| Summary: | ABSTRACT
Para ahli ekonomi Kelembagaan telah lama sepakat bahwa peranan Negara sangat penting di dalam proses pembangunan baik di negara berkembang atau negara maju (Alston, 1996, World Development Report, 1997, 2002 and 2003). Teori Neo Klasik tentang Negara dibagi dua yaitu Lori kontrak dan predator. Teori kontrak herdasarkan teori pertukaran bahwa peran Negara dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, dengan menciptakan aturan main yang efisien yang dapat mendorong perturribuhan ekonomi. Teori predator mempertimbangkan bahwa Negara dikuasai kelompok kepentingan, sehingga keuntungan maksinzal kelompok lebih dizitanzakan dari pada kesejahteraan masyarakat (North, I981). Tidak dapat clipungkiri bahwa di dalam teori Ekonomi Kelembagan Baru (NIE), negara merupakan neksus hubungan kontrak antara prinsipal yaitu konstituen dengan agen perwakilan. Di negara demokratis terdapat dua tahap hubungan principalagen. Tahap pertaina adalah hubungan antara pernilih (voter) dengan aktor politik (individu dan organisasi yang resmi lerpilih). Tahap kedua adalah hubungan antara politisi yang terpilih sebagai prinsipal dengan dengan birokrasi pemerintah sebagai agen (Burky and Perry, 1998). Namun para ekonorn kelembagaan haru juga mengkritik bahwa sedikit sekali para ekonom meneliti Icon NIE yang diterapkan di negara berkembang terutama di dalam kasus otonomi daerah. Paper ini Akan nzenyajikan kajian teoritis sejauh mana peran Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE) dapat diczplikasikein pada kasus otonomi daerah di Indonesia.
Kata kunci: Ekonomi Kelembagaan Baru (NIE), Negara dan Otonomi Daerah
|
|---|