| Summary: | In the early of 2012,TheGovernment of Indonesia launched a policyproposal remove fuel price subsidy and raise its price up to Rp 6.000.This proposalwas followedby mass protests from student, labor, and civil society movement in many provinces. These protest, which was supported by opposition party in parliament (POIP, Gerindra, and Hanura), ended up with a political compromy at the House of Representative plenary session: The government has opportunity to adjust fuel prices with 'international oil price' of Indonesian Crude Price (ICP)rises or falls around 15%in 6 months. Why do the fuel pricingschemebecomevery dependent with internationaloil price which is very oligopolistic (Berger dkk, 1988)?Is it a part of the oligarchy consolidation in Indonesia (Robison dkk, 2004)?This paper will try to answer this question by analyzing the politi. cal economy of Post-1998Indonesian oil sector management. .
Di awal tahun 2012,pemerintah RImengagendakan pencabutan subsidi harga BBMserta menaikkan harga BBMsebesar Rp 1.500.Kebijakan ini mengundang aksi protes massa di berbagai daerah, hingga akhirnya ditunda pengesahannya melalui proses politik yang panjang. Sesuai draft yang disepakati di sidang paripurna OPR-RI, pemerintah berkesempatan menyesuaikan harga BBMjika harga Indonesian Crude Price (ICP) naik atau turun 15% dalam jangka waktu 6 bulan. Kebijakan tersebut sesungguhnya masih menyisakan pertanyaan: mengapa harga BBMdi Indonesia begitu tergantung dengan harga minyak dunia yang notabene oligopolistic (Berger dkk, 1998)?Adakah nuansa konsolidasi oligarkidari pemilik modal besar (Robison dkk, 2004)?Paperini akan mencoba melihat masalah ini dengan mengupas pengelolaan minyak Indonesia pasca-1998dalam ranah kajian ekonomi politik internasional
|
|---|