BERBAGAI BENTUK PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI LUAS

Following the abolishment of all controlling measures except repressive control, decentralisation triggers fundamental changes in local government administration. Tight control may obstruct regions� autonomy and hamper central-regional relation. Proportional control is indispensable for balancing ou...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Perpustakaan UGM, i-lib
Format: Article
Published: [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2011
Subjects:
_version_ 1826033192941912064
author Perpustakaan UGM, i-lib
author_facet Perpustakaan UGM, i-lib
author_sort Perpustakaan UGM, i-lib
collection UGM
description Following the abolishment of all controlling measures except repressive control, decentralisation triggers fundamental changes in local government administration. Tight control may obstruct regions� autonomy and hamper central-regional relation. Proportional control is indispensable for balancing out local governments� freedom. All monitoring measures outside Act 32/2004 are unwarranted without improvement of legal instruments at central government. Dengan menghapuskan semua bentuk pengawasan kecuali pengawasan represif, desentralisasi menciptakan perubahan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang ketat dapat mengekang daerah dan mengganggu hubungan pusat-daerah. Pengawasan otonomi yang proporsional diperlukan sebagai penyeimbang kebebasan pemerintahan daerah. Bentuk pengawasan di luar UU 32/2004 cenderung berlebihan tanpa perbaikan instrumen hukum tingkat pusat.
first_indexed 2024-03-13T19:06:18Z
format Article
id oai:generic.eprints.org:28266
institution Universiti Gadjah Mada
last_indexed 2024-03-13T19:06:18Z
publishDate 2011
publisher [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
record_format dspace
spelling oai:generic.eprints.org:282662014-06-18T00:23:23Z https://repository.ugm.ac.id/28266/ BERBAGAI BENTUK PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI LUAS Perpustakaan UGM, i-lib Jurnal i-lib UGM Following the abolishment of all controlling measures except repressive control, decentralisation triggers fundamental changes in local government administration. Tight control may obstruct regions� autonomy and hamper central-regional relation. Proportional control is indispensable for balancing out local governments� freedom. All monitoring measures outside Act 32/2004 are unwarranted without improvement of legal instruments at central government. Dengan menghapuskan semua bentuk pengawasan kecuali pengawasan represif, desentralisasi menciptakan perubahan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan yang ketat dapat mengekang daerah dan mengganggu hubungan pusat-daerah. Pengawasan otonomi yang proporsional diperlukan sebagai penyeimbang kebebasan pemerintahan daerah. Bentuk pengawasan di luar UU 32/2004 cenderung berlebihan tanpa perbaikan instrumen hukum tingkat pusat. [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2011 Article NonPeerReviewed Perpustakaan UGM, i-lib (2011) BERBAGAI BENTUK PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI LUAS. Jurnal i-lib UGM. http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=11329
spellingShingle Jurnal i-lib UGM
Perpustakaan UGM, i-lib
BERBAGAI BENTUK PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI LUAS
title BERBAGAI BENTUK PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI LUAS
title_full BERBAGAI BENTUK PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI LUAS
title_fullStr BERBAGAI BENTUK PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI LUAS
title_full_unstemmed BERBAGAI BENTUK PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI LUAS
title_short BERBAGAI BENTUK PENGAWASAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI LUAS
title_sort berbagai bentuk pengawasan kebijakan daerah dalam era otonomi luas
topic Jurnal i-lib UGM
work_keys_str_mv AT perpustakaanugmilib berbagaibentukpengawasankebijakandaerahdalameraotonomiluas