Pelaksanaan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Kaitannya dengan Pewarisan Menurut Hukum Adat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - Sukisno, Djoko (Fakultas Hukum UGM, 1993)
Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (UU No 7 Th 1989) tentang Peradilan, Pengadilan Agama sekarang berwenang pula menyelesaikan sengketa pewarisan diantara orang-orang yang beragama Islam. Untuk penyelesaian melalui Pengadilan Agama, Mahkamah Agung telah meneluarkan suatu Kompilasi Hukum Islam yang dikuatkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yaitu suatu pedoman pemecahan warisan yang dapat dipakai oleh hakim Pengadilan Agama.Selanjutnya menurut pasal 62 UU No.7 Th 1989 ditentukan bahwa putusan Pengadilan Agama harus memuat dasar hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan ketentuan tersebut penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan ingin mengetahui sistem hukum waris apa yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa waris. Agar penelitian ini mencapai hasil, maka pengumpulan data dikhususkan pada pengumpulan data sekunder, khususnya putusan-putusan Pengadilan Agama tentang penyelesaian sengketa waris yang ada setelah berlaknya UU No.7 Th 1989. Selanjutnya untuk mempertajam analisis data sekunder ini didukung dengan data primer yang berasal dari informan, informan terdiri dari hakim Pengadilan Agama, pihak yang pernah bersengketa dan tokoh ulama. Data sekunder ditunjang dengan data primer selanjutnya dianalisis secara kualitatip dan menunjukkan hasil penelitian sebagai berikut: Di dalam penyelesaian sengketa waris hakim Pengadilan Agama pada dasarnya tetap berpedoman pada sistem hukum yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi untuk kasus-kasus tertentu (kasuistis) menggunakan sistem hukum waris adat, sedang khusus untuk penentuan anak sah tetap berpedoman pada sistem hukum Islam. Selanjutnya ketentuan pasal 50 UU No.7 Th 1989 dalam pelaksanaannya justru melanggar asas beracara dengan cepat dan biaya murah, untuk menanggulangi hal tersebut hakim Pengadilan Agama mengusahakan penyelesaian sengketa dalam pasal 50 tersebut dengan jalan perdamaian.