PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Intisari:Latar Belakang: Kementrian Kesehatan telah mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan diantaranya belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan baik jumlah manupun jenisnya, kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan, utamanya di Daerah Terpencil,...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Thesis |
| Published: |
Universitas Gadjah Mada
2016
|
| Subjects: |
| _version_ | 1797036675609657344 |
|---|---|
| author | BACHTIAR, YOFHI |
| author_facet | BACHTIAR, YOFHI |
| author_sort | BACHTIAR, YOFHI |
| collection | UGM |
| description | Intisari:Latar Belakang: Kementrian Kesehatan telah mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan diantaranya belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan baik jumlah manupun jenisnya, kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan, utamanya di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DPTK). Pada tahun 2014 tenaga kesehatan di Kabupaten Natuna yang tercatat sebanyak 868 orang tenaga kesehatan. Penempatan tenaga kesehatan di semua puskesmas belum merata, terdapat kesenjangan tenaga puskesmas di daratan dan kepulauan, terdapat puskesmas yang tidak memiliki tenaga kesehatan sesuai standar serta rendahnya retensi tenaga kesehatan. Pemerintah telah melakukan kebijakan dalam rangka pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, namun hingga saat ini masih terdapat kesenjangan dan penumpukan tenaga kesehatan di daerah tertentu.
Tujuan Penelitian: Mendeskripsikan penempatan tenaga kesehatan di Kabupaten Natuna.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitiatif. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Lokasi Penelitian di Puskesmas Tanjung, Puskesmas Bunguran Selatan, Puskesmas Midai dan Puskesmas Subi. Subjek penelitian adalah stakeholder dan tenaga kesehatan. Pengambilan sampel menggunakan tekhnik purposive sampling. Variabel penelitian yang diteliti adalah kebijakan penempatan, birokrasi penempatan, insentif dan sarana penunjang terhadap retensi dan alternatif kebijakan penempatan tenaga.
Hasil : Kebijakan penempatan tenaga dokter, dokter gigi, perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat di Kabupaten Natuna belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, kendalanya adalah kebijkan politis dan geografis . Penempatan tenaga kesehatan belum didasarkan pada analisis beban kerja serta koordinasi antara dinas kesehatan dan BKD yang belum optimal. Faktor yang mempengaruhi perpindahan tenaga kesehatan adalah faktor geografis dan intervensi stakeholders lain. Tenaga dokter dan dokter gigi cenderung tidak bertahan walaupun telah mendapatkan insentif dan sarana penunjang, faktor utama yang menentukan adalah letak geografis, transportasi, dan pola pengembangan karir yang belum jelas. Tenaga bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat yang tidak retensi disebabkan karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara daerah kepulauan dan daratan.
Kesimpulan: Kebijakan penempatan menghadapi kendala dalam penempatan tenaga yang disebabkan oleh kebijkan politis dan kondisi geografis. Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan kebijakan penempatan dengan mempertimbangkan putra daerah, insentif yang sesuai, sarana penunjang yang memadai dan pengembangan karir.
Abstract:Backgrounds: Health Ministry has identified problems in health human resources management including the under filling of both number and variety of health workers, unequal distribution especially in remote, neglected, border, and island areas. In 2014, 868 health personnel are recorded in Natuna District . Health personnel distributions in PHCs are not equal, there are discrepancies between PHC resource in mainland and island, and some PHC doesnt even have standard medical personnel or low retention of health personnel. Government has created policies in order to cater to this need, but until today discrepancies and health personnel accumulation in certain areas are still found.
Objective: To describe health personnel distribution policy on remote and very remote Primary Health Centers of Natuna Districts.
Methods: This study is a qualitative research with in depth interview and document study as data collection methods. Research took place in Tanjung, South Bunguran, Midai, and Subi PHCs. Subject of this study is stackeholders and health personnel. Sample collection was done with purposive sampling. This research studies various variables such as distribution, bureaucracy, incentive, and supportive to retention and alternative of health care provider distribution.
Results: Distribution policy of doctors, dentists, nurses, midwives, and public health attendants in remote and very remote PHC cannot meet the number of health care provider needed. Bureaucracy of the distribution is not based on work load analysis and ineffective coordination between health office and local employment agency. Factors pushing location shifts include geographic background and intervention of other stakeholders. Retention is low on doctors and dentists even when incentive and supporting facilities are already given.
