Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan peraturan daerah :: Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 5 tahun 1983 dan nomor 3 tahun 1993 tentang pasar

Bibliographic Details
Main Authors:	, YANI, Achmad, , Dr. Muhadjir Darwin
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1999
Subjects:	ETD

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995 dalam pembangungan Kota Jayapura
by: , WATORI, Korinus, et al.
Published: (2004)

Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , ISMAIL, Rushan, et al.
Published: (1987)

Efektivitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah dalam mengimplementasikan peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 24 Tahun 2001
by: , SUSANTO, Irwan, et al.
Published: (2003)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Ternate
by: , MARUA, Ahmad, et al.
Published: (2010)

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan
by: Irin Hanafiah Siregar, et al.
Published: (2019-01-01)

Pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pemerintah daerah menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 21 Tahun 2008
by: , HIDAYAT, Beni, et al.
Published: (2009)

Implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan (binwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah :: studi tentang penerapan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau
by: , HAZIRWAN, et al.
Published: (2008)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima di Kota Yogyakarta
by: , KONCONEGORO, Prasetyo, et al.
Published: (2010)

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DIKOTA YOGYAKARTA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2011)

Implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2005 tentang penyakit masyarakat (Pekat) di Kabupaten Natuna
by: , SYARIFUDDIN, et al.
Published: (2009)

Pengawasan represif terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
by: , WIRANTO, Singgih, et al.
Published: (2004)

KEBIJAKAN PENGELOLAN PASAR MODERN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolan Pasar Modern)
by: Muzalifah Muzalifah
Published: (2017-01-01)

Implementasi kebijakan bidang kehutanan di Kabupaten Tabalong Tahun 2004 :: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 tentang retribusi pemungutan hasil hutan pada hutan hak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
by: , HAMJANNAH, Nelly, et al.
Published: (2005)

KAJIAN PENEGASAN BATAS KEWENANGAN PENGELOLAAN WILAYAH LAUT DAERAH ATAS DASAR PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) NOMOR 1 TAHUN 2006 DAN NOMOR 76 TAHUN 2012
by: , DWI PURNASARI, et al.
Published: (2013)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Peralihan BPHTB Kota Yogyakarta (Studi Periode tahun 2010-2012)
by: , HANIF HERDUTANTO, et al.
Published: (2014)

Studi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bekasi tahun 2005-2009
by: , ROFIQ, Ainur, et al.
Published: (2007)

Studi evaluasi tentang proses pembentukan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Kepulauan Aru
by: , PATTY, Elias Penehas, et al.
Published: (2006)

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Studi Kasus Kota Yogyakarta
by: , SUWARTO, et al.
Published: (2012)

Evaluasi kemampuan daerah Kabupaten Toba Samosir selama pemekaran berdasarkan peraturan pemerintah nomor 129 Tahun 2000
by: , TUMIO, et al.
Published: (2003)

Evaluasi penerapan peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2000 terhadap ketersediaan obat di puskesmas
by: , PURWANINGSIH, Sri, et al.
Published: (2002)

Proses pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ende
by: , KOPONG, Kristoforus, et al.
Published: (2009)

Penyimpangan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pendirian Perseroan Terbatas
by: Astuti Yudhika Putri, et al.
Published: (2023-05-01)

KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 33 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG MACET BUMN
by: , Evi Askaryanti, SH, et al.
Published: (2013)

Proses perumusan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Payakumbuh (Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008)
by: , SUSATYA, Agus Tri, et al.
Published: (2010)

Analisis efektivitas BUMD :: Studi kasus faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perusahaan daerah Bank Pasar Boyolali
by: , SUHARTO, Didik Gunawan, et al.
Published: (2001)

MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI (Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga)
by: , RETNO UTAMI, et al.
Published: (2013)

MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: King Sulaiman
Published: (2018-10-01)

Studi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat: Perspektif Efektifitas dan Kapasitas
by: Muhammad Kamil Husain
Published: (2020-12-01)

Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Yogyakarta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik :: Studi kasus pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Restribusi Pelayanan Pasar
by: , IKHWAN, Muhammad, et al.
Published: (2009)

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan :: Studi kasus daerah Kotamadya Sabang tahun 1998-2000
by: , IKHWANUDDIN, et al.
Published: (2002)

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1994 dalam hubungannya dengan perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung
by: , SAHRIL, Halik, et al.
Published: (1996)

ANALISIS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PENATAANTOKO MODERN DI KABUPATEN BANTUL
by: , Fajrul Mumtaz Kurniawan, SH, et al.
Published: (2011)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Pelaksanaannya terhadap Tempat Usaha di Kabupaten Bantul
by: , RAHAYUNINGSIH, Siti, et al.
Published: (2009)

Penataan organisasi dan pegawai perangkat daerah :: Kajian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 di Kabupaten Klaten
by: , PUTRANTO, Agustinus Sulistyo Tri, et al.
Published: (2003)

Implementasi Peraturan Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara
by: Sri Mahdani, et al.
Published: (2022-04-01)

KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA SOLOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 5 TAHUN 2017
by: Tarma Sartima, et al.
Published: (2023-01-01)

Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Bus Rapid Transit
by: Reza Fachrozi, et al.
Published: (2021-12-01)

Penyelenggaraan Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak
by: Adrian Faridhi, et al.
Published: (2022-02-01)

Mempertanyakan Materi Muatan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran dan Pornografi di Kabupaten Sambas
by: Tamrin Muchsin, et al.
Published: (2021-06-01)

Kebijakan retribusi daerah :: Implementasi peraturan daerah Nomor 18 Tahun 1998 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam kaitan/sebagai pendapatan asli daerah Kota Samarinda
by: , ELIAS, Andi, et al.
Published: (2004)

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan peraturan daerah :: Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 5 tahun 1983 dan nomor 3 tahun 1993 tentang pasar

Similar Items

Similar Items