Studi evaluasi kebijakan penyederhanaan ijin usaha :: Studi kasus kebijakan penyelenggaraan pelayanan perijinan satu atap di Kabupaten Dati II Banyumas

Studi evaluasi kebijakan penyederhanaan ijin usaha :: Studi kasus kebijakan penyelenggaraan pelayanan perijinan satu atap di Kabupaten Dati II Banyumas

Bibliographic Details
Main Authors:	, RUDIYANTO, , Dr. Muhadjir Darwin
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1998
Subjects:	ETD

Similar Items

Studi evaluasi kebijakan penyederhanaan ijin usaha :: Studi kasus kebijakan penyelenggaraan pelayanan perijinan satu atap di Kabupaten Dati II Banyumas
by: RUDIYANTO, RUDIYANTO
Published: (1998)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIJINAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA YOGYAKARTA
by: , NOOR ELLYZA R, et al.
Published: (2014)

Kinerja pelayanan publik :: Studi kasus ijin mendirikan bangunan di Kota Jayapura
by: , YOHANES, Sewo, et al.
Published: (2002)

Studi tentang proses pembuatan kebijakan publik :: Studi kasus kebijakan UU. RI No.17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji di Departemen Agama
by: , ARIFIN, Amran, et al.
Published: (2000)

Analisis proses perijinan untuk pengendalian pemanfaatan ruang di kota Salatiga :: Studi kasus ijin usaha kegiatan industri
by: , MATSUM, et al.
Published: (2002)

PROFIL LAYANAN PUBLIK PERIJINAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DITINJAU DARI PRINSIP GOOD GOVERNANCE Studi tentang Perijinan Apotek pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Tangerang
by: , Maritha Nilawati., S.Si., Apt, et al.
Published: (2011)

Penyederhanaan sistim perijinan di Kota Batam berdampak positif pada penanaman modal asing
by: , GAUTAMA, Soehendro, et al.
Published: (2007)

Kualitas pelayanan publik dalam bidang perijinan di Kantor Camat Porsea
by: , HASIBUAN, Tumpal Enryko, et al.
Published: (2005)

Dinamika penyelenggaraan pelayanan perijinan :: Studi tentang penerapan konsep Citizen's Charter di Kabupaten Pasuruan
by: , HARRIS, Ridwan, et al.
Published: (2007)

Kemampuan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah :: Studi kasus Kabupaten Dati II Banyumas
by: RUDWIANTO, Didi
Published: (1998)

Kemampuan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah :: Studi kasus Kabupaten Dati II Banyumas
by: , RUDWIANTO, Didi, et al.
Published: (1998)

Pelaksanaan pelayanan perijinan terpadu (one stop service) dalam perspektif good governance :: Studi kasus ijin lokasi dan ijin mendirikan bangunan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah
by: , WAHAB, Abdul, et al.
Published: (2009)

Analisa kebijakan bantuan usaha ekonomi produktif di kota Yogyakarta :: Studi kasus usaha kecil di kota Yogyakarta
by: , ROSMIATI, et al.
Published: (2001)

Kinerja pelayanan perijinan usaha Dinas Pelayanan Terpadu di Kabupaten Wonosobo
by: , PRASTYA, Imam Yudhi, et al.
Published: (2008)

Evaluasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan ibadah haji di Yogyakarta
by: , AGIJONO, H, et al.
Published: (2001)

Studi evaluasi kebijakan pembinaan masyarakat terasing suku Anak Dalam di Lubuk Sepuh Kabupaten Dati II Sarolangun Bangko
by: , HALBUNAN, Z, et al.
Published: (1998)

Kebijakan pelayanan dan perlindungan kesehatan perempuan hamil dan melahirkan di Kota Madiun :: Studi kasus tentang kebijakan kesehatan perempuan sensitif gender
by: , WIDHYHARTO, Derajad Sulistyo, et al.
Published: (2005)

Evaluasi kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PPTSP) :: Studi pada Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
by: , DARMAYANTI, Nina, et al.
Published: (2010)

Studi tentang proses pembuatan kebijakan publik kebijakan pemindahan terminal regional Kotamadya Padang
by: , HASYMI, Edi, et al.
Published: (1999)

PELAYANAN PERIJINAN REKLAME DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN (BPMPP) KOTA CIREBON
by: , HESTRI OKTAFIYANTI, et al.
Published: (2014)

Kebijakan pemberdayaan usaha kecil menengah tenun songket di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan
by: , ADI, Yulius, et al.
Published: (2002)

Penyelenggaraan pelayanan perizinan :: Studi kasus implementasi kebijakan peraturan walikota Yogyakarta No.33 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
by: , ANTONI, Muswizar, et al.
Published: (2010)

Implementasi kebijakan transmigrasi :: Obyek kajian
by: , SALAHUDDIN, et al.
Published: (2000)

Pengembangan Jaringan (Networking) Dalam Kebijakan Sektor Informal Kota :: Studi Kasus Kebijakan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung
by: , FAUZI, Mohamad Salman, et al.
Published: (2002)

Kebijakan minuman keras :: Studi kasus implementasi kebijakan pengendalian dan penertiban peredaran minuman keras Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
by: , ISCHAK, Awang, et al.
Published: (1995)

Analisis kebijakan penanggulangan pelanggaran di Bidang Hukum Merek :: Studi efektivitas implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
by: , WAHYUNI, Erma, et al.
Published: (2004)

Evaluasi kebijakan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukan di Kodya Dati II Semarang
by: , SARYONO, et al.
Published: (1998)

Implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan (binwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah :: studi tentang penerapan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau
by: , HAZIRWAN, et al.
Published: (2008)

Evaluasi kebijakan penyelenggaraan kebersihan di Kota Banjarmasin
by: , SYAFARI, Muhammad Riduansyah, et al.
Published: (2009)

Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimaldimensi Kesehatan Dasar dalam rangka menjamin kualitas pelayanan Puskesmas Kota Gede II Yogyakarta Tahun 2004
by: , TARIGAN, Fauzi Ibsa, et al.
Published: (2005)

Alternatif kebijakan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Kebumen
by: , BUDIONO, et al.
Published: (2003)

Kebijakan peningkatan kualitas aparat melalui pemberian ijin belajar bagi PNS di Kabupaten Gunungkidul
by: , WASITO, et al.
Published: (2004)

Gerakan sosial dan kebijakan publik :: Studi terhadap gerakan perlawanan masyarakat dalam mengubah kebijakan pemerintah mengenai PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea Sumatera Utara
by: , MANALU, Dimpos, et al.
Published: (2006)

Kinerja kebijakan pajak Dati II di Indonesia
by: , PRASETYO, Budi S, et al.
Published: (1994)

Implementasi kebijakan mapatda (Studi kasus di Kabupaten Dati II Banjarnegara)
by: , WAKHYUDI, Wawang A, et al.
Published: (1998)

Formulasi kebijakan upah minimum regional (UMR) di Indonesia
by: , SUDIGDO, et al.
Published: (1998)

Implementasi kebijakan pendaftaran penduduk di Kota Jambi
by: , NILAKRISNA, Dewi, et al.
Published: (2002)

Analisis perubahan kebijakan angkutan kota di Blitar
by: , ROBANDIYO, Toto, et al.
Published: (2003)

Alternatif kebijakan untuk penanganan anak jalanan Yogyakarta
by: , AGUSTIN, Nina, et al.
Published: (2002)

Analisis kebijakan pembentukan daerah Kota Tomohon
by: , MONGDONG, Jefry Ferdinand Richard, et al.
Published: (2003)