DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF
ABSTRAK Membangun kelembagaan yang"terpercaya dan terprediksi "adalah langkah yang balk di dalam mendukung sebuah sistem otonomi daerah di Indonesia. Makalah ini mencoba melihat kondisi aturan main yang belum sempurna di dalam proses perencanaan dan implementasi Anggaran Pendapatan Belanja...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2002
|
Subjects: |
_version_ | 1797019598335246336 |
---|---|
author | Perpustakaan UGM, i-lib |
author_facet | Perpustakaan UGM, i-lib |
author_sort | Perpustakaan UGM, i-lib |
collection | UGM |
description | ABSTRAK
Membangun kelembagaan yang"terpercaya dan terprediksi "adalah langkah yang balk di dalam mendukung sebuah sistem otonomi daerah di Indonesia. Makalah ini mencoba melihat kondisi aturan main yang belum sempurna di dalam proses perencanaan dan implementasi Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBN) di tingkat Kabupaten. Bukti empiris menunjukan bahwa pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten telah mendorong elit lokal untuk menyalahgunakan kekuasaan di dalam proses APBD. Hal ini terjadi karena proses pendelegasian kewen6ngan itu tidak juga disertai pendelegasian pengawasan, penegakan, akuntabilitas serta lemahnya kontrol masyarakat.
Keywords: Dysfunctional institutions, asymmetric information and lack of enforcement |
first_indexed | 2024-03-05T23:10:06Z |
format | Article |
id | oai:generic.eprints.org:26986 |
institution | Universiti Gadjah Mada |
last_indexed | 2024-03-13T19:02:02Z |
publishDate | 2002 |
publisher | [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada |
record_format | dspace |
spelling | oai:generic.eprints.org:269862014-06-18T00:31:16Z https://repository.ugm.ac.id/26986/ DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF Perpustakaan UGM, i-lib Jurnal i-lib UGM ABSTRAK Membangun kelembagaan yang"terpercaya dan terprediksi "adalah langkah yang balk di dalam mendukung sebuah sistem otonomi daerah di Indonesia. Makalah ini mencoba melihat kondisi aturan main yang belum sempurna di dalam proses perencanaan dan implementasi Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBN) di tingkat Kabupaten. Bukti empiris menunjukan bahwa pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah kabupaten telah mendorong elit lokal untuk menyalahgunakan kekuasaan di dalam proses APBD. Hal ini terjadi karena proses pendelegasian kewen6ngan itu tidak juga disertai pendelegasian pengawasan, penegakan, akuntabilitas serta lemahnya kontrol masyarakat. Keywords: Dysfunctional institutions, asymmetric information and lack of enforcement [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2002 Article NonPeerReviewed Perpustakaan UGM, i-lib (2002) DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF. Jurnal i-lib UGM. http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=10037 |
spellingShingle | Jurnal i-lib UGM Perpustakaan UGM, i-lib DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF |
title | DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF |
title_full | DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF |
title_fullStr | DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF |
title_full_unstemmed | DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF |
title_short | DYSFUNCTIONAL INSTITUTIONS IN THE CASE OF |
title_sort | dysfunctional institutions in the case of |
topic | Jurnal i-lib UGM |
work_keys_str_mv | AT perpustakaanugmilib dysfunctionalinstitutionsinthecaseof |