KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN
The government must accord special legal protection for pregnant and lactatingfemale prisoners. Act Nr. 2/Pnps/J 964 has been stipulated to the effect of regulating capital punishment to women. However, the Act does not yet reflect the sense ofjustice, humanity, and protection. Capital punishment fo...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Published: |
[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada
2012
|
| Subjects: |
| _version_ | 1826033375819857920 |
|---|---|
| author | Perpustakaan UGM, i-lib |
| author_facet | Perpustakaan UGM, i-lib |
| author_sort | Perpustakaan UGM, i-lib |
| collection | UGM |
| description | The government must accord special legal protection for pregnant and lactatingfemale prisoners. Act Nr. 2/Pnps/J 964 has been stipulated to the effect of regulating capital punishment to women. However, the Act does not yet reflect the sense ofjustice, humanity, and protection. Capital punishment for women must be reviewed. In a number of countries capital punishment for women has been abolished. In addition, several international legal instruments calling for abolishment of capital punishment for women are extant. In addition, the review of capital punishment for women stands upon the spirit that the implementation of capital punishment must not be applied too broadly in order to ensure that the objective of punishment would not go in a wrong way.
Perlindungan hukum dan pengayoman terhadap perempuan pelaku tindak pidana khususnya yang sedang hamil dan menyusui, tidak dapat disamaratakan dengan laki-laki. Undang-Undang Nomor 2/ Pnps/1964, telah mengatur nonna pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan, akan tetapi aturan ini belum mencenninkan rasa keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan. Kebijakan pidana mati terhadap perempuan di Indonesia sudah selayaknya ditinjau ulang. Di banyak negara ditemukan penerap~npidana mati secara terbatas dengan menghilangkan pidana mati khusus terhadap perempuan. Selain itu, berbagai ketentuan-ketentuan hukum intemasional juga cenderung melarang pidana mati untuk perempuan. Peninjauan kebijakan pidana mati terhadap perempuan ini juga didasari semangat bahwa penerapan hukum pidana tidak boleh disamaratakan karena malah akan menjadi pengancam bagi tujuan hukum pidana itu sendiri. |
| first_indexed | 2024-03-13T19:09:53Z |
| format | Article |
| id | oai:generic.eprints.org:29206 |
| institution | Universiti Gadjah Mada |
| last_indexed | 2024-03-13T19:09:53Z |
| publishDate | 2012 |
| publisher | [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada |
| record_format | dspace |
| spelling | oai:generic.eprints.org:292062014-06-18T00:23:09Z https://repository.ugm.ac.id/29206/ KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN Perpustakaan UGM, i-lib Jurnal i-lib UGM The government must accord special legal protection for pregnant and lactatingfemale prisoners. Act Nr. 2/Pnps/J 964 has been stipulated to the effect of regulating capital punishment to women. However, the Act does not yet reflect the sense ofjustice, humanity, and protection. Capital punishment for women must be reviewed. In a number of countries capital punishment for women has been abolished. In addition, several international legal instruments calling for abolishment of capital punishment for women are extant. In addition, the review of capital punishment for women stands upon the spirit that the implementation of capital punishment must not be applied too broadly in order to ensure that the objective of punishment would not go in a wrong way. Perlindungan hukum dan pengayoman terhadap perempuan pelaku tindak pidana khususnya yang sedang hamil dan menyusui, tidak dapat disamaratakan dengan laki-laki. Undang-Undang Nomor 2/ Pnps/1964, telah mengatur nonna pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan, akan tetapi aturan ini belum mencenninkan rasa keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan. Kebijakan pidana mati terhadap perempuan di Indonesia sudah selayaknya ditinjau ulang. Di banyak negara ditemukan penerap~npidana mati secara terbatas dengan menghilangkan pidana mati khusus terhadap perempuan. Selain itu, berbagai ketentuan-ketentuan hukum intemasional juga cenderung melarang pidana mati untuk perempuan. Peninjauan kebijakan pidana mati terhadap perempuan ini juga didasari semangat bahwa penerapan hukum pidana tidak boleh disamaratakan karena malah akan menjadi pengancam bagi tujuan hukum pidana itu sendiri. [Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2012 Article NonPeerReviewed Perpustakaan UGM, i-lib (2012) KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN. Jurnal i-lib UGM. http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=12269 |
| spellingShingle | Jurnal i-lib UGM Perpustakaan UGM, i-lib KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN |
| title | KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN |
| title_full | KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN |
| title_fullStr | KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN |
| title_full_unstemmed | KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN |
| title_short | KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN |
| title_sort | kebijakan pidana mati terhadap perempuan |
| topic | Jurnal i-lib UGM |
| work_keys_str_mv | AT perpustakaanugmilib kebijakanpidanamatiterhadapperempuan |