Eksistensi dan kedudukan hak Ulayat di Sumatera Barat setelah berlakunya UUPA

Eksistensi dan kedudukan hak Ulayat di Sumatera Barat setelah berlakunya UUPA

Bibliographic Details
Main Authors:	, SYAFRIL, , Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.,MCL.,MPA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1993
Subjects:	ETD

Similar Items

Konversi hak atas tanah ganggam bauntuak menurut UUPA di Sumatera Barat
by: , WARMAN, Kurnia, et al.
Published: (1998)

Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Lundayeh di Krayan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur dalam era otonomi daerah
by: , FIRDAUS, Henra, et al.
Published: (2009)

Eksistensi dan kedudukan hak pengelolaan dalam hukum tanah Indonesia (Studi kasus Proyek Ancol)
by: , WIDODO, Wahyu, et al.
Published: (1993)

Penguasaan tanah-tanah bekas hak asal konversi hak barat oleh rakyat di DKI Jakarta setelah berlakunya Keppres No.32/1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat
by: , WIDJAYANTO, R.B. Agus, et al.
Published: (1997)

Keberadaan hak ulayat menurut hukum adat Aceh di Kabupaten Aceh Tengah
by: , RATNAWATI, et al.
Published: (2003)

Status hukum hak atas tanah yang dikuasai bekas fetor di wilayah bekas swapraja Timor Barat Nusa Tenggara Timur setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960
by: , NOME, Yorhan Yohanis, et al.
Published: (1998)

Penerapan hak ulayat laut masyarakat hukum adat dalam perspektif otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan
by: , DJUBEDI, Daud, et al.
Published: (2008)

Status hukum tanah-tanah Kraton Yogyakarta setelah berlakunya Keppres No.33 tahun 1984 di Kotamadya Yogyakarta
by: , PUTRO, Sarosa Purnomo, et al.
Published: (1996)

KONVERSI HAK ATAS TANAH GANGGAM BAUNTUAK MENURUT UUPA DI SUMATERA BARAT
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1999)

Keberadaan hak ulayat di kabupaten Toba Samosir dalam kaitannya dengan penyelenggaraannya otonomi daerah
by: , KATHARINA, Evie, et al.
Published: (2003)

Pemilikan dan penguasaan tanah tambak yang melampaui batas maksimum di Daerah Tingkat II Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 56 PRP tahun 1960
by: , BORAHIMA, Anwar, et al.
Published: (1994)

Kedudukan hukum hak atas tanah masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci
by: , ROSMIDAH, et al.
Published: (1997)

Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria
by: Sandi Ersya Arrasid
Published: (2021-01-01)

Praktek pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan di Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat
by: , RINGGEN, I Wayan, et al.
Published: (1990)

Kedudukan surat perjanjian tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu di atas tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam dan dampaknya di masa mendatang
by: , VIVIN, et al.
Published: (2008)

Status tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan pemberian hak guna usaha kepada pengusaha swasta nasional di Kabupaten Aceh Barat
by: , ILYAS, et al.
Published: (1995)

Pembuktian hak dalam pendaftaran tanah sistematik pada proyek administrasi pertanahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Propinsi Jawa Barat
by: , TENRISAU, Andi, et al.
Published: (2000)

Perbandingan Hukum Penetapan Eksistensi Hak Ulayat Dengan Penetapan Native Title di Australia
by: Muhamad Agil aufa Afinnas
Published: (2022-06-01)

Status hukum dan kepemilikan tanah pekarangan desa (PKD) dan tanah ayahan desa (AYDS) di Kabupaten Badung setelah berlakunya UUPA
by: AGUNG, Anak Agung Istri
Published: (2009)

Konflik pengelolaan tambang batu bara di kawasan Hak Ulayat Nagari Sijantang Kota Sawahlunto, Sumatera Barat
by: , SURYANINGSIH, et al.
Published: (2010)

KEDUDUKAN BEDING VAN EIGENMACHTIGE VERKOOP DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR : 4 TAHUN 1996 DI KPKNL SURAKARTA
by: , Marhaeni Rumiasih, SH, et al.
Published: (2014)

Eksistensi tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Kajang dan pengelolaannya di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan
by: , FITRIANI, Andi, et al.
Published: (2003)

Keberadaan sawah bergadai di Desa Cemagi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) :: Studi kasus di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
by: , ANGGRAENI, Ni Kadek Sri Indra, et al.
Published: (2009)

Eksistensi Yakkum pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta setelah berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2001
by: , DEWAYANTI, Anna Victoria, et al.
Published: (2004)

Implementasi konsep fungsi sosial hak atas tanah dalam pemberian hak guna usaha (HGU) kepada PT. Pagilaran di Kabupaten Batang Propinsi Jawa tengah
by: , HENDRATMOKO, Ratna, et al.
Published: (2003)

Peralihan hak milik atas tanah hasil pelaksanaan transmigrasi :: Studi kasus di Unit Permukiman Transmigrasi I Jantho Aceh Besar
by: , BATHLIMUS, et al.
Published: (1997)

Pemberian hak atas bagian tanah hak pengelolaan :: Studi kasus pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 di lingkungan Perumka Daerah Operasi VII Madiun
by: , SEKARMADJI, Agus, et al.
Published: (1999)

Pembatalan hak guna usaha (HGU) PT. Sinar Kartasura di Kabupaten Semarang
by: , SILVIANA, Ana, et al.
Published: (2002)

KONSTRUKSI HUKUM PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI DI ATAS TANAH KRATON DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Athanasia Dian Santi, S.H, et al.
Published: (2011)

Pemberian hak sewa atas tanah kepada petani di kawasan situs purbakala Dieng
by: , SUBEKTI, Rahayu, et al.
Published: (2002)

Pemilikan dan peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Pangururan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara
by: , SAMOSIR, Martinus, et al.
Published: (1990)

Eksistensi tanah ulayah kaum di Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
by: , YUFDIANO, Anneka Demitri, et al.
Published: (2008)

Proses pengalihan dan eksistensi hak ulayat atas tanah adat suku Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua
by: , JANDO, Agabus, et al.
Published: (2008)

Hak menguasai atas perairan pantai untuk usaha budidaya laut dan penangkapan ikan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
by: , SAAD, Sudirman, et al.
Published: (1994)

Perubahan tanah adat menjadi tanah negara :: Studi atas tanah ageman Gontor Paer di Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat
by: , BAHRI, Saiful, et al.
Published: (2008)

PERJANJIAN GADAI TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI KOTO TINGGI KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT
by: , Iwan Maulana, et al.
Published: (2011)

Pengaruh Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan jati Gendereh Kabupaten Sumedang
by: , WIDAJANTO, Ruddy, et al.
Published: (2006)

Jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan penyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk perusahaan kawasan industri di Kabupaten Dati II Kupang
by: , PEKUWALI, Umbu Lily, et al.
Published: (1998)

Sengketa tanah hak pakai antara Pemerintah RI Cq. Departemen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Dumai dengan H. Tan Hardi Harahap di Kota Dumai Propinsi Riau :: Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 28/PDT.G/2006/PN.Dum
by: , HERIYATI, et al.
Published: (2009)

LEGALISASI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
by: Djamanat Samosir
Published: (2013-04-01)