Implementasi PP 14, 15 dan 16 tahun 1994 di Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen

Implementasi PP 14, 15 dan 16 tahun 1994 di Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen

Bibliographic Details
Main Authors:	, SUMARNA, , Dr. Warsito Utomo
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1998
Subjects:	ETD

Similar Items

Implementasi PP 14, 15 dan 16 tahun 1994 di Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen
by: SUMARNA, SUMARNA
Published: (1998)

Implementasi kebijakan peraturan daerah DKI Jakarta No.5 tahun 1994 tentang pengelolaan PBB
by: , ADJI, Darwis Muhammad, et al.
Published: (1998)

Studi implementasi kebijakan peningkatan pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah sendiri pada pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri
by: , SUTOPO, Edi, et al.
Published: (1999)

Formulasi kebijakan penataan organisasi pada Pemerintah Daerah Kota Surabaya berdasarkan PP No 8 Tahun 2003
by: , PAWANTI, Irna, et al.
Published: (2004)

Studi implementasi program ekspor jasa tenaga kerja Indonesia (TKI) (Studi kasus pengiriman TKI ke luar negeri di Daerah Tingkat II Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah)
by: , SANTOSO, Agus Joko, et al.
Published: (1999)

Implementasi otonomi daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa
by: , RIVAI M., A Abd. Harris, et al.
Published: (2001)

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1994 dalam hubungannya dengan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung
by: , SAHRIL, Halik, et al.
Published: (1996)

Analisis penataan kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Ngada
by: , NGEBU, Yohanes Capistrano Watu, et al.
Published: (2005)

Implementasi desentralisasi dan otonomi Daerah Tingkat II masa orde baru
by: , UTOMO, Warsito, et al.
Published: (1996)

Implikasi penataan organisasi perangkat daerah terhadap manajemen kepegawaian pada pemerintah Kabupaten Pontianak :: Studi kasus pelaksanaan PP Nomor 84 Tahun 2000
by: , NURMALA, et al.
Published: (2003)

Perencanaan strategis dalam implementasi pembangunan daerah :: Studi kasus Kecamatan Cipayung Pemerintah DKI Jakarta
by: , CHANDRA, Syafrudin, et al.
Published: (2009)

Dinamika penempatan pegawai dalam proses restrukturisasi PP Nomor 41 Tahun 2007 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
by: , LUTURMAS, Anthon, et al.
Published: (2010)

Implikasi penataan organisasi pemerintah daerah berdasarkan PP. No.84 Tahun 2000 terhadap manajemen kepegawaian :: Studi di Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat
by: , HIDAYAT, Wachyu, et al.
Published: (2002)

KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus di Sekretariat Daerah Kota Bima)
by: , Dian Fitriany, SIP, et al.
Published: (2014)

Dampak penataan organisasi pemerintah daerah terhadap aspek kepegawaian berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2000 dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sumba Timur :: Studi kasus
by: , PANDARANGGA, Abner, et al.
Published: (2006)

Studi evaluasi kebijakan PP No.8 Tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II percontohan :: Studi kasus Evaluasi outcomes kebijakan PP Nomor 8 tahun 1995 di daerah Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat
by: , ANGGASUTA, Suwarna, et al.
Published: (2002)

Implikasi restrukturisasi organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 :: Studi kasus di Pemerintah Kabupaten Kudus
by: , SETIYANTI, Novita, et al.
Published: (2008)

Strategi pemerintah Daerah Tingkat II Lautem dalam implementasi titik berat otonomi daerah
by: , PEREIRA, Florindo, et al.
Published: (1997)

Implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah (Studi kasus mengenai implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka otonomi daerah di Kota Surakarta)
by: , SETYOWATI, Kristina, et al.
Published: (2000)

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Studi Kasus Kota Yogyakarta
by: , SUWARTO, et al.
Published: (2012)

Strategi pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan wirausaha birokrasi menyongsong otonomi daerah :: Studi kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Propinsi Jawa tengah
by: , MUNATUN, et al.
Published: (2001)

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Magelang
by: , UTOMO, Wibowo Setyo, et al.
Published: (2000)

Implementasi kebijakan pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat eks Kantor Wilayah Departemen Propinsi menjasi PNS daerah di Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
by: , SWASTI, Kristiana, et al.
Published: (2002)

Implementasi anggaran berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman
by: , RIYANTO, Ayi, et al.
Published: (2005)

Implementasi kebijakan Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah :: Studi kasus Kabupaten Klaten
by: , PURNOMO, Hadi, et al.
Published: (2002)

Implementasi PP No.8 Tahun 2003 dalam rangka mendukung pelaksanaan UU No.45 Tahun 1999 di Provinsi Irian Jaya Barat
by: , HOSIO, Jusach Eddy, et al.
Published: (2005)

Implementasi instruksi Menteri Dalam Negeri no.26 tahun 1992 :: Studi kasus tentang perubahan status tanah bengkok menjadi tanah kas desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri
by: , SUBEKTI, Sri Ilham Wahyu, et al.
Published: (1998)

Efektivitas organisasi DInas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen
by: , SUSANTI, Hari, et al.
Published: (2007)

Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
by: Tiara Pandansari
Published: (2016-12-01)

Strategi pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II (Studi kasus pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Dati II Sleman berdasar UU No.5 tahun 1974)
by: , SOEUN, Sophorn, et al.
Published: (1999)

Strategi pemerintah Kabupaten Pariaman dalam pelaksanaan otonomi daerah
by: , RIZAL, Yaminu, et al.
Published: (2001)

Implementasi kebijakan otonomi daerah di Daerah Kabupaten Sleman Propini Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , AMARAL, Abilio, et al.
Published: (2004)

Strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
by: , NELI, Syahdar, et al.
Published: (2009)

Penyelenggaraan pelayanan perizinan :: Studi kasus implementasi kebijakan peraturan walikota Yogyakarta No.33 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
by: , ANTONI, Muswizar, et al.
Published: (2010)

Penataan organisasi dan pegawai perangkat daerah :: Kajian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Klaten
by: , PUTRANTO, Agustinus Sulistyo Tri, et al.
Published: (2003)

Efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah :: Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala
by: , NILAWATY, Ulfa, et al.
Published: (1999)

Analisis Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
by: , AKIRNO, et al.
Published: (2002)

Kepuasan kerja aparatur pemerintah daerah :: Studi kasus kepuasan PNS di Pemerintah Kota Ambon
by: , MAWENGKANG, Weldon Jonas, et al.
Published: (2010)

Kemampuan pemerintah Indragiri Hulu dalam melaksanakan otonomi daerah
by: , PUTRA, Ardiansyah Eka, et al.
Published: (2004)

Implementasi kebijakan pemilihan kepala desa (Studi kasus di Ds. Ceper Kec. Ceper dan Ds. Kalikotes Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten)
by: , SUTRISNA, Widya, et al.
Published: (1998)