Strategi peningkatan kemandirian lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara

Strategi peningkatan kemandirian lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara

Bibliographic Details
Main Authors:	, PALUE, Petrus Uje, , Dr. Warsito Utomo
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1999
Subjects:	ETD

Similar Items

FUNGSI PEMERIKSAAN DISMISSAL DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Dezonda R. Pattipawae
Published: (2014-06-01)

POLITIK HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
by: Wahyu Beny Mukti Setiyawan, et al.
Published: (2019-08-01)

Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara
by: Enrico Simanjuntak
Published: (2018-08-01)

FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI GUGATAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP)
by: Fransisca Romana Harjiyatni, et al.
Published: (2014-11-01)

FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI GUGATAN ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP)
by: Fransisca Romana Harjiyatni, et al.
Published: (2014-11-01)

PERGESERAN PARADIGMA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA DAN BELANDA
by: Rifqi Ridlo Phahlevy, et al.
Published: (2019-12-01)

URGENSI PEMBATASAN KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA
by: Fatria Khairo
Published: (2017-06-01)

Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara
by: Willy Riawan Tjandra
Published: (2012-02-01)

BADAN HUKUM PUBLIK SEBAGAI JUSTITIABELEN DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Jimmy Bastian, et al.
Published: (2021-07-01)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Aju Putrijanti
Published: (2011-10-01)

Efektivitas Peradilan Tata Usaha Negara :: Studi kasus pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
by: , GUNAWAN, et al.
Published: (1996)

KOMPETENSI PERADILAN UMUM DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PEMBATALAN RISALAH LELANG (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 205 PK/ Pdt/ 2010)
by: , Saurma Tambunan, et al.
Published: (2012)

Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara
by: , SOFYAN, Feby Delaniasari, et al.
Published: (2007)

PRINSIP HAKIM AKTIF (DOMINI LITIS PRINCIPLE) DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Aju Putrijanti
Published: (2013-07-01)

Pelaksanaan Dwangsom sebagai upaya paksa dalam eksekusi putusan peradilan tata usaha negara
by: , MANDOYO, Tri, et al.
Published: (2009)

IMPLIKASI PENGAWASAN TERHADAP PRODUK HUKUM YANG BERBENTUK KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Adwin Tista
Published: (2015-01-01)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK SEBAGAI PENGADILAN KHUSUS DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
by: Budi Ispriyarso
Published: (2014-01-01)

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1986)

Urgensi Contempt Of Court dalam Meningkatkan Wibawa Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia
by: Fatria Khairo
Published: (2018-04-01)

Urgensi Kriminalisasi Contempt of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
by: Budi Suhariyanto
Published: (2019-04-01)

KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT SURAT KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH MENGENAI PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS UNTUK KEPENTINGAN PROSES PERADILAN
by: , FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, et al.
Published: (2013)

TINJAUAN NORMATIF TERHADAP TINGKAT PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA AUSTRIA
by: Rohendra Fathammubina, S.H., M.H.
Published: (2016-09-01)

INDEPENDENSI PERADILAN DAN NEGARA HUKUM
by: Nuria Siswi Enggarani
Published: (2019-01-01)

MEMPERJUANGKAN KEADILAN LINGKUNGAN MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 30/G/LH/2017/PTUN.MKS)
by: Francisca Romana Harjiyatni
Published: (2020-06-01)

Rancangan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1987)

QUO VADIS UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JIS. UNDANG-UNDANG NO 51 TAHUN 2009 DAN KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM UU. NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Kartika Widya Utama
Published: (2015-07-01)

KONSEPTUALISASI LEMBAGA PERADILAN ADAT DI SULAWESI SELATAN
by: Andika Prawira Buana, et al.
Published: (2019-08-01)

Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Keadaan Darurat Bencana Non Alam di Indonesia
by: Amancik Amancik, et al.
Published: (2021-04-01)

Kedudukan lembaga kejaksaan sebagai pengacara negara dalam sistem peradilan tata usaha negara :: Analisis terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI
by: , KODRAT, Akmal, et al.
Published: (2004)

Sedjarah peradilan Islam /
by: 184015 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy
Published: (1950)

Peradilan dalam Islam /
by: Muhammad Salam Madkur, author 339022, et al.
Published: (1979)

KAJIAN TENTANG RELEVANSI PERADILAN ADAT TERHADAP SISTEM PERADILAN PERDATA INDONESIA
by: Tody Sasmitha Jiwa Utama, et al.
Published: (2015-02-01)

Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia
by: Harmoko M. Said
Published: (2021-03-01)

MENAKAR PROGRESIFITAS LEMBAGA PERADILAN DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERINTEGRITAS
by: Alda Rifada Rizqi
Published: (2018-12-01)

Menakar Transformasi Bawaslu Menjadi Lembaga Independen Peradilan Pemilukada
by: Aprilian Sumodiningrat
Published: (2022-03-01)

KOMPETENSI DAN PROSPEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMERIKSA HASIL PELAKSANAAN EXECUTIVE PREVIEW TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
by: Aloysius Eka Kurnia
Published: (2020-11-01)

KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 tentang ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Aju Putrijanti
Published: (2015-10-01)

REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN
by: Pujiyono Pujiyono
Published: (2012-01-01)

REFORMASI BIROKRASI PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA
by: Malik Ibrahim
Published: (2018-12-01)

OTOKRITIK TERHADAP KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: Kamaruddin Kamaruddin
Published: (2014-06-01)