DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF

ABSTRAK Membangun kelembagaan yang"terpercaya dan terprediksi "adalah langkah yang balk di dalam mendukung sebuah sistem otonomi daerah di Indonesia. Makalah ini mencoba melihat kondisi aturan main yang belum sempurna di dalam proses perencanaan dan implementasi Anggaran Pendapatan Belanja...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Perpustakaan UGM, i-lib
Format: Article
Published: [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2002
Subjects:
_version_ 1797019598335246336
author Perpustakaan UGM, i-lib
author_facet Perpustakaan UGM, i-lib
author_sort Perpustakaan UGM, i-lib
collection UGM
description ABSTRAK Membangun kelembagaan yang"terpercaya dan terprediksi "adalah langkah yang balk di dalam mendukung sebuah sistem otonomi daerah di Indonesia. Makalah ini mencoba melihat kondisi aturan main yang belum sempurna di dalam proses perencanaan dan implementasi Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBN) di tingkat Kabupaten. Bukti empiris menunjukan bahwa pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten telah mendorong elit lokal untuk menyalahgunakan kekuasaan di dalam proses APBD. Hal ini terjadi karena proses pendelegasian kewen6ngan itu tidak juga disertai pendelegasian pengawasan, penegakan, akuntabilitas serta lemahnya kontrol masyarakat. Keywords: Dysfunctional institutions, asymmetric information and lack of enforcement
first_indexed 2024-03-05T23:10:06Z
format Article
id oai:generic.eprints.org:26986
institution Universiti Gadjah Mada
last_indexed 2024-03-13T19:02:02Z
publishDate 2002
publisher [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
record_format dspace
spelling oai:generic.eprints.org:269862014-06-18T00:31:16Z https://repository.ugm.ac.id/26986/ DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF Perpustakaan UGM, i-lib Jurnal i-lib UGM ABSTRAK Membangun kelembagaan yang"terpercaya dan terprediksi "adalah langkah yang balk di dalam mendukung sebuah sistem otonomi daerah di Indonesia. Makalah ini mencoba melihat kondisi aturan main yang belum sempurna di dalam proses perencanaan dan implementasi Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBN) di tingkat Kabupaten. Bukti empiris menunjukan bahwa pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten telah mendorong elit lokal untuk menyalahgunakan kekuasaan di dalam proses APBD. Hal ini terjadi karena proses pendelegasian kewen6ngan itu tidak juga disertai pendelegasian pengawasan, penegakan, akuntabilitas serta lemahnya kontrol masyarakat. Keywords: Dysfunctional institutions, asymmetric information and lack of enforcement [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2002 Article NonPeerReviewed Perpustakaan UGM, i-lib (2002) DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF. Jurnal i-lib UGM. http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=10037
spellingShingle Jurnal i-lib UGM
Perpustakaan UGM, i-lib
DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF
title DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF
title_full DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF
title_fullStr DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF
title_full_unstemmed DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF
title_short DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF
title_sort dysfunctional institutions in the case of
topic Jurnal i-lib UGM
work_keys_str_mv AT perpustakaanugmilib dysfunctionalinstitutionsinthecaseof