Dana perimbangan dalam mengantisipasi pelaksanaan Undang-undang otonomi daerah di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan

Dana perimbangan dalam mengantisipasi pelaksanaan Undang-undang otonomi daerah di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan

Bibliographic Details
Main Authors:	, SAKKIRANG, Risnawaty, , Prof.Dr. Insukindro, MA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2000
Subjects:	ETD

Similar Items

Pelaksanaan pengawasan DPRP terhadap dana perimbangan daerah Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 :: Studi kasus di Kabupaten Banyumas
by: , MULYADI, et al.
Published: (2003)

Potensi dana perimbangan menurut Undang-undang No.25 tahun 1999 terhadap fiskal daerah :: Studi kasus di prop. Riau
by: , IRWAN, et al.
Published: (2000)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

POTENSI DAN STRATEGI PENINGKATAN DANA PERIMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, PROVINSI RIAU
by: , Basri, S.E., et al.
Published: (2011)

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
by: , ROSDALINA, et al.
Published: (2005)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

Prospek pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagai salah satu dana perimbangan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bone 1992/1993-2000
by: , RAMLI, Bustan, et al.
Published: (2001)

Analisis kemampuan keuangan akibat pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan persiapan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Situbondo
by: , SUHARTONO, et al.
Published: (2001)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
by: , MANURUNG, Romualdo, et al.
Published: (2004)

Pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap proses penyusunan APBD berdasarkan Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004
by: , ARSYAD, Fadhly Azhar, et al.
Published: (2009)

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan :: Studi kasus pemeliharaan jalan
by: , JUMLIATI, et al.
Published: (2001)

Tinjauan yuridis perkembangan investasi di Provinsi Riau pasca undang-undang otonomi daerah
by: , SANDRI, Rissa Revina, et al.
Published: (2009)

Konsep Calabai dalam pandangan komunitas Bissu di Pangkep Sulawesi Selatan :: Sebuah kajian fenomenologi Edmund Husserl
by: , MUJAHIDUDDIN, et al.
Published: (2004)

Pelaksanaan undang-undang adat mengikut Undang-Undang Melaka dalam Sulalatus Salatin
by: Razak, Salihahs
Published: (2017)

KAJIAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA Y OGYAKARTA, SEBELUM DAN SETELAH PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH
by: , Nur Aini Yuniyarti dan Sumirah
Published: (2003)

Peranan kampung dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
by: , KAIZE, Oktavianus, et al.
Published: (2008)

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penggunaan dana perimbangan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , SURYANA, Muhammad Rizki, et al.
Published: (2010)

Shop House project in Pangkep Regency South SUlawesi Province Indonesia
by: , AMRIL, et al.
Published: (2005)

Undang-Undang Praktik Kedokteran, Pelaksanaan Dan Konsekuensinya
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2007)

Pemberdayaan DPRD Tingkat I Sulawesi Selatan di masa orde baru undang-undang nomor 5 tahun 1974
by: , NURCAHAYA, Sitti, et al.
Published: (1998)

PEDULI ZAKAT DAN POTENSINYA BERTALIAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 DAN OTONOMI DAERAH
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

Perkembangan hukum dan pemberdayaan investasi di Indonesia berkaitan dengan pemberian wewenang ijin investasi kepada daerah berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah
by: , KUSWANDI, Daniel Sunarya, et al.
Published: (2003)

Pemilikan dan penguasaan tanah tambak yang melampaui batas maksimum di Daerah Tingkat II Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 56 PRP tahun 1960
by: , BORAHIMA, Anwar, et al.
Published: (1994)

Prakiraan penerimaan daerah dan desentralisasi fiskal Kabupaten Aceh Utara menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 :: Khusus penerimaan PAD, BHP
by: , AZHARI, et al.
Published: (2001)

Permasalahan pelaksanaan undang-undang muamalah di mahkamah sivil
by: Hussain, Mohammad Azam
Published: (2005)

Realisasi pemberian dana pendidikan berdasarkan Undang-undang No.21 Tahun 2001 di Kabupaten Jayawijaya Papua
by: , ELOKPERE, Yegama, et al.
Published: (2005)

Pandangan kritis berbagai aspek dalam pelaksanaan undang-undang pokok agraria di daerah Jambi
by: , PARLINDUNGAN, Adi Putera, et al.
Published: (1974)

Sejarah kemunculan undang-undang keluarga Islam di selatan Thailand
by: Rohanee Machae,, et al.
Published: (2014)

Pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja
by: , MANGELA, Tandi, et al.
Published: (1999)

Implementasi dan implikasi Undang-undang otonomi khusus bagi Human Security di Papua
by: , SETIAWAN, Aria Aditya, et al.
Published: (2005)

Dampak pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Pemalang
by: , MUGIYATNO, et al.
Published: (2001)

Bissu Rituality on Bugis Community in Sub District Segeri Pangkep Regency South Sulawesi
by: Hasriani, Andi
Published: (2018)

Tinjauan terhadap catatan sipil sehubungan dengan pelaksanaan undang-undang No.1 tahun 1974 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , DJUMADI, et al.
Published: (1988)

Pengaruh relatif dana perimbangan terhadap perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
by: , SAHABUDIN, et al.
Published: (2005)

Pengelolaan sumber daya alam hayati di kawasan pesisir dan lautan Kabupaten Kulonprogo setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah
by: , WIDIARTO, Robertus Sigit, et al.
Published: (2010)

Kajian tinjauan tren dan pelaksanaan undang-undang rasuah di Malaysia
by: Abdul Rahman, Rohana, et al.
Published: (2014)

Proses kebijakan penataan kelembagaan pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan :: Studi tentang proses pembuatan kebijakan penataan kelembagaan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan pada awal pelaksanaan otonomi daerah
by: , SURAEDAH, et al.
Published: (2005)

Eksistensi desa Pakraman setelah pemberlakuan Undang-undang No.22 Tahun 1999 di Kota Denpasar :: Studi terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelimpahan wewenang kepemerintahan di era otonomi daerah
by: , ARISUDANA, I Gusti Ngurah Gde, et al.
Published: (2003)

Aspek-aspek hukum investasi Reksa Dana, Tinjauan menurut Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1995 tentang pasar modal
by: , ERNINGTYAS, Deasy Renata, et al.
Published: (2002)

Cabaran dan halangan dalam pelaksanaan undang-undang jenayah syariah di Aceh
by: Abdullah Sani Usman,
Published: (2011)