Kajian terhadap Pengaturan Outsourcing Pasca putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-1X/2011

Kajian terhadap Pengaturan Outsourcing Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 27/PUU-1X/2011

Bibliographic Details
Main Authors:	Yusup, Mohamad, Hernawan, Ari
Format:	Article
Language:	English
Published:	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2012
Subjects:	Law and Legal Studies
Online Access:	https://repository.ugm.ac.id/36010/1/JURNAL_PENELITIAN_Vol._1%2C_Nov_2012.pdf

Similar Items

KAJIAN TERHADAP PENGATURAN OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 27/PUU-IX/2011
by: , MOHAMAD YUSUP, et al.
Published: (2012)

ANALISIS KRITIK TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012
by: Butt, Simon, et al.
Published: (2013)

STUDI KOMPARISI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING SETELAH LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011 DI PT. GARDA TOTAL SECURITY
by: , Yulyen Pinkan Solina Simamora, et al.
Published: (2012)

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-V/2007 terhadap Peningkatan Kesejahteraan Guru
by: , SEPTERIA, Roulina S, et al.
Published: (2009)

PENYELESAIAN PIUTANG PERBANKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 77/PUU-IX/2011
by: , Galih Purnomo, SH, et al.
Published: (2014)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 49/PUU-X/2012
by: , Friska Novaria Sitorus, et al.
Published: (2013)

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PERADILAN UMUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012
by: , RAHMAN HASIMA, et al.
Published: (2014)

PRAKTEK OUTSOURCING TENAGA KERJA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) PADA PT. KRAKATAU BANDAR SAMUDERA PASCA PENERBITAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR B31/PHIJSK/I/2012 TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-IX/2011
by: , Vania Eriza, et al.
Published: (2013)

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DI PERUSAHAAN OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MK NO. 27/PUU-IX/2011
by: , Hans Benardi, et al.
Published: (2013)

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 terhadap Pelaksanaan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia
by: , SARUMAHA, Alpius, et al.
Published: (2010)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA OUTSOURCING CLEANING SERVICE DALAM PERJANJIAN OUTSOURCING ANTARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA DENGAN PT JUDIN MAKMUR SEJAHTERA (JMS) PASCA PUTUSAN MK NOMOR 27/PUU-IX/2011
by: , NAFZIA ULFAH NUR ELYTA, et al.
Published: (2013)

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 004/PUU-I/2003 :: Studi kasus
by: , KOEANAN, Wellem Raynar, et al.
Published: (2005)

Pelaksanaan Mediasi Atas Pencatatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Mediator Dengan Alasan Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-1/2003 di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman (Studi Kasus Proses Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat Atas Nama Pekerja Wijayanti dan Maksum Basuki Oleh PT Hotel Juwara Warga Sebagai Pemikik The Jayakarta Hotel & Spa)
by: Firnanda, Ngrurah Anditya Ari, et al.
Published: (2011)

'Lesser Evil' Putusan Mahkamah Konstitusi (Catatan atas Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang UU KPK)
by: Mochtar, Zainal Arifin
Published: (2007)

KONTRAK BAGI HASIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 002/PUU-1/2003 ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN DICABUTNYA KUASA PERTAMBANGAN DARI BADAN USAHA (BU) BENTUK USAHA TETAP (BUT)
by: Darmawati, Chandra Triayu, et al.
Published: (2011)

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TERHADAP PEMENUHAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
by: , EKA LESTARIA, et al.
Published: (2014)

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT KABUPATEN GIANYAR TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (ANAK BEBINJAT) DAN HAK MEWARIS ATAS HARTA WARISAN AYAH BIOLOGIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
by: , NI KETUT PUTRI PRATIWI, S.H, et al.
Published: (2014)

PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013
by: , MOHAMMAD GHOZA F, et al.
Published: (2014)

TELAAH KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2006)

KONTRAK BAGI HASIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 002/PUU-1/2003 ATAS PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN DICABUTNYA KUASA PERTAMBANGAN DARI BADAN USAHA (BU) BENTUK USAHA TETAP (BUT)
by: , Chandra Triayu Darmawati, et al.
Published: (2011)

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KEPRIBADIAN DALAM KONTRAK-KONTRAK OUTSOURCING
by: Taufiq El Rahman, Taufiq El Rahman, et al.
Published: (2011)

ASAS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG MIGAS DAN KETENAGALISTRIKAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2012)

Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
by: Dr. Sulistyowati, SH, M.Hum., Sulistyowati
Published: (2011)

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KEPRIBADIAN DALAM KONTRAK-KONTRAK OUTSOURCING
by: El Rahman, Taufiq, et al.
Published: (2011)

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN ASAS KEPRIBADIAN DALAM KONTRAK-KONTRAK OUTSOURCING
by: El Rahman, Taufiq, et al.
Published: (2011)

Independensi KPK menurut Mahkamah Konstitusi :: Studi kasus Putusan MK Periode 2006-2009
by: , SAHRONI, Imam, et al.
Published: (2010)

KONSTITUSIONALITAS PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
by: , Siti Ruhama M, et al.
Published: (2014)

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-VII/2009 TERHADAP PENGANGKATAN 11 KURSI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SEBAGAI AMANAT DARI PASAL 6 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
by: , Elsius Fred Aragae, SH, et al.
Published: (2011)

PENERAPAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
by: , Rahmat Muhajir Nugroho, SH, et al.
Published: (2012)

IMPLIKASI PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008-TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM NASABAH
by: Anshori, Abdul Ghofur
Published: (2009)

PEMBATALAN WASIAT BAGI ANAK ANGKAT DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP AHLI WARIS LAIN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 677 K/AG/2009)
by: MARTHANI, LINA DWI
Published: (2015)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PUTUSAN PERCERAIAN MAHKAMAH AGUNG DITINJAU DARI KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR: KMA/032/SK/IV/2006 TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA DAN FEMINIST LEGAL THEORY
by: SAERONI, SAERONI
Published: (2015)

Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Pada Periode Tahun 2009)
by: , Naili Fithriyati, et al.
Published: (2012)

Implementasi putusan mahkamah konstitusi tentang anggaran bidang pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2008
by: , WICAKSANA, Kuscahya, et al.
Published: (2010)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT PT. TELKOMSEL OLEH AGUNG (Study Kasus Putusan Nomor 704/K/Pdt.Sus/2012)
by: KUSHARTANTI, NANIK
Published: (2013)

MEWUJUDKAN JAMINAN SOSIAL SEBAGAI SEBUAH SISTEM HUKUM
by: Hernawan, Ari
Published: (2013)

Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam sengketa (antar) Lembaga Negara
by: , IM'AN, et al.
Published: (2005)

Hikayat "Lupa" di Putusan MK
by: Mochtar, Zainal Arifin
Published: (2008)

Telaah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1948 K/PID/1991
by: , MAHDI, et al.
Published: (2004)

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 009/PHPU. C I-II/2004 terhadap sengketa perolehan suara anggota DPR RI daerah pemilihan Papua Barat tahun 2004
by: , NORTBERTUS, et al.
Published: (2009)