Peranan Balai Harta Peninggalan dalam masalah kepailitan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1998

Peranan Balai Harta Peninggalan dalam masalah kepailitan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1998

Bibliographic Details
Main Authors:	, SUYADI, , Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2000
Subjects:	ETD

Similar Items

Peranan kejaksaan dalam lembaga kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998
by: , SUBARDIMAN, Tri, et al.
Published: (2002)

Peran Balai Harta Peninggalan sebagai kurator harta pailit setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , AGUSTINA, Fitria, et al.
Published: (2004)

Penentuan keadaan insolvensi dalam proses kepailitan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan
by: , HUTAGALUNG, Sahat M, et al.
Published: (2004)

Pengertian sumir di dalam hukum kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
by: , DUMATUBUN, Veronica Antonia, et al.
Published: (2002)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , ZULFIANI, Anita, et al.
Published: (2008)

Kontruksi hukum pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998
by: , SUPRIYADI, Ahmad, et al.
Published: (2003)

TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG KEPAILITAN (UU NO. 4 TAHUN 1998)
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1999)

Perlindungan hukum terhadap desain mebel berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri
by: , SETYAWATI, Rahayu Mega, et al.
Published: (2004)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

KAJIAN TENTANG PENGATURAN SYARAT KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
by: Tata Wijayanta
Published: (2014-06-01)

Peranan kejaksaan dalam pembubaran perseroan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
by: , SITOMPUL, Surya Bakti P, et al.
Published: (2002)

Peranan Undang-undang No.6 Tahun 1989 tentang paten dalam membantu pengembangan teknologi (Suatu tinjauan yuridis)
by: , HASRANITA, et al.
Published: (1995)

Pelaksanaan tugas dan kewenangan serta tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit jika terjadi perlawanan daftar pembagian berdasarkan pasal 179 Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan
by: , SARI, Noor Puspita, et al.
Published: (2003)

Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam perwalian setelah berlakunya UU No.1 tahun 1974 di Balai Harta Peninggalan Semarang
by: , SINDUDISASTRA, OJB. Ohim, et al.
Published: (1999)

Pengertian dan Maksud Utang Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penerapannya dalam Putusan Pengadilan =
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2004)

Kedudukan hukum nasabah Bank Rakyat Indonesia dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
by: , SANTOSA, Heru, et al.
Published: (2002)

Pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagai implementasi dari Good Corporate Governance di Indonesia
by: , INTIHANI, Siti Nur, et al.
Published: (2003)

Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus
by: Imaniar Putri Novianti
Published: (2015-06-01)

Tanggung jawab direksi berdasarkan Undang-undang no 40 tahun 2007 dalam hal kepailitan perseroan
by: , KARINA, Miryani, et al.
Published: (2010)

Pelaksanaan merger, konsolidasi dan akuisisi oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999
by: , PANJAITAN, Budi Hartawan, et al.
Published: (2002)

PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
by: , CAKRA PANDU HIMADEWA, et al.
Published: (2014)

Kedudukan hukum kurator atas hakim pengawas dalam tugas pengurusan harta pailit di tinjau dari Undang-Undang No. 37 Th. 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
by: , MARIANI, Multiningdyah Ely, et al.
Published: (2009)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2012)

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
by: Mr. Kurniawan
Published: (2012-10-01)

KEADAAN INSOLVENSI SEBAGAI ALASAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
by: , Efendy H. Purba, et al.
Published: (2013)

Perlindungan hukum bagi pendaftar sementara paten dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten
by: , SUPARNYO, et al.
Published: (1992)

Dukungan Good Corporate Governance pada perbankan Indonesia dalam Undang-undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995, Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia
by: , SURYAWIRAWAN, Edy Junaedy, et al.
Published: (2006)

Praktek Penyelesaian Pengurusan Harta Warisan yang tak Terurus di Wilayah Hukum Balai Harta Peninggalan Semarang :: Studi Kasus di Balai Harta Peninggalan Semarang
by: , SETIANI, Ririn, et al.
Published: (2007)

Tinjauan Hukum Pidana Cheat/Hacking dalam Game Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015
by: Williem Pathavi, et al.
Published: (2023-11-01)

Perlindungan hukum merek terkenal berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001
by: , PUTRO, Wavie Laksono, et al.
Published: (2004)

DESENTRALISASI KEWENANGAN BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006
by: Ilyas Ismail, et al.
Published: (2015-09-01)

Pengaruh Undang-undang Nomor 16/2001 tentang Yayasan terhadap Yayasan yang telah berdiri
by: , ANDRIYANI, Nur, et al.
Published: (2003)

Pengaturan hukum kreditor preferen dalam Undang-undang kepailitan
by: , RAMADHAN, Agung, et al.
Published: (2005)

Perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi kendaraan bermotor sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
by: , DALIH S, et al.
Published: (2010)

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Merek di Indonesia
by: , SETIANI, Adi, et al.
Published: (2009)

Pemberesan harta pailit melalui mekanisme pelelangan umum menurut Undang-Undang Kepailitan di PT Artika Optima Inti
by: , ZULFIANI, Desi, et al.
Published: (2008)

PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN AKIBAT HUKUMNYA
by: Rilda Murniati
Published: (2014-04-01)

Kepailitan bank ditinjau dari Undang-undang No.4 Tahun 1998 :: Studi kasus antara Bank IFI dengan Bank Danamon
by: , SUNDJAJIK, Dwi, et al.
Published: (2002)

Pengertian dan maksud utang menurut Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang kepailitan dan penerapannya dalam putusan Pengadilan
by: , ELISABETH, Vera, et al.
Published: (2004)

Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
by: , KADIR, Andi Yusuf, et al.
Published: (2007)