Conclusions: Distribution policy of health personnel has not able to fulfill needs of resources. The local government is expected to pay more attention to health personnel distribution policy about placement of local people, appropriate incentives, means of adequate support ans career development. |
| first_indexed | 2024-03-13T23:50:07Z |
| format | Thesis |
| id | oai:generic.eprints.org:273035 |
| institution | Universiti Gadjah Mada |
| last_indexed | 2024-03-13T23:50:07Z |
| publishDate | 2016 |
| publisher | Universitas Gadjah Mada |
| record_format | dspace |
| spelling | oai:generic.eprints.org:2730352017-11-10T03:53:11Z https://repository.ugm.ac.id/273035/ PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU BACHTIAR, YOFHI Health and Community Services Human Resources Management Public Health and Health Services Intisari:Latar Belakang: Kementrian Kesehatan telah mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan diantaranya belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan baik jumlah manupun jenisnya, kurang meratanya distribusi tenaga kesehatan, utamanya di Daerah Terpencil, Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DPTK). Pada tahun 2014 tenaga kesehatan di Kabupaten Natuna yang tercatat sebanyak 868 orang tenaga kesehatan. Penempatan tenaga kesehatan di semua puskesmas belum merata, terdapat kesenjangan tenaga puskesmas di daratan dan kepulauan, terdapat puskesmas yang tidak memiliki tenaga kesehatan sesuai standar serta rendahnya retensi tenaga kesehatan. Pemerintah telah melakukan kebijakan dalam rangka pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, namun hingga saat ini masih terdapat kesenjangan dan penumpukan tenaga kesehatan di daerah tertentu. Tujuan Penelitian: Mendeskripsikan penempatan tenaga kesehatan di Kabupaten Natuna. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitiatif. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Lokasi Penelitian di Puskesmas Tanjung, Puskesmas Bunguran Selatan, Puskesmas Midai dan Puskesmas Subi. Subjek penelitian adalah stakeholder dan tenaga kesehatan. Pengambilan sampel menggunakan tekhnik purposive sampling. Variabel penelitian yang diteliti adalah kebijakan penempatan, birokrasi penempatan, insentif dan sarana penunjang terhadap retensi dan alternatif kebijakan penempatan tenaga. Hasil : Kebijakan penempatan tenaga dokter, dokter gigi, perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat di Kabupaten Natuna belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, kendalanya adalah kebijkan politis dan geografis . Penempatan tenaga kesehatan belum didasarkan pada analisis beban kerja serta koordinasi antara dinas kesehatan dan BKD yang belum optimal. Faktor yang mempengaruhi perpindahan tenaga kesehatan adalah faktor geografis dan intervensi stakeholders lain. Tenaga dokter dan dokter gigi cenderung tidak bertahan walaupun telah mendapatkan insentif dan sarana penunjang, faktor utama yang menentukan adalah letak geografis, transportasi, dan pola pengembangan karir yang belum jelas. Tenaga bidan, perawat dan tenaga kesehatan masyarakat yang tidak retensi disebabkan karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara daerah kepulauan dan daratan. Kesimpulan: Kebijakan penempatan menghadapi kendala dalam penempatan tenaga yang disebabkan oleh kebijkan politis dan kondisi geografis. Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan kebijakan penempatan dengan mempertimbangkan putra daerah, insentif yang sesuai, sarana penunjang yang memadai dan pengembangan karir. Abstract:Backgrounds: Health Ministry has identified problems in health human resources management including the under filling of both number and variety of health workers, unequal distribution especially in remote, neglected, border, and island areas. In 2014, 868 health personnel are recorded in Natuna District . Health personnel distributions in PHCs are not equal, there are discrepancies between PHC resource in mainland and island, and some PHC doesnt even have standard medical personnel or low retention of health personnel. Government has created policies in order to cater to this need, but until today discrepancies and health personnel accumulation in certain areas are still found. Objective: To describe health personnel distribution policy on remote and very remote Primary Health Centers of Natuna Districts. Methods: This study is a qualitative research with in depth interview and document study as data collection methods. Research took place in Tanjung, South Bunguran, Midai, and Subi PHCs. Subject of this study is stackeholders and health personnel. Sample collection was done with purposive sampling. This research studies various variables such as distribution, bureaucracy, incentive, and supportive to retention and alternative of health care provider distribution. Results: Distribution policy of doctors, dentists, nurses, midwives, and public health attendants in remote and very remote PHC cannot meet the number of health care provider needed. Bureaucracy of the distribution is not based on work load analysis and ineffective coordination between health office and local employment agency. Factors pushing location shifts include geographic background and intervention of other stakeholders. Retention is low on doctors and dentists even when incentive and supporting facilities are already given. Conclusions: Distribution policy of health personnel has not able to fulfill needs of resources. The local government is expected to pay more attention to health personnel distribution policy about placement of local people, appropriate incentives, means of adequate support ans career development. Universitas Gadjah Mada 2016 Thesis NonPeerReviewed BACHTIAR, YOFHI (2016) PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Masters thesis, Universitas Gadjah Mada. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=102443 |
| spellingShingle | Health and Community Services Human Resources Management Public Health and Health Services BACHTIAR, YOFHI PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
| title | PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
| title_full | PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
| title_fullStr | PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
| title_full_unstemmed | PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
| title_short | PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
| title_sort | penempatan tenaga kesehatan di kabupaten natuna provinsi kepulauan riau |
| topic | Health and Community Services Human Resources Management Public Health and Health Services |
| work_keys_str_mv | AT bachtiaryofhi penempatantenagakesehatandikabupatennatunaprovinsikepulauanriau |