Dampak pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Pemalang

Dampak pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Pemalang

Bibliographic Details
Main Authors:	, MUGIYATNO, , Dr. Warsito Utomo
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2001
Subjects:	ETD

Similar Items

Dampak Pelaksanaan UU No.18 tahun 1997 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Studi Kasus Di Kabupaten Pemalang
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2001)

Analisis kemampuan keuangan akibat pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan persiapan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Situbondo
by: , SUHARTONO, et al.
Published: (2001)

Dampak pemberlakuan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 terhadap pendapatan asli daerah di Propinsi Maluku
by: , ADJAIT, et al.
Published: (2001)

Pengaruh Undang-undang No.18 Tahun 1997 terhadap struktur fiskal daerah Kota Jambi
by: , HAZRIAN, et al.
Published: (2001)

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Magelang
by: , UTOMO, Wibowo Setyo, et al.
Published: (2000)

Evaluasi dampak Undang-undang No.18 tahun 1997 terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Blora
by: , WIJIATMOKO, Jojok, et al.
Published: (2001)

Dampak undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pajak di DKI Jakarta
by: , IRWANSYAH, et al.
Published: (1997)

Implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah dan implikasinya
by: , FAHRUDIN, et al.
Published: (2000)

Implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Grobogan
by: , MARIMAN, et al.
Published: (2000)

Dampak implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kedudukan Kecamatan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
by: , SUPRIYANTO, Agus Budi, et al.
Published: (2003)

Dampak pemberlakuan Undang-undang nomor 18 / 1997 terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta
by: , RIVAI, Rusdy, et al.
Published: (2001)

Potensi pajak bahan bakar kendaraan bermotor menurut Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , WAIRATA / K., F.E. Tiesye, et al.
Published: (2001)

Potensi pajak bahan bakar kendaraan bermotor menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 di DKI Jakarta
by: , RUFINAR, et al.
Published: (1998)

Implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah (Studi kasus mengenai implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka otonomi daerah di Kota Surakarta)
by: , SETYOWATI, Kristina, et al.
Published: (2000)

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAN KINERJA SOSIAL BANK SYARIAH MANDIRI
by: , RIZA RAHMAN, et al.
Published: (2013)

Proyeksi potensi retribusi Daerah DKI Jakarta berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
by: , ZAINAL, et al.
Published: (1997)

Implementasi kebijakan Undang-undang No.18 Tahun 1997 dari sektor pajak daerah di Propinsi Sumatera Barat :: Study kasus pemungutan PKB dan BBN-KB
by: , REFDIAMOND, et al.
Published: (2001)

Implementasi kebijakan Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah :: Studi kasus Kabupaten Klaten
by: , PURNOMO, Hadi, et al.
Published: (2002)

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 :: Studi kasus Kecamatan Mersam
by: , MASHERUDIN, et al.
Published: (2000)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , NURMASITA, Sitti, et al.
Published: (2003)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hukum dan Upaya Mencegah Pelanggaran Hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Perbandingannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
by: , ERLINA, Sri, et al.
Published: (2007)

Analisis dampak implementasi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pontianak
by: , IRNAWATI, et al.
Published: (2004)

Dampak pemberlakuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang
by: , SOEWADHI, Andriyono, et al.
Published: (2005)

Transisi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009
by: , IB. Rai Darmawijaya M.
Published: (2010)

Kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pinjaman menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 di Propinsi Jambi
by: , NATALUDDIN, et al.
Published: (2001)

Implikasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong
by: , NASUTION, Abdul Rahman, et al.
Published: (2002)

KEBIJAKAN PEMERINTAH MEWUJUDKAN KESELAMATAN DI JALAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
by: , SEPRIZAL, et al.
Published: (2013)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

Analisis terhadap pengaturan pendaftaran ciptaan dalam undang-undang nomor 12 tahun 1997 tentang hak cipta
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
by: , CAKRA PANDU HIMADEWA, et al.
Published: (2014)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)

Pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja
by: , MANGELA, Tandi, et al.
Published: (1999)

Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota-Kabupaten Banyuwangi
by: , PAMBUDI, Teguh, et al.
Published: (2009)

Analisis pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 di Kabupaten Gowa
by: , MAWARNI, et al.
Published: (2008)

Analisis penataan organisasi pemerintah Kabupaten sesudah pelaksanaan Undang-undang No.22 Tahun 1999 :: Studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Gowa
by: , SALENGKE, Sam, et al.
Published: (2003)

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1989)

TELAAH KRITIS PENGATURAN DAN PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
by: , Yustina Wahyu Kusumaningsih, et al.
Published: (2013)