Analisis kemampuan keuangan akibat pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan persiapan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Situbondo

Analisis kemampuan keuangan akibat pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan persiapan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Situbondo

Bibliographic Details
Main Authors:	, SUHARTONO, , Drs. Abdul Halim, MBA.,Akt
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2001
Subjects:	ETD

Similar Items

Dampak pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Pemalang
by: , MUGIYATNO, et al.
Published: (2001)

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah
by: , ABAS, M, et al.
Published: (2001)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Analisis kemampuan keuangan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah kota Binjai 1990/1991-1999/2000
by: , IRDANILLA, et al.
Published: (2001)

Kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bondowoso
by: , MULYANTO, Wiratmo, et al.
Published: (2001)

Kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Jember
by: , HARIMURTI, Yuliana, et al.
Published: (2001)

Kemampuan keuangan daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah di kota Probolinggo
by: , RATNAWATI, Wahju, et al.
Published: (2001)

Peranan kampung dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
by: , KAIZE, Oktavianus, et al.
Published: (2008)

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , NURMASITA, Sitti, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

Penyimpangan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pendirian Perseroan Terbatas
by: Astuti Yudhika Putri, et al.
Published: (2023-05-01)

Kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di kota Semarang
by: , BURROCHMAN, Khabib, et al.
Published: (2001)

Kemampuan keuangan Kabupaten Simalungun dalam pelaksanaan otonomi daerah
by: , SIMANJUNTAK, Thamrin, et al.
Published: (2001)

Kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah :: Kasus Kota Denpasar
by: , ASTARI, I Gusti Agung Putri, et al.
Published: (2001)

Kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pinjaman menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 di Propinsi Jambi
by: , NATALUDDIN, et al.
Published: (2001)

Dana perimbangan dalam mengantisipasi pelaksanaan Undang-undang otonomi daerah di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan
by: , SAKKIRANG, Risnawaty, et al.
Published: (2000)

Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999
by: Leera Sinta Mega Pamungkas
Published: (2021-02-01)

Kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Cianjur
by: , GARNASIH, Neneng Eri, et al.
Published: (2001)

Kemampuan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di kota Payakumbuh
by: , ZURNIWATI, et al.
Published: (2002)

Pelaksanaan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah
by: , MANURUNG, Romualdo, et al.
Published: (2004)

Analisis kemampuan keuangan Daerah Tingkat II guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah
by: , WAY, Yakobus, et al.
Published: (1999)

Kemampuan keuangan Kabupaten Maluku Utara dalam pelaksanaan otonomi daerah
by: , AMELIA, Vaya, et al.
Published: (2003)

Kemampuan keuangan daerah kota Jambi dalam pelaksanaan otonomi daerah
by: , WULANDARI, Anita, et al.
Published: (2002)

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2014 DALAM PENETAPAN LABUNGKARI SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN BUTONTENGAH
by: DARMAWAN WIRIDIN
Published: (2019-03-01)

Pelaksanaan undang-undang adat mengikut Undang-Undang Melaka dalam Sulalatus Salatin
by: Razak, Salihahs
Published: (2017)

Undang-Undang Praktik Kedokteran, Pelaksanaan Dan Konsekuensinya
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2007)

PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG â�� UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA PADANG
by: , Edwar Rachman, et al.
Published: (2012)

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Jayawijaya dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah periode T.A. 1996/1997 s/d 2001
by: , KOSAY, Lukas Waika, et al.
Published: (2003)

Kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sumba Barat
by: , SAWOLA, Umbu, et al.
Published: (2001)

Pelaksanaan pengawasan terhadap notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota-Kabupaten Banyuwangi
by: , PAMBUDI, Teguh, et al.
Published: (2009)

Analisis pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 di Kabupaten Gowa
by: , MAWARNI, et al.
Published: (2008)

Implikasi Hukum Terkait Dengan Pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
by: Sabri Fataruba
Published: (2018-06-01)

Implikasi Hukum Terkait Dengan Pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
by: Sabri Fataruba
Published: (2018-07-01)

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pinrang dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
by: , RAHIM, Abd, et al.
Published: (2002)

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
by: , SUKARNO, Slamet, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan hakam menurut undang-undang keluarga Islam negeri Johor /
by: Arrasyidin Iskandar Suaut, 1982- author 646158, et al.
Published: (2021)

Permasalahan pelaksanaan undang-undang muamalah di mahkamah sivil
by: Hussain, Mohammad Azam
Published: (2005)

Kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi :: Studi kasus di Kabupaten Indragiri Hulu
by: , SUHARDI, et al.
Published: (2000)

IMPLIKASI PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 3 TAHUN 2014 TERHADAP EKSISTENSI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
by: Adi Syahputra Sirait
Published: (2018-06-01)

Kemandirian keuangan Kabupaten Bojonegoro memasuki pelaksanaan otonomi daerah
by: , BAKTIONO, et al.
Published: (2001)