Implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah dan implikasinya

Bibliographic Details
Main Authors:	, FAHRUDIN, , Dr. Pratikno, M.Soc.Sci
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2000
Subjects:	ETD

Implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Grobogan
by: , MARIMAN, et al.
Published: (2000)

Proyeksi potensi retribusi Daerah DKI Jakarta berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
by: , ZAINAL, et al.
Published: (1997)

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Magelang
by: , UTOMO, Wibowo Setyo, et al.
Published: (2000)

Dampak undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pajak di DKI Jakarta
by: , IRWANSYAH, et al.
Published: (1997)

Implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah (Studi kasus mengenai implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka otonomi daerah di Kota Surakarta)
by: , SETYOWATI, Kristina, et al.
Published: (2000)

PEMBAHARUAN PERATURAN PAJAK HOTEL MELALUI UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
by: Hendro Saptono
Published: (2010-01-01)

PROSPEK PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SORONG
by: , Lazarus Osok, S.E., et al.
Published: (2011)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)

IMPLEMENTASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS WARISAN TANAH DAN BANGUNAN PASCA DIKELUARKANNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
by: SUKMANA, R ANDI
Published: (2015)

IMPLEMENTASI PASAL 84 DAN PASAL 85 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DI KABUPATEN SLEMAN
by: SAPUTRA, ADE, et al.
Published: (2014)

Desentralisasi pajak properti dalam implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009: pelaksanaan transisi, tantangan dan harapan
by: , Budi Harjanto
Published: (2010)

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf di Kota Kendari
by: Kamaruddin Kamarudin
Published: (2014-11-01)

Implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam
by: , SUPARNI, Arsi, et al.
Published: (2007)

Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sehubungan dengan adanya sengketa pajak di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta
by: , ADI, Meilan Utomo, et al.
Published: (2008)

IMPLIKASI UTANG PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN TERHADAP WAJIB PAJAK
by: Tri Setiady
Published: (2016-04-01)

Transisi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009
by: , IB. Rai Darmawijaya M.
Published: (2010)

Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
by: Agus Kusnadi
Published: (2015-12-01)

PELAKSANAAN PUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU
by: , RUTH ROSIANA, et al.
Published: (2011)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

Penegakan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
by: Edi Suryanto Makkasau, et al.
Published: (2022-01-01)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
by: Lalu Heru Sujamawardi
Published: (2018-05-01)

Rekrutmen Bupati di era demokratisasi :: Studi tentang pemilihan Bupati Ponorogo periode 2000-2005 berdasar Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , ISWATI, Retno, et al.
Published: (2002)

Potensi pajak bahan bakar kendaraan bermotor menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 di DKI Jakarta
by: , RUFINAR, et al.
Published: (1998)

EFEKTIFITAS SANKSI PIDANA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
by: , PRAMANA SYAMSUL IKBAR, et al.
Published: (2013)

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Biro Travel
by: Herman Daud Panggabean, et al.
Published: (2023-05-01)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK REPRODUKSI PEREMPUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
by: Atika Atika
Published: (2019-12-01)

PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA ANAK DI PENGADILAN ANAK
by: armanila febri, et al.
Published: (2015-11-01)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PASAL 90 AYAT (1) HURUF d DAN PASAL 91 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA IMPLIKASINYA DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH WASIAT OLEH NOTARIS DAN PPAT
by: , Ayu Hapsari Mufti, et al.
Published: (2013)

Pengesahan dan kontra prestasi bagipengurus Yayasan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Kota Surakarta
by: , DINIYAH, Makiyah Nur, et al.
Published: (2006)

HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: Ovia Merista
Published: (2016-06-01)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

Prinsip-prinsip agaman Buddha tentang kelestarian lingkungan hidup dan kesamaannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup
by: , OLIVIA, Jimmy, et al.
Published: (2009)

ASURANSI SYARIAH DAN GAGASAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 1992 TENTANG PERASURANSIAN
by: hidayatulloh hidayatulloh
Published: (2015-11-01)

Dampak desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPP) pada penerimaan daerah (PD) studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) :: Simulasi data APBD, PBBPP tahun 2002 sampai dengan 2008
by: , YAMIN, Much, et al.
Published: (2010)

Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hukum dan Upaya Mencegah Pelanggaran Hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Perbandingannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
by: , ERLINA, Sri, et al.
Published: (2007)

Analisis terhadap pengaturan pendaftaran ciptaan dalam undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang hak cipta
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
by: Raja Ahmad Faisal Harahap, et al.
Published: (2019-11-01)

Potensi pajak bahan bakar kendaraan bermotor menurut Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , WAIRATA / K., F.E. Tiesye, et al.
Published: (2001)

PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) JAWA TIMUR I
by: FARISKA SEPTARINA RAJIANTO
Published: (2020-09-01)

Implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah dan implikasinya

Similar Items

Similar Items