mada
last_indexed 2024-03-13T18:39:56Z
publishDate 2004
publisher [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
record_format dspace
spelling oai:generic.eprints.org:201002014-06-18T00:28:01Z https://repository.ugm.ac.id/20100/ Eksistensi hukum disiplin anggota polri pasca separasi polri dan tni Perpustakaan UGM, i-lib Jurnal i-lib UGM Separasi Polri dan TN! telah membawa implikasi di bidang hukum dan peradilan. lmplikasi separasi Polri dan TN! tersebut dapat dilihat dari yurisdiksi peradilan yang berlaku bagi anggota Polri. Separasi Polri dan TNI juga berimplikasi terhadap hukum disiplin yang berlaku bagi anggota Polri. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi hukum disiplin anggota Polri yang baru dan independen. Hukum disiplin anggota Polri tersebut lahir dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Eksistensi hukum disiplin anggota Polri tersebut telah disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan paradigma di bidang hukum dan sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca separasi Polri dan TNI. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) masalah sentral yang diatur dalam hukum disiplin anggota Polri. Ketiga masalah sentral tersebut meliputi ruang lingkup pelanggaran disiplin, sanksi terhadap pelanggaran disiplin dan mekanisme .penyelesaian pelanggaran disiplin. [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2004 Article NonPeerReviewed Perpustakaan UGM, i-lib (2004) Eksistensi hukum disiplin anggota polri pasca separasi polri dan tni. Jurnal i-lib UGM. http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2945
spellingShingle Jurnal i-lib UGM
Perpustakaan UGM, i-lib
Eksistensi hukum disiplin anggota polri pasca separasi polri dan tni
title Eksistensi hukum disiplin anggota polri pasca separasi polri dan tni
title_full Eksistensi hukum disiplin anggota polri pasca separasi polri dan tni
title_fullStr Eksistensi hukum disiplin anggota polri pasca separasi polri dan tni
title_full_unstemmed Eksistensi hukum disiplin anggota polri pasca separasi polri dan tni
title_short Eksistensi hukum disiplin anggota polri pasca separasi polri dan tni
title_sort eksistensi hukum disiplin anggota polri pasca separasi polri dan tni
topic Jurnal i-lib UGM
work_keys_str_mv AT perpustakaanugmilib eksistensihukumdisiplinanggotapolripascaseparasipolridantni