Perkiraan penerimaan Kabupaten Klaten dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999

Perkiraan penerimaan Kabupaten Klaten dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999

Bibliographic Details
Main Authors:	, YUSNADI, Poniman, , Drs. Ahmad Jamli, MA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2001
Subjects:	ETD

Similar Items

Dampak pemberlakuan Undang-undang No.25 tahun 1999 terhadap penerimaan IHH dan IHPH di Propinsi Kalimantan Tengah
by: , PURNOMO, Widiharto, et al.
Published: (2002)

Implikasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 terhadap struktur penerimaan daerah Propinsi Maluku Utara
by: , MAHMUD, Imran, et al.
Published: (2001)

Prakiraan penerimaan daerah dan desentralisasi fiskal Kabupaten Aceh Utara menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 :: Khusus penerimaan PAD, BHP
by: , AZHARI, et al.
Published: (2001)

Implementasi kebijakan Undang-undang nomor: 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah :: Studi kasus Kabupaten Klaten
by: , PURNOMO, Hadi, et al.
Published: (2002)

Dampak pemberlakuan Undang-undang nomor 18 / 1997 terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta
by: , RIVAI, Rusdy, et al.
Published: (2001)

Analisa sikap penerimaan pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Bengkulu terhadap perubahan akibat pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , RINALSON, Alpan, et al.
Published: (2001)

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , NURMASITA, Sitti, et al.
Published: (2003)

Dampak pemberlakuan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 terhadap pendapatan asli daerah di Propinsi Maluku
by: , ADJAIT, et al.
Published: (2001)

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
by: , ROSDALINA, et al.
Published: (2005)

Dampak pemberlakuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang
by: , SOEWADHI, Andriyono, et al.
Published: (2005)

Kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pinjaman menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 di Propinsi Jambi
by: , NATALUDDIN, et al.
Published: (2001)

Implikasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong
by: , NASUTION, Abdul Rahman, et al.
Published: (2002)

PROSPEK GURU AGAMA PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN NOMOR 14/2005
by: Buna’i ---
Published: (2006-01-01)

Implikasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda
by: , SINA, La, et al.
Published: (2002)

Pelaksanaan pengawasan DPRP terhadap dana perimbangan daerah Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 :: Studi kasus di Kabupaten Banyumas
by: , MULYADI, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

Implementasi Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian
by: , SUDIYONO, et al.
Published: (2010)

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999: SUATU HARAPAN DALAM DUNIA BISNIS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2000)

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)

UPAYA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
by: Yelia Natasya Winstar, et al.
Published: (2017-04-01)

Pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999
by: , RAHARJA, Sugito, et al.
Published: (2003)

Dampak implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap kedudukan Kecamatan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
by: , SUPRIYANTO, Agus Budi, et al.
Published: (2003)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

Perbandingan Pengaturan Badan Hukum Koperasi Antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
by: Lintang Ario Pambudi
Published: (2023-01-01)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN AWL ZAKAT PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2006)

Efektivitas pekerja sosial Kecamatan Kabupaten Gunung Kidul era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , HASHIM, Fadhil, et al.
Published: (2003)

Penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 terhadap sertifikasi transportasi laut antar pulau di Kabupaten Kotabaru
by: , ARIADI, et al.
Published: (2010)

Transisi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009
by: , IB. Rai Darmawijaya M.
Published: (2010)

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Biro Travel
by: Herman Daud Panggabean, et al.
Published: (2023-05-01)

Dampak undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pajak di DKI Jakarta
by: , IRWANSYAH, et al.
Published: (1997)

IMPLEMENTASI CLOSED-LIST SYSTEM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
by: , Ahmad Fahmi Raharja, et al.
Published: (2012)

Pemberlakuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen asuransi (Tertanggung) di Indonesia
by: , PUSPITA, JF. Sintha Arum, et al.
Published: (2006)

Dinamika hubungan Legislatif dan Eksekutif di kabupaten Rejang Lebong dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999
by: , PRAWISNU, Eddy, et al.
Published: (2003)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

Evaluasi dampak Undang-undang No.18 tahun 1997 terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Blora
by: , WIJIATMOKO, Jojok, et al.
Published: (2001)

KONTESTASI KUASAATAS UNDANG-UNDANG PRODUK TEMBAKAU DI MEDIA (UNDANG-UNDANG NOMOR: 36 TAHUN 2009)
by: Sulkhan Chakim
Published: (2017-01-01)

PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
by: , CAKRA PANDU HIMADEWA, et al.
Published: (2014)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)