Pemanfaatan tanah kosong untuk tanaman pangan di Kabupaten Bantul

Pemanfaatan tanah kosong untuk tanaman pangan di Kabupaten Bantul

Bibliographic Details
Main Authors:	, WIBAWANTI, Erna Sri, , Prof.Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.,MCL.,MPA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2000
Subjects:	ETD

Similar Items

Pemanfaatan Tanah Kosong untuk tanaman pangan Di Kabupaten Bantul= Utilization of Unused Land for Growing Crops in The District of Bantul
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2001)

Studi banding pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kabupaten Dati II Semarang dan Dati II Bantul
by: , SOESANTO, J.B, et al.
Published: (1990)

Penguasaan tanah oleh warga negara asing di Kabupaten Badung
by: , SUMARDIKA, I Nyoman, et al.
Published: (2007)

Kedudukan hukum hak atas tanah masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci
by: , ROSMIDAH, et al.
Published: (1997)

Pengelolaan tanah negara dan permasalahannya di Kotamadia Semarang
by: , SANUSI, et al.
Published: (1998)

Pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara
by: , ABDURRAHMAN, et al.
Published: (1997)

Koordinasi dalam penyediaan tanah untuk permukiman transmigrasi :: Studi kasus di Unit permukiman Transmigrasi Larompong Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan
by: , KAHAR, et al.
Published: (2000)

Perubahan tanah adat menjadi tanah negara :: Studi atas tanah ageman Gontor Paer di Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat
by: , BAHRI, Saiful, et al.
Published: (2008)

Pengaturan tanah oloran dalam hukum agraria nasional dan menurut hukum adat di KabupatenSidoarjo Propinsi Jawa Timur
by: , SUSILO, Fajar Pramono, et al.
Published: (2002)

Implementasi konsep fungsi sosial hak atas tanah dalam pemberian hak guna usaha (HGU) kepada PT. Pagilaran di Kabupaten Batang Propinsi Jawa tengah
by: , HENDRATMOKO, Ratna, et al.
Published: (2003)

Jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan penyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk perusahaan kawasan industri di Kabupaten Dati II Kupang
by: , PEKUWALI, Umbu Lily, et al.
Published: (1998)

Konversi hak atas tanah ganggam bauntuak menurut UUPA di Sumatera Barat
by: , WARMAN, Kurnia, et al.
Published: (1998)

Dampak pembangunan perumahan dan permukiman terhadap penatagunaan tanah di Kota Denpasar
by: , SUGIARTA, Ketut, et al.
Published: (2008)

Keberadaan hak ulayat menurut hukum adat Aceh di Kabupaten Aceh Tengah
by: , RATNAWATI, et al.
Published: (2003)

Redistribusi tanah obyek landreform bekas hak erfpacht (Verponding No.4 dan No.6) dan permasalahannya di Kabupaten Lampung Selatan
by: , MUJAHIDIN, et al.
Published: (2001)

Penguasaan tanah bantaran sungai di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
by: , UTAMI, Sendra, et al.
Published: (2000)

UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PEMBAGIAN TANAH WARISAN YANG BELUM DIBAGI WARIS DI KABUPATEN SLEMAN
by: , Burhan Albar, et al.
Published: (2011)

Perencanaan strategis pembangunan tanaman pangan di Kabupaten Bantul
by: , NURJANAH, Siti, et al.
Published: (2001)

Dampak sosial ekonomi pelaksanaan proyek konsolidasi tanah perkotaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
by: , RIYANTO, Mochamad, et al.
Published: (1995)

Pemberian hak sewa atas tanah kepada petani di kawasan situs purbakala Dieng
by: , SUBEKTI, Rahayu, et al.
Published: (2002)

Tata cara pemanfaatan tanah kosong lahan pertanian di Kabupaten Kutai Timur
by: , JAINI, et al.
Published: (2003)

Pendaftaran tanah secara sistematik di daerah uji coba Kotamadia Semarang
by: , HARYADI, St. Hery, et al.
Published: (1999)

Penyelesaian perselisihan perburuhan melalui mediasi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 di Kabupaten Semarang
by: , INDRAWATI, Rusliana, et al.
Published: (2002)

PEMBERIAN HAK DALAM PEMANFAATAN TANAH PESISIR PANTAI UNTUK TRANSMIGRASI RING I DI KABUPATEN KULON PROGO
by: Erna Sri Wibawanti, et al.
Published: (2008-02-01)

Pemilikan dan peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Pangururan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara
by: , SAMOSIR, Martinus, et al.
Published: (1990)

Kedudukan surat perjanjian tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu di atas tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam dan dampaknya di masa mendatang
by: , VIVIN, et al.
Published: (2008)

Status tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan pemberian hak guna usaha kepada pengusaha swasta nasional di Kabupaten Aceh Barat
by: , ILYAS, et al.
Published: (1995)

Praktek pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan di Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat
by: , RINGGEN, I Wayan, et al.
Published: (1990)

Pembuktian hak dalam pendaftaran tanah sistematik pada proyek administrasi pertanahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Propinsi Jawa Barat
by: , TENRISAU, Andi, et al.
Published: (2000)

Pembatalan hak guna usaha (HGU) PT. Sinar Kartasura di Kabupaten Semarang
by: , SILVIANA, Ana, et al.
Published: (2002)

Pengaruh Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan jati Gendereh Kabupaten Sumedang
by: , WIDAJANTO, Ruddy, et al.
Published: (2006)

PERAN KWT DALAM KEGIATAN PENYULUHAN PANGAN LOKAL PEMANFAATAN DI KABUPATEN BANTUL
by: , FIDARINI DEVI W., et al.
Published: (2013)

Pemberian hak atas bagian tanah hak pengelolaan :: Studi kasus pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 di lingkungan Perumka Daerah Operasi VII Madiun
by: , SEKARMADJI, Agus, et al.
Published: (1999)

Peranan kejaksaan sebagai pengacara negara dalam pengembalian tanah negara yang dikuasai pihak ketiga di daerah Jawa Barat
by: , RIYONO, et al.
Published: (2003)

Analisis komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Bantul
by: , BUDIYANTO, Dwi, et al.
Published: (2006)

Pemilikan dan penguasaan tanah tambak yang melampaui batas maksimum di Daerah Tingkat II Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 56 PRP tahun 1960
by: , BORAHIMA, Anwar, et al.
Published: (1994)

Implementasi konsep bank tanah dalam pengadaan bagi kepentingan pembangunan daerah di Kota Samarinda
by: , HARJANTI, Wiwik, et al.
Published: (2008)

Status hukum tanah-tanah Kraton Yogyakarta setelah berlakunya Keppres No.33 tahun 1984 di Kotamadya Yogyakarta
by: , PUTRO, Sarosa Purnomo, et al.
Published: (1996)

Status hukum hak atas tanah yang dikuasai bekas fetor di wilayah bekas swapraja Timor Barat Nusa Tenggara Timur setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960
by: , NOME, Yorhan Yohanis, et al.
Published: (1998)

Pola penguasaan tanah oleh perempuan dalam masyarakat tradisional di Timor Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur
by: , SAYUNA, Inche Damaris P. Sayuna, et al.
Published: (2000)