Evaluasi dampak Undang-undang No.18 tahun 1997 terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Blora

Evaluasi dampak Undang-undang No.18 tahun 1997 terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Blora

Bibliographic Details
Main Authors:	, WIJIATMOKO, Jojok, , Prof.Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, MCom
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2001
Subjects:	ETD

Similar Items

Dampak undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan pajak di DKI Jakarta
by: , IRWANSYAH, et al.
Published: (1997)

Analisis dampak implementasi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pontianak
by: , IRNAWATI, et al.
Published: (2004)

Dampak pemberlakuan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 terhadap pendapatan asli daerah di Propinsi Maluku
by: , ADJAIT, et al.
Published: (2001)

Dampak pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Pemalang
by: , MUGIYATNO, et al.
Published: (2001)

Dampak pemberlakuan Undang-undang nomor 18 / 1997 terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Propinsi DKI Jakarta
by: , RIVAI, Rusdy, et al.
Published: (2001)

Pengaruh Undang-undang No.18 Tahun 1997 terhadap struktur fiskal daerah Kota Jambi
by: , HAZRIAN, et al.
Published: (2001)

Implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah dan implikasinya
by: , FAHRUDIN, et al.
Published: (2000)

Implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Grobogan
by: , MARIMAN, et al.
Published: (2000)

Dampak implementasi undang-undang no. 28 th.2009 terhadap penerimaan pemerintah
by: , H. Rey Madjid
Published: (2010)

Proyeksi potensi retribusi Daerah DKI Jakarta berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
by: , ZAINAL, et al.
Published: (1997)

Potensi pajak bahan bakar kendaraan bermotor menurut Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , WAIRATA / K., F.E. Tiesye, et al.
Published: (2001)

Implikasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 terhadap struktur penerimaan daerah Propinsi Maluku Utara
by: , MAHMUD, Imran, et al.
Published: (2001)

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah :: Studi kasus di Kabupaten Magelang
by: , UTOMO, Wibowo Setyo, et al.
Published: (2000)

Dampak pemberlakuan Undang-undang No.25 tahun 1999 terhadap penerimaan IHH dan IHPH di Propinsi Kalimantan Tengah
by: , PURNOMO, Widiharto, et al.
Published: (2002)

Analisis kemampuan keuangan akibat pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan persiapan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Situbondo
by: , SUHARTONO, et al.
Published: (2001)

Potensi pajak bahan bakar kendaraan bermotor menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 di DKI Jakarta
by: , RUFINAR, et al.
Published: (1998)

Prakiraan penerimaan daerah dan desentralisasi fiskal Kabupaten Aceh Utara menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 :: Khusus penerimaan PAD, BHP
by: , AZHARI, et al.
Published: (2001)

Perkiraan penerimaan Kabupaten Klaten dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999
by: , YUSNADI, Poniman, et al.
Published: (2001)

Implementasi kebijakan Undang-undang No.18 Tahun 1997 dari sektor pajak daerah di Propinsi Sumatera Barat :: Study kasus pemungutan PKB dan BBN-KB
by: , REFDIAMOND, et al.
Published: (2001)

IMPLEMENTASI CLOSED-LIST SYSTEM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
by: , Ahmad Fahmi Raharja, et al.
Published: (2012)

Penerimaan negara bukan pajak atas pungutan masuk di kawasan Taman Nasional Bunaken berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997
by: , TENGKER, William Dodie Taulu, et al.
Published: (2008)

Dampak pemberlakuan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang
by: , SOEWADHI, Andriyono, et al.
Published: (2005)

Implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah (Studi kasus mengenai implementasi undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka otonomi daerah di Kota Surakarta)
by: , SETYOWATI, Kristina, et al.
Published: (2000)

ATW 103 - UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN APRIL 1997.
by: PPP, Pusat Pengajian Pengurusan
Published: (1997)

RMK 251 - PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG SEPT 1997.
by: PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Bangunan & Perancangan (School of Houusing, Building & Planning)
Published: (1997)

AAP 300 - UNDANG-UNDANG SYARIKAT SEPT 1997.
by: PPP, Pusat Pengajian Pengurusan
Published: (1997)

RMK 251 - Pentadbiran Undang-Undang (September 1997)
by: PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan
Published: (1997)

AAP300 - Undang-Undang Syarikat (September 1997)
by: PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan
Published: (1997)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BLORA SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: , INGGIL KATRIBAWANI, et al.
Published: (2013)

RMK 454/4 - UNDANG-UNDANG 2 APRIL 1997.
by: PPPB, Pusat Pengajian Perumahan Dan Bangunan
Published: (1997)

EBS 409-2 - UNDANG-UNDANG PERLOMBONGAN APR 1997.
by: PPKBSM, Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan Dan Sumber Mineral
Published: (1997)

PGT 461 - UNDANG-UNDANG PERATURAN SEKOLAH SEPT 1997.
by: PPIP, Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan
Published: (1997)

AAP 300 - UNDANG-UNDANG SYARIKAT SEPT 1997.pdf
by: PPP, Pusat Pengajian Pengurusan
Published: (1997)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Analisa sikap penerimaan pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Bengkulu terhadap perubahan akibat pemberlakuan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , RINALSON, Alpan, et al.
Published: (2001)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

Implikasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda
by: , SINA, La, et al.
Published: (2002)

Analisis Hukum terhadap Perlindungan Hukum dan Upaya Mencegah Pelanggaran Hak Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Perbandingannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
by: , ERLINA, Sri, et al.
Published: (2007)

Analisis tentang pelaksanaan sistem dokumen perusahaan menurut Undang-undang No.8 Tahun 1997 pada Perusahaan-perusahaan di DIY
by: , TRIONO, Yudi Puri, et al.
Published: (2005)

Dampak desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPP) pada penerimaan daerah (PD) studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) :: Simulasi data APBD, PBBPP tahun 2002 sampai dengan 2008
by: , YAMIN, Much, et al.
Published: (2010)