Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rumah setelah berlakunya undang-undang no.4 tahun 1992 di Kotamadya Yogyakarta

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rumah setelah berlakunya undang-undang no.4 tahun 1992 di Kotamadya Yogyakarta

Bibliographic Details
Main Authors:	, SUJITNO, , Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1999
Subjects:	ETD

Similar Items

Perkawinan antar agama setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 di Kotamadya Yogyakarta
by: , NAZARUDDIN, et al.
Published: (1998)

Praktek perjanjian sewa-menyewa Pondokan di Kota Yogyakarta
by: , ARIFA, Zil, et al.
Published: (2005)

Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan Sirri setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Jember
by: , ANISAH, Inayatul, et al.
Published: (2004)

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , HERIYANI, Endang, et al.
Published: (2001)

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN GALERIA MALL YOGYAKARTA
by: , Elisabeth Margaretha Manurung, SH, et al.
Published: (2012)

Eksistensi Yakkum pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta setelah berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2001
by: , DEWAYANTI, Anna Victoria, et al.
Published: (2004)

PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA ISLAM DAN KRISTEN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1992)

Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989
by: , ARIFIN, Moh, et al.
Published: (2002)

PENGATURAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH HUNIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA
by: Muhammad Aini
Published: (2014-01-01)

Perlindungan terhadap kedudukan wanita di dalam poligami menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Studi di Kotamadya Ambon)
by: , TJIPTABUDY, Jantje, et al.
Published: (1994)

Perlindungan hukum bagi Franchisee dalam perjanjian Franchise setelah berlakunya PP RI no.16 tahun 1997 tentang waralaba
by: , MURDIATI R., Caritas Woro, et al.
Published: (1999)

Peralihan kewenangan pengelolaan protokol notaris setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris
by: , HARIANTO, Febrina, et al.
Published: (2010)

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
by: , Andri Bungsu Barus, SH, et al.
Published: (2011)

Perjanjian Mengulangsewakan pada Pihak Ketiga dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kota Malang
by: , ISTICHA, Ibnu, et al.
Published: (2007)

Pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja
by: , MANGELA, Tandi, et al.
Published: (1999)

Penyelenggaraan kewenangan bidang perhubungan di Kabupaten Tegal setelah berlakunya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , ZAMZAMI, A, et al.
Published: (2003)

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembuatan Perjanjian Baku Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :: Studi pada Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor secara Kredit di Wilayah Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan
by: , KIRONO, Condro, et al.
Published: (2007)

Kawalan Undang-undang terhadap kontrak bentuk seragam dalam perjanjian sewa beli
by: Siti Noorafizah Azizan,
Published: (2020)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

Pelaksanaan perizinan bidang investasi di kawasan industri Kabupaten Bekasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
by: , ANINDYAJATI, Titis, et al.
Published: (2010)

Tinjauan terhadap catatan sipil sehubungan dengan pelaksanaan undang-undang No.1 tahun 1974 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , DJUMADI, et al.
Published: (1988)

Pelaksanaan perjanjian perburuhan pada perusahaan swasta di Kotamadya DATI II Yogyakarta
by: , DJUMIALDJI, F.X, et al.
Published: (1996)

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
by: , ROSDALINA, et al.
Published: (2005)

Pelaksanaan perjanjian perburuhan setelah ratifikasi konvensi ILO No.87 Tahun 1948 di Kota Jakarta Timur
by: , SAFRUDDIN, et al.
Published: (2002)

Eksistensi perusahaan Asuransi Syariah menurut Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian :: Studi kasus PT. Syarikat Takaful Indonesia
by: , KARYANTINA, Eka, et al.
Published: (2006)

KEDUDUKAN BEDING VAN EIGENMACHTIGE VERKOOP DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR : 4 TAHUN 1996 DI KPKNL SURAKARTA
by: , Marhaeni Rumiasih, SH, et al.
Published: (2014)

PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG â�� UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA PADANG
by: , Edwar Rachman, et al.
Published: (2012)

KEGIATAN YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

Kegiatan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Mr. Sularto
Published: (2012-02-01)

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
by: , Sugi Endro Amiarso, S.H, et al.
Published: (2011)

Wajib daftar perusahaan perseroan terbatas setelah berlaku Undang-undang Perseroan Terbatas di Kotamadya Kupang
by: , WEWO, Otlief Jannes Richard, et al.
Published: (2001)

Iatrogenic pada tindakan medik menurut Undang undang No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran
by: , BUDIMAN, et al.
Published: (2005)

FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DIY SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DALAM KONTEKS PELAYANAN MASYARAKA
by: , Mudagdo, SH, et al.
Published: (2012)

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
by: Adonia Ivonne Laturette
Published: (2011-09-01)

Pelaksanaan gadai tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 di Minangkabau :: Studi kasus Nagari Koto Sani Kabupaten Solok
by: , HAKIM, Martin, et al.
Published: (2009)

PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN (SULTAN GROND) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Suhartono, et al.
Published: (2014)

Konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
by: ABDULLAH, Abdullah
Published: (2013)

Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , AGUSTINA, Fitria, et al.
Published: (2004)

Perceraian dan masalahnya dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974
by: , SOEWARDJO, Dadio, et al.
Published: (1986)