Eksistensi dan kedudukan hak pengelolaan dalam hukum tanah Indonesia (Studi kasus Proyek Ancol)

Eksistensi dan kedudukan hak pengelolaan dalam hukum tanah Indonesia (Studi kasus Proyek Ancol)

Bibliographic Details
Main Authors:	, WIDODO, Wahyu, , Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.,MCL.,MPA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1993
Subjects:	ETD

Similar Items

Eksistensi dan kedudukan hak Ulayat di Sumatera Barat setelah berlakunya UUPA
by: , SYAFRIL, et al.
Published: (1993)

Kedudukan hukum hak atas tanah masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci
by: , ROSMIDAH, et al.
Published: (1997)

Kedudukan surat perjanjian tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu di atas tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam dan dampaknya di masa mendatang
by: , VIVIN, et al.
Published: (2008)

Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Lundayeh di Krayan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur dalam era otonomi daerah
by: , FIRDAUS, Henra, et al.
Published: (2009)

Implikasi bentuk-bentuk hubungan hukum pemanfaatan tanah terhadap keberadaan hak pengelolaan :: Study kasus kawasan Ancol
by: , YULISTRIANI, et al.
Published: (2009)

Pembuktian hak dalam pendaftaran tanah sistematik pada proyek administrasi pertanahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Propinsi Jawa Barat
by: , TENRISAU, Andi, et al.
Published: (2000)

Jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan penyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk perusahaan kawasan industri di Kabupaten Dati II Kupang
by: , PEKUWALI, Umbu Lily, et al.
Published: (1998)

KONSTRUKSI HUKUM PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI DI ATAS TANAH KRATON DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Athanasia Dian Santi, S.H, et al.
Published: (2011)

Keberadaan hak ulayat menurut hukum adat Aceh di Kabupaten Aceh Tengah
by: , RATNAWATI, et al.
Published: (2003)

Pengelolaan tanah negara dan permasalahannya di Kotamadia Semarang
by: , SANUSI, et al.
Published: (1998)

Pemberian hak atas bagian tanah hak pengelolaan :: Studi kasus pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 di lingkungan Perumka Daerah Operasi VII Madiun
by: , SEKARMADJI, Agus, et al.
Published: (1999)

Status tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan pemberian hak guna usaha kepada pengusaha swasta nasional di Kabupaten Aceh Barat
by: , ILYAS, et al.
Published: (1995)

Dampak sosial ekonomi pelaksanaan proyek konsolidasi tanah perkotaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
by: , RIYANTO, Mochamad, et al.
Published: (1995)

Penguasaan tanah-tanah bekas hak asal konversi hak barat oleh rakyat di DKI Jakarta setelah berlakunya Keppres No.32/1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat
by: , WIDJAYANTO, R.B. Agus, et al.
Published: (1997)

Konversi hak atas tanah ganggam bauntuak menurut UUPA di Sumatera Barat
by: , WARMAN, Kurnia, et al.
Published: (1998)

Pemberian hak sewa atas tanah kepada petani di kawasan situs purbakala Dieng
by: , SUBEKTI, Rahayu, et al.
Published: (2002)

Peralihan hak milik atas tanah hasil pelaksanaan transmigrasi :: Studi kasus di Unit Permukiman Transmigrasi I Jantho Aceh Besar
by: , BATHLIMUS, et al.
Published: (1997)

Penerapan hak ulayat laut masyarakat hukum adat dalam perspektif otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan
by: , DJUBEDI, Daud, et al.
Published: (2008)

EKSISTENSI HAl( PENGELOLAAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2012)

Status hukum tanah-tanah Kraton Yogyakarta setelah berlakunya Keppres No.33 tahun 1984 di Kotamadya Yogyakarta
by: , PUTRO, Sarosa Purnomo, et al.
Published: (1996)

Implementasi konsep fungsi sosial hak atas tanah dalam pemberian hak guna usaha (HGU) kepada PT. Pagilaran di Kabupaten Batang Propinsi Jawa tengah
by: , HENDRATMOKO, Ratna, et al.
Published: (2003)

Pemilikan dan peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Pangururan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara
by: , SAMOSIR, Martinus, et al.
Published: (1990)

ASPEK HUKUM PRAKTIK PENCATATAN DAN PENGHAPUSAN CATATAN PENANGGUHAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK PADA BUKU TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
by: , Agus Suprapta, et al.
Published: (2012)

Praktek pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan di Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat
by: , RINGGEN, I Wayan, et al.
Published: (1990)

Status hukum hak atas tanah yang dikuasai bekas fetor di wilayah bekas swapraja Timor Barat Nusa Tenggara Timur setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960
by: , NOME, Yorhan Yohanis, et al.
Published: (1998)

Pengaruh Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan jati Gendereh Kabupaten Sumedang
by: , WIDAJANTO, Ruddy, et al.
Published: (2006)

Relokasi bagi masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan drainase Sungai Kokrosono di Semarang
by: , ANNANINGSIH, Sri Wahyu, et al.
Published: (2002)

Pengaturan tanah oloran dalam hukum agraria nasional dan menurut hukum adat di KabupatenSidoarjo Propinsi Jawa Timur
by: , SUSILO, Fajar Pramono, et al.
Published: (2002)

KAJIAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENYIMPANGAN HAK PENGELOLAAN
by: , Wahyu Widodo
Published: (2004)

Redistribusi tanah obyek landreform bekas hak erfpacht (Verponding No.4 dan No.6) dan permasalahannya di Kabupaten Lampung Selatan
by: , MUJAHIDIN, et al.
Published: (2001)

Pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara
by: , ABDURRAHMAN, et al.
Published: (1997)

Sengketa tanah hak pakai antara Pemerintah RI Cq. Departemen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Dumai dengan H. Tan Hardi Harahap di Kota Dumai Propinsi Riau :: Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 28/PDT.G/2006/PN.Dum
by: , HERIYATI, et al.
Published: (2009)

EKSISTENSI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM HAL SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
by: , ENY SAPRATILA, et al.
Published: (2011)

Pembatalan hak guna usaha (HGU) PT. Sinar Kartasura di Kabupaten Semarang
by: , SILVIANA, Ana, et al.
Published: (2002)

Perkembangan hukum pertanahan Indonesia :: Suatu pendekatan ekonomi-politik
by: , ISMAIL, Nurhasan, et al.
Published: (2006)

Tinjauan terhadap sertifikat cacat hukum studi kasus di Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung
by: , PUJIWATI, Yani, et al.
Published: (1994)

Hak menguasai atas perairan pantai untuk usaha budidaya laut dan penangkapan ikan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
by: , SAAD, Sudirman, et al.
Published: (1994)

Penguasaan pulau-pulau kecil oleh perorangan dan badan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan
by: , FARIDA, et al.
Published: (2000)

Perubahan tanah adat menjadi tanah negara :: Studi atas tanah ageman Gontor Paer di Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat
by: , BAHRI, Saiful, et al.
Published: (2008)

Dampak pembangunan perumahan dan permukiman terhadap penatagunaan tanah di Kota Denpasar
by: , SUGIARTA, Ketut, et al.
Published: (2008)