ALTERNATIF KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF GENDER BAGI BURUH MIGRAN PEREMPUAN DI MADURA
Problemsfaced by Women Migrant Worker partly incurred in connection with the position of their woman role that have occurred since the time of recruitment process until departure and when returning back to their home areas. The presence of a legal loophole in the Law 39 of 2004 is one of the problem...
Main Authors: | Rahayu, Devi, Munir, Mishbahul |
---|---|
Format: | Article |
Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2012
|
Subjects: |
Similar Items
-
Kebijakan perburuhan Philipina dalam melindungi buruh Migran
by: , RATNAWATI, et al.
Published: (2005) -
Implementasi kebijakan publik tentang perlindungan buruh migran perempuan dalam perspektif feminis :: Studi kasus di Desa Pesuningan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen
by: , HIDAYAH, Nur, et al.
Published: (2004) -
Buruh Migran Perempuan Di Luar Negeri: Tindak Pelecehan Saat Bekerja
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2004) -
Biar Aku Yang Menentukan :: Dialektika identitas buruh migran sebagai perempuan Jawa
by: , JAHJA, Ranggoaini, et al.
Published: (2006) -
Implementasi Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Pada Perusahaan Industri Tekstil dan Saruang Tangan Di Kab Sleman
by: Murti Pramuwardhani Dewi, Murti Pramuwardhani Dewi
Published: (2014)