Kebijakan pemerintah dalam perwakafan tanah milik :: Studi tentang efektivitas implementasi peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 di Kabupaten Ponorogo

Kebijakan pemerintah dalam perwakafan tanah milik :: Studi tentang efektivitas implementasi peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1978 di Kabupaten Ponorogo

Bibliographic Details
Main Authors:	, ABIDIN, Zaenal, , Dr. Muhadjir Darwin
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2000
Subjects:	ETD

Similar Items

Analisis efektivitas implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Palembang
by: , DEWI, Guslina, et al.
Published: (2005)

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM PERWAKAFAN TANAH MILIK
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1998)

Pelaksanaan ikrar perwakafan tanah milik di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta
by: , RINI, Indah Puspita, et al.
Published: (2009)

Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasianrancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstrukturaloleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan
by: Firdaus Firdaus, et al.
Published: (2019-09-01)

Analisis efektivitas implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kelautan dan Perikanan
by: , TOMO HS, et al.
Published: (2004)

Implementasi kebijakan pembinaan dan pengawasan (binwas) penyelenggaraan pemerintahan daerah :: studi tentang penerapan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau
by: , HAZIRWAN, et al.
Published: (2008)

Analisis kebijakan penanggulangan pelanggaran di Bidang Hukum Merek :: Studi efektivitas implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
by: , WAHYUNI, Erma, et al.
Published: (2004)

Kebijakan minuman keras :: Studi kasus implementasi kebijakan pengendalian dan penertiban peredaran minuman keras Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
by: , ISCHAK, Awang, et al.
Published: (1995)

Implementasi kebijakan transmigrasi :: Obyek kajian
by: , SALAHUDDIN, et al.
Published: (2000)

Evaluasi efektivitas implementasi Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu taskin) di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur
by: , FANANI, Ahmad Zaenal, et al.
Published: (2005)

Politik implementasi kebijakan publik :: Deviasi birokrasi pemerintah kota Pekanbaru terhadap peraturan daerah
by: , PAKPAHAN, Saiman, et al.
Published: (2003)

Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Efektivitas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Kota Salatiga
by: Nor Mohammad Abdoeh
Published: (2022-12-01)

Implementasi kebijakan pendaftaran penduduk di Kota Jambi
by: , NILAKRISNA, Dewi, et al.
Published: (2002)

Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terhadap Hak Mahasiswa sebagai Peserta Pemagangan
by: Safina Callistamalva Arindrajaya, et al.
Published: (2021-07-01)

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995 dalam pembangungan Kota Jayapura
by: , WATORI, Korinus, et al.
Published: (2004)

Studi implementasi kebijakan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Pendidikan :: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984
by: , MARYANI, et al.
Published: (2003)

Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia
by: Ibrahim Siregar
Published: (2012-11-01)

Implementasi kebijakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat di kota Yogyakarta
by: , FAUZI, Muhammad, et al.
Published: (2002)

EVALUASI IMPLEMENTASI PEMELIHARAAN KENDARAAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN, 2012
by: , Musni Syahputra, et al.
Published: (2013)

Implementasi kebijakan intensifikasi sapi potong (INSAPP) di Propinsi Nusa Tenggara Barat
by: , AMINURRAHMAN, et al.
Published: (2001)

Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender bidang pendidikan di Provinsi Banten
by: , ERNAWATI, Lely, et al.
Published: (2010)

Determinan nonstatutori dalam implementasi kebijakan pajak reklame di Kota Solok
by: , DHARMAWAN, Heppy, et al.
Published: (2006)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR
by: Annisa Dwi Lestari, et al.
Published: (2019-12-01)

Efektivitas peran Badan Litbang Depdagri dalam perumusan kebijakan di bidang pemerintahan di lingkungan Depdagri
by: , HANDAYANINGSIH, et al.
Published: (2004)

Implementasi kebijakan kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan Propinsi terhadap aset-aset budaya di daerah :: Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
by: , ISHAQ, M. Daud, et al.
Published: (2004)

Studi tentang proses pembuatan kebijakan publik :: Studi kasus kebijakan UU. RI No.17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji di Departemen Agama
by: , ARIFIN, Amran, et al.
Published: (2000)

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PERUBAHAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN CIANJUR
by: Ayu Ayda Lestari, et al.
Published: (2020-12-01)

Implementasi kebijakan perpindahan pasar di Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur
by: , IMANG, Victor Irianto, et al.
Published: (2001)

Implementasi kebijakan luar negeri :: Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
by: , SABRAN, Abdurrahman, et al.
Published: (2003)

Kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan jabatan fungsional analis kepegawaian :: Studi kasus pada Departemen Agama dan Departemen Pertanian Jakarta
by: , MALIK, Jamalludin, et al.
Published: (2007)

Gerakan sosial dan kebijakan publik :: Studi terhadap gerakan perlawanan masyarakat dalam mengubah kebijakan pemerintah mengenai PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea Sumatera Utara
by: , MANALU, Dimpos, et al.
Published: (2006)

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL (PERMENSOS) NO 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
by: Daud Rismana
Published: (2020-01-01)

Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
by: Juwita Putri Pratama, et al.
Published: (2022-12-01)

Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki Lima Atas Keputusan Relokasi sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Peraturan Tata Tertib Kota Tahun 2016-2017 (Survey di Kota Ponorogo)
by: Dhika Amalia Kurniawan
Published: (2017-06-01)

Kebijakan peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah :: Studi kasus Pemerintah Kabupaten Ponorogo
by: , MAWANTI, Erni Haris, et al.
Published: (2004)

Peran Pemerintah Kota Jayapura dalam implementasi Good Governance pada pelayaan kesehatan dan pendidikan
by: , NOVA, Della Stella, et al.
Published: (2005)

Implementasi kebijakan UU No.22 Tahun 1999 :: Studi kasus penyesuaian organisasi pemerintahan daerah Kota Jayapura
by: , DUWITH, Yusuf, et al.
Published: (2002)

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM DARI MODAL ASING
by: Emaniar Yunisavitri
Published: (2012-04-01)

Implementasi kebijakan pendidikan sistim ganda :: Studi kasus : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Banyuwangi
by: , HIDAYAT, Achmad Slamet, et al.
Published: (1999)

Peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling (udara bersih) 1978