Sistem penguasaan tanah druwe desa dan kaitannya dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng

Sistem penguasaan tanah druwe desa dan kaitannya dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng

Bibliographic Details
Main Authors:	, AGUNG, I Gusti Nyoman, , Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.,MCL.,MPA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1995
Subjects:	ETD

Similar Items

SISTEM PENGUASAAN TANAH DRUThe Ownership System of Druwe Desa Land in Relation toWE DESA DAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 DI KECAMATAN TEJAKULA, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1996)

Pemilikan dan penguasaan tanah tambak yang melampaui batas maksimum di Daerah Tingkat II Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 56 PRP tahun 1960
by: , BORAHIMA, Anwar, et al.
Published: (1994)

Status hukum hak atas tanah yang dikuasai bekas fetor di wilayah bekas swapraja Timor Barat Nusa Tenggara Timur setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960
by: , NOME, Yorhan Yohanis, et al.
Published: (1998)

Penyelesaian perselisihan perburuhan melalui mediasi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 di Kabupaten Semarang
by: , INDRAWATI, Rusliana, et al.
Published: (2002)

Pengaruh Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan jati Gendereh Kabupaten Sumedang
by: , WIDAJANTO, Ruddy, et al.
Published: (2006)

Penguasaan tanah untuk rumah susun serta pengaturannya di Daerah Tingkat II Kotamadya Palembang
by: , MAHMUD, Djasmaniar, et al.
Published: (1990)

Penguasaan tanah oleh warga negara asing di Kabupaten Badung
by: , SUMARDIKA, I Nyoman, et al.
Published: (2007)

Aplikasi foto udara inframerah berwarna semu untuk kajian pengembangan kepariwisataan di Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng Propinsi Bali
by: , SURYADI, Made, et al.
Published: (1995)

Undang-undang & kerja sosial di Malaysia kaitannya dengan pembangunan keluarga
Published: (2003)

Penguasaan tanah bantaran sungai di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
by: , UTAMI, Sendra, et al.
Published: (2000)

Penguasaan pulau-pulau kecil oleh perorangan dan badan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan
by: , FARIDA, et al.
Published: (2000)

Perceraian dan masalahnya dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974
by: , SOEWARDJO, Dadio, et al.
Published: (1986)

Keberadaan hak ulayat di kabupaten Toba Samosir dalam kaitannya dengan penyelenggaraannya otonomi daerah
by: , KATHARINA, Evie, et al.
Published: (2003)

Kedudukan anak luar kawin dalam Hukum Adat Bali dan kaitannya dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , SUSIANINGSIH, I Gusti Ayu Made, et al.
Published: (2007)

Masalah Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang Undang No. 2 Tahun 1960 Di Kabupaten Kudus
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1986)

Status tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan pemberian hak guna usaha kepada pengusaha swasta nasional di Kabupaten Aceh Barat
by: , ILYAS, et al.
Published: (1995)

Persepsi anggota masyarakat terhadap pelembagaan Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 :: Desa kota, Desa pinggiran dan desa pedalaman di wilayah Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kotamadya Derah Tingkat II Ambon
by: , TUPAMAHU, Novy, et al.
Published: (1991)

Penerapan klausa baku dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
by: , SUNARWIBOWO, Bambang, et al.
Published: (2008)

Pengaruh hukum adat dalam pelaksanaan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur
by: , NATIN, Sri, et al.
Published: (1985)

Aspek hukum penanganan kredit macet di BRI Cabang Klaten kaitannya dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen
by: , RITONGA, Patyarini Meiningsih, et al.
Published: (2008)

Penerapan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di desa-desa Kabupaten Kupang
by: , NOAK, Piers Andreas, et al.
Published: (1993)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMECAHAN TANAH PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 56 PRP TAHUN 1960 DI KABUPATEN BANTUL
by: , Atmaji Apriliyanto,SH., et al.
Published: (2014)

Kajian Filsafat Politik atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
by: , THOMAS SATRIYA, et al.
Published: (2013)

Pengelolaan utang badan layanan umum kaitannya dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharan negara
by: , SOLISA, Saul, et al.
Published: (2010)

Pola penguasaan tanah oleh perempuan dalam masyarakat tradisional di Timor Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur
by: , SAYUNA, Inche Damaris P. Sayuna, et