Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga negara pembagi kekuasaan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan lembaga negara pembagi kekuasaan

Bibliographic Details
Main Authors:	, MOEKLAS, Moersidin, , Prof.Dr. H.R. Sri Soemantri M., SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1996
Subjects:	ETD

Similar Items

Aktualisasi Checks And Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi
by: Hanif Fudin
Published: (2022-03-01)

Kedudukan majelis permusyawaratan rakyat dalam struktur ketatanegaraan Indonesia
by: Anang Priyanto
Published: (2007-12-01)

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
by: , Sugeng Riyadi, et al.
Published: (2012)

Perkembangan pelaksanaan sistem pengambilan keputusan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat :: Suatu studi tentang pelaksanaan kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 kurun waktu 1960-1999
by: , ISHARYANTO, et al.
Published: (2003)

Mekanisme Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat serta dampaknya di dalam negara hukum Republik Indonesia
by: , SINAPOY, Muhammad Sabaruddin, et al.
Published: (2002)

Pengaruh reformasi terhadap kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia :: Studi dari sudut pandang tata negara
by: , RUSNAN, et al.
Published: (2004)

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem parlemen Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 :: Analisis yuridis ketatanegaraan
by: , DARMA, Satio, et al.
Published: (2008)

REDISTRIBUSI KEKUASAAN NEGARA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
by: Rahmat Robuwan
Published: (2018-06-01)

Menata Ulang Relasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Presiden Melalui Politik Hukum Haluan Negara
by: Sutan Sorik, et al.
Published: (2020-08-01)

Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
by: Anna Triningsih, et al.
Published: (2018-02-01)

Urgensi Pembentukan Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat
by: Harry Setya Nugraha
Published: (2021-06-01)

DESENTRALISASI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM NEGARA KESATUAN
by: , WULANDARI, et al.
Published: (2014)

Lembaga Letrik Negara [mikrofilem]
Published: (Nove)

Kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam sengketa (antar) Lembaga Negara
by: , IM'AN, et al.
Published: (2005)

Restrukturisasi Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara
by: Budi Prayitno
Published: (2020-03-01)

Akta LEMBAGA Tembakau Negara (Perbadanan) 1973.

Restrospeksi Peran Litbang Lembaga Administrasi Negara
by: Budi Prayitno
Published: (2020-03-01)

Legitimasi etis kekuasaan Negara Indonesia
by: , SYARIFUDIN, Amir, et al.
Published: (1999)

Analisis Language Game terhadap Penggunaan Istilah 4 Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
by: Hastangka Hastangka, et al.
Published: (2019-06-01)

Akta Lembaga Kemajuan Ternakan Negara (Pembubaran) 1983
by: 482513 Malaysia
Published: (1983)

Akta LEMBAGA Kemajuan Perusahaan Haiwan Negara 1972.

Akta LEMBAGA Tembakau Negara (Perbadanan)(Pindaan) 1988.

Akta LEMBAGA Kemajuan Ternakan negara (Pembubaran) 1983.

Akta LEMBAGA Padi dan Beras Negara 1971.

Lembaga kemajuan Ternakan negara (Dissolution) Act 1983
by: 482513 Malaysia
Published: (1983)

Cadangan sebuah poliklinik untuk Lembaga Letrik Negara /
by: 441538 Ramle Abas
Published: (1986)

Lembaga Letrik Negara : annual report supplement : highlight
by: 5399 Lembaga Letrik Negara
Published: (1983)

PENATAAN LEMBAGA NEGARA REFLEKSI PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL
by: Abustan Abustan
Published: (2017-11-01)

KAPASITAS KELEMBAGAAN MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) Sebagai Lembaga Representatif Kultural Orang Asli Papua
by: , Terianus Luther Safkaur, et al.
Published: (2012)

Kedudukan lembaga kejaksaan sebagai pengacara negara dalam sistem peradilan tata usaha negara :: Analisis terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI
by: , KODRAT, Akmal, et al.
Published: (2004)

Hubungan eksekutif dan lembaga perwakilan rakyat masa orde baru (Studi tentang akumulasi kekuasaan presiden)
by: , JAMALUDDIN, et al.
Published: (1999)

Implementasi penertiban rekening pemerintah pada Kementrian Negara-Lembaga
by: , PERMADI, Andi, et al.
Published: (2008)

Akta LEMBAGA Kemajuan Perusahaan Haiwan Negara (Pindaan) 1973.

Akta LEMBAGA Padi dan Beras Negara (Pindaan) 1974.

Akta LEMBAGA Padi dan Beras Negara (Pindaan) 1986.

Akta LEMBAGA Kemajuan Perusahaan Haiwan Negara (Pindaan) 1977.

Akta LEMBAGA Padi dan Beras Negara (Pindaan) 1990.

Lembaga Padi dan Beras Negara (Amendment) Act 1990

Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi
by: Luthfi Widagdo Eddyono
Published: (2016-05-01)

KONSTRUKSI ISLAM DALAM KEKUASAAN NEGARA
by: Nurul Aini Musyarofah
Published: (2015-03-01)