Pemilikan dan penguasaan tanah tambak yang melampaui batas maksimum di Daerah Tingkat II Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 56 PRP tahun 1960

Pemilikan dan penguasaan tanah tambak yang melampaui batas maksimum di Daerah Tingkat II Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 56 PRP tahun 1960

Bibliographic Details
Main Authors:	, BORAHIMA, Anwar, , Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.,MCL.,MPA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1994
Subjects:	ETD

Similar Items

Status hukum hak atas tanah yang dikuasai bekas fetor di wilayah bekas swapraja Timor Barat Nusa Tenggara Timur setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960
by: , NOME, Yorhan Yohanis, et al.
Published: (1998)

Jangan melampaui batas /
by: Al-Qurani, 'A'id, et al.
Published: (2005)

Jangan melampaui batas /
by: Al-Qarni, 'Aidh Abdullah, et al.
Published: (2006)

Penyelesaian perselisihan perburuhan melalui mediasi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 di Kabupaten Semarang
by: , INDRAWATI, Rusliana, et al.
Published: (2002)

KEWENANGAN PERADILAN TIPIKOR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: Mohammad Sahlan
Published: (2016-11-01)

PERKARA ADVOKASI PUBLIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (UUAP)
by: Enrico Parulian Simanjuntak
Published: (2018-04-01)

GADAI TANAH PERTANIAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 56/Prp/1960 DI NAGARI TUJUAH KOTO TALAGO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
by: , Surya Adra, et al.
Published: (2011)

Pelaksanaan gadai tanah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 di Minangkabau :: Studi kasus Nagari Koto Sani Kabupaten Solok
by: , HAKIM, Martin, et al.
Published: (2009)

Pengaruh Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan jati Gendereh Kabupaten Sumedang
by: , WIDAJANTO, Ruddy, et al.
Published: (2006)

Peralihan kewenangan pengelolaan protokol notaris setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris
by: , HARIANTO, Febrina, et al.
Published: (2010)

Menata yayasan, menyongsong berlakunya Undang-Undang no 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2002)

Pemilikan Harta Berhak Cipta Si Mati: Analisis Undang-Undang Di Malaysia
by: Mohd Noor, Nor Azlina, et al.
Published: (2022)

Dana perimbangan dalam mengantisipasi pelaksanaan Undang-undang otonomi daerah di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan
by: , SAKKIRANG, Risnawaty, et al.
Published: (2000)

Sistem penguasaan tanah druwe desa dan kaitannya dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng
by: , AGUNG, I Gusti Nyoman, et al.
Published: (1995)

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , ZULFIANI, Anita, et al.
Published: (2008)

Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba
by: Victor Imanuel Williamson Nalle
Published: (2016-05-01)

Perkawinan antar agama setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 di Kotamadya Yogyakarta
by: , NAZARUDDIN, et al.
Published: (1998)

PERLINDUNGAN PEKERJA DITINJAU DARI KONSEP HUBUNGAN KERJA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
by: Khairani Khairani, et al.
Published: (2023-07-01)

Eksistensi dan kedudukan hak Ulayat di Sumatera Barat setelah berlakunya UUPA
by: , SYAFRIL, et al.
Published: (1993)

MELAMPAUI BATAS AL-QUR'AN : saat berbicara tentang manusia /
by: Al-Qarni, 'Aidh Abdullah, Dr., author
Published: (2006)

Persepsi penentu kebijakan di Rumah Sakit Swasta terhadap berlakunya Undang-undang Yayasan No.16/2001
by: , AJI, Rivan Danu, et al.
Published: (2004)

PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN ANTARA ISLAM DAN KRISTEN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1992)

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEREKONOMIAN SYARIAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006
by: Wardah Yuspin, et al.
Published: (2015-05-01)

Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
by: Jayanti puspitaningrum
Published: (2020-11-01)

Konsep pemilikan tanah di bawah undang - undang tanah islam dan torrens : satu perspektif perbandingan /
by: 344930 Maryatul Kiptiah Hamzah
Published: (2001)

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rumah setelah berlakunya undang-undang no.4 tahun 1992 di Kotamadya Yogyakarta
by: , SUJITNO, et al.
Published: (1999)

Eksistensi Yakkum pada Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta setelah berlakunya Undang-undang No.16 Tahun 2001
by: , DEWAYANTI, Anna Victoria, et al.
Published: (2004)

PELAKSANAAN PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU
by: , Erik Polim, SH, et al.
Published: (2013)

PENGATURAN BATAS USIA UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
by: Dian Ety Mayasari, et al.
Published: (2020-07-01)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

Perlindungan hukum bagi pendaftar sementara paten dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten
by: , SUPARNYO, et al.
Published: (1992)

Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989
by: , ARIFIN, Moh, et al.
Published: (2002)

KEGIATAN YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
by: A.A. Istri Mas Candra Dewi
Published: (2012-10-01)

Kegiatan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Mr. Sularto
Published: (2012-02-01)

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM TINDAKAN DISKRESI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
by: I Gusti Ayu Apsari Hadi
Published: (2017-08-01)

Implementasi ndang-undang Hak Cipta dalam industri rekaman kesenian tradisional Bali menjelang berlakunya Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
by: , DAHANA, Cokorda Dalem, et al.
Published: (2003)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , RIKA REFIANTY, et al.
Published: (2014)

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus PNPM Mandiri di Kabupaten Pangkajene Kepulauan/Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah)
by: , INDRA KERTATI, et al.
Published: (2013)

PENGATURAN BATAS WAKTU PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
by: I Gede Prima Praja Sarjana
Published: (2014-04-01)