Efektivitas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Dati II Kabupaten Malang

Efektivitas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Dati II Kabupaten Malang

Bibliographic Details
Main Authors:	, SUSILANINGSIH, Tri, , I. Soegiarto, SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1991
Subjects:	ETD

Similar Items

Efektivitas undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Dati II Kabupaten Banyumas
by: , SUSANTO, Joko, et al.
Published: (1988)

Masalah Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang Undang No. 2 Tahun 1960 Di Kabupaten Kudus
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1986)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMECAHAN TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 DI KABUPATEN BANTUL
by: , Atmaji Apriliyanto,SH., et al.
Published: (2014)

Pengaruh hukum adat dalam pelaksanaan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur
by: , NATIN, Sri, et al.
Published: (1985)

GADAI TANAH PERTANIAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 56/Prp/1960 DI NAGARI TUJUAH KOTO TALAGO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
by: , Surya Adra, et al.
Published: (2011)

Undang-Undang Bagi Hasil :antara harapan dan kenyataan
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1999)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007: Peluang dan Tantangan Bagi Pustakawan
by: Surachman, Arif
Published: (2009)

Kajian Filsafat Politik atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
by: , THOMAS SATRIYA, et al.
Published: (2013)

Pelaksanaan gadai tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 di Minangkabau :: Studi kasus Nagari Koto Sani Kabupaten Solok
by: , HAKIM, Martin, et al.
Published: (2009)

Peranan kampung dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
by: , KAIZE, Oktavianus, et al.
Published: (2008)

PERANAN UNDANG-UNDANG NO.MOR 6 TAHUN
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Uang Muka Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960â�� (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 30/Pdt.G/2002/PN.Smda)
by: , IDA RAYHANA, et al.
Published: (2013)

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAKU DI RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
by: , Yenny Taralita, SE, et al.
Published: (2011)

Kedaulatan undang-undang dan pencabulan perjanjian oleh British
by: Wan Ahmad Fauzi, Wan Husain
Published: (2022)

Akuisisi saham PT Semen Padang (Persero) oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan Hukum Perjanjian
by: , FIRMAN, et al.
Published: (2007)

Transisi implementasi undang-undang nomor 28 tahun 2009
by: , IB. Rai Darmawijaya M.
Published: (2010)

Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Banggai :: Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
by: , NURMASITA, Sitti, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan Undang-undang Kangcu Dalam Kegiatan Pertanian Komersial di Negeri Johor
by: Thukiman, Kassim
Published: (2005)

Peranan kejaksaan dalam lembaga kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998
by: , SUBARDIMAN, Tri, et al.
Published: (2002)

PROSES PERUMUSAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
by: , Suprih Hidayat, S.Sos., et al.
Published: (2013)

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dan dampaknya terhadap kehidupan nelayan penggarap di Daerah Tingkat II Kotamadya Tegal, Jawa Tengah
by: , MARTOPO, et al.
Published: (1992)

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia :: Studi implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di Kabupaten Sleman
by: , SOY, Reasey, et al.
Published: (2004)

PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012
by: , CAKRA PANDU HIMADEWA, et al.
Published: (2014)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
by: , AGUS SUBAGYO, et al.
Published: (2013)

Efektivitas pekerja sosial Kecamatan Kabupaten Gunung Kidul era Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
by: , HASHIM, Fadhil, et al.
Published: (2003)

PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
by: , Aryudhi Permadi, et al.
Published: (2014)

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang kepariwisataan
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2002)

Perlindungan hukum bagi pendaftar sementara paten dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten
by: , SUPARNYO, et al.
Published: (1992)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PELANGGAN LISTRIK TERHADAP KRISIS LISTRIK DI KOTA AMBON MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN
by: , Virginia Wattimena, SH, et al.
Published: (2011)

Penerapan klausa baku dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
by: , SUNARWIBOWO, Bambang, et al.
Published: (2008)

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1989)

PENYELESAIAN PIUTANG-PIUTANG BANK PERSERO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 49/PRP/1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
by: , Muchlis Kusetianto, et al.
Published: (2013)

Dampak pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten Pemalang
by: , MUGIYATNO, et al.
Published: (2001)

Perceraian bagi pegawai negeri sipil yang beragama Islam dalam kaitannya dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974
by: , EROWATI, Eti Mul, et al.
Published: (1998)

Perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri
by: , PETRUS, Widagdo Mulyono, et al.
Published: (2002)

PERJANJIAN BAGI HASIL DI ATAS TANAH BENGKOK BERDASARKAN UU NOMOR 2 TAHUN 1960 DI DESA KATEKAN, KECAMATAN NGADIREJO, KABUPATEN TEMANGGUNG, JAWA TENGAH
by: , GILANG WIDI RAMADHAN, et al.
Published: (2013)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP YAYASAN YANG TIDAK MEMBERITAHUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
by: , Arrahmah Dhani, et al.
Published: (2011)

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
by: , Andri Bungsu Barus, SH, et al.
Published: (2011)