Eksistensi dan kedudukan hak pengelolaan dalam hukum tanah Indonesia (Studi kasus Proyek Ancol)

Eksistensi dan kedudukan hak pengelolaan dalam hukum tanah Indonesia (Studi kasus Proyek Ancol)

Bibliographic Details
Main Authors:	, WIDODO, Wahyu, , Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.,MCL.,MPA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1993
Subjects:	ETD

Similar Items

Eksistensi dan kedudukan hak Ulayat di Sumatera Barat setelah berlakunya UUPA
by: , SYAFRIL, et al.
Published: (1993)

Implikasi bentuk-bentuk hubungan hukum pemanfaatan tanah terhadap keberadaan hak pengelolaan :: Study kasus kawasan Ancol
by: , YULISTRIANI, et al.
Published: (2009)

Kedudukan hukum hak atas tanah masyarakat di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Kerinci
by: , ROSMIDAH, et al.
Published: (1997)

Kedudukan surat perjanjian tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu di atas tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam dan dampaknya di masa mendatang
by: , VIVIN, et al.
Published: (2008)

Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Lundayeh di Krayan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur dalam era otonomi daerah
by: , FIRDAUS, Henra, et al.
Published: (2009)

Pemberian hak atas bagian tanah hak pengelolaan :: Studi kasus pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 di lingkungan Perumka Daerah Operasi VII Madiun
by: , SEKARMADJI, Agus, et al.
Published: (1999)

Pembuktian hak dalam pendaftaran tanah sistematik pada proyek administrasi pertanahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Propinsi Jawa Barat
by: , TENRISAU, Andi, et al.
Published: (2000)

Jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan penyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk perusahaan kawasan industri di Kabupaten Dati II Kupang
by: , PEKUWALI, Umbu Lily, et al.
Published: (1998)

KONSTRUKSI HUKUM PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI DI ATAS TANAH KRATON DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Athanasia Dian Santi, S.H, et al.
Published: (2011)

Peralihan hak milik atas tanah hasil pelaksanaan transmigrasi :: Studi kasus di Unit Permukiman Transmigrasi I Jantho Aceh Besar
by: , BATHLIMUS, et al.
Published: (1997)

Pengelolaan tanah negara dan permasalahannya di Kotamadia Semarang
by: , SANUSI, et al.
Published: (1998)

Keberadaan hak ulayat menurut hukum adat Aceh di Kabupaten Aceh Tengah
by: , RATNAWATI, et al.
Published: (2003)

Status tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan pemberian hak guna usaha kepada pengusaha swasta nasional di Kabupaten Aceh Barat
by: , ILYAS, et al.
Published: (1995)

Penguasaan tanah-tanah bekas hak asal konversi hak barat oleh rakyat di DKI Jakarta setelah berlakunya Keppres No.32/1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat
by: , WIDJAYANTO, R.B. Agus, et al.
Published: (1997)

Dampak sosial ekonomi pelaksanaan proyek konsolidasi tanah perkotaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
by: , RIYANTO, Mochamad, et al.
Published: (1995)

Konversi hak atas tanah ganggam bauntuak menurut UUPA di Sumatera Barat
by: , WARMAN, Kurnia, et al.
Published: (1998)

Pemberian hak sewa atas tanah kepada petani di kawasan situs purbakala Dieng
by: , SUBEKTI, Rahayu, et al.
Published: (2002)

EKSISTENSI HAl( PENGELOLAAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2012)

Penerapan hak ulayat laut masyarakat hukum adat dalam perspektif otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan
by: , DJUBEDI, Daud, et al.
Published: (2008)

Implementasi konsep fungsi sosial hak atas tanah dalam pemberian hak guna usaha (HGU) kepada PT. Pagilaran di Kabupaten Batang Propinsi Jawa tengah
by: , HENDRATMOKO, Ratna, et al.
Published: (2003)

Status hukum tanah-tanah Kraton Yogyakarta setelah berlakunya Keppres No.33 tahun 1984 di Kotamadya Yogyakarta
by: , PUTRO, Sarosa Purnomo, et al.
Published: (1996)

Tinjauan terhadap sertifikat cacat hukum studi kasus di Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung
by: , PUJIWATI, Yani, et al.
Published: (1994)

Status hukum hak atas tanah yang dikuasai bekas fetor di wilayah bekas swapraja Timor Barat Nusa Tenggara Timur setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960
by: , NOME, Yorhan Yohanis, et al.
Published: (1998)

Pemilikan dan peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Pangururan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara
by: , SAMOSIR, Martinus, et al.
Published: (1990)

Praktek pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan di Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat
by: , RINGGEN, I Wayan, et al.
Published: (1990)

ASPEK HUKUM PRAKTIK PENCATATAN DAN PENGHAPUSAN CATATAN PENANGGUHAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK PADA BUKU TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
by: , Agus Suprapta, et al.
Published: (2012)

KAJIAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PENYIMPANGAN HAK PENGELOLAAN
by: , Wahyu Widodo
Published: (2004)

Pengaruh Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan jati Gendereh Kabupaten Sumedang
by: , WIDAJANTO, Ruddy, et al.
Published: (2006)

Pengaturan tanah oloran dalam hukum agraria nasional dan menurut hukum adat di KabupatenSidoarjo Propinsi Jawa Timur
by: , SUSILO, Fajar Pramono, et al.
Published: (2002)

Relokasi bagi masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan drainase Sungai Kokrosono di Semarang
by: , ANNANINGSIH, Sri Wahyu, et al.
Published: (2002)

EKSISTENSI HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH DALAM HAL SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM
by: , ENY SAPRATILA, et al.
Published: (2011)

PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN-BERSAMA ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (Studi kasus Rumah Susun Klender Jakarta Timur)
by: , Andita Suharto, et al.
Published: (2012)

Redistribusi tanah obyek landreform bekas hak erfpacht (Verponding No.4 dan No.6) dan permasalahannya di Kabupaten Lampung Selatan
by: , MUJAHIDIN, et al.
Published: (2001)

Sengketa tanah hak pakai antara Pemerintah RI Cq. Departemen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Dumai dengan H. Tan Hardi Harahap di Kota Dumai Propinsi Riau :: Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 28/PDT.G/2006/PN.Dum
by: , HERIYATI, et al.
Published: (2009)

Pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara
by: , ABDURRAHMAN, et al.
Published: (1997)

Koordinasi dalam penyediaan tanah untuk permukiman transmigrasi :: Studi kasus di Unit permukiman Transmigrasi Larompong Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan
by: , KAHAR, et al.
Published: (2000)

Pembatalan hak guna usaha (HGU) PT. Sinar Kartasura di Kabupaten Semarang
by: , SILVIANA, Ana, et al.
Published: (2002)

Perkembangan hukum pertanahan Indonesia :: Suatu pendekatan ekonomi-politik
by: , ISMAIL, Nurhasan, et al.
Published: (2006)

Hak menguasai atas perairan pantai untuk usaha budidaya laut dan penangkapan ikan di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan
by: , SAAD, Sudirman, et al.
Published: (1994)

Penguasaan pulau-pulau kecil oleh perorangan dan badan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan
by: , FARIDA, et al.
Published: (2000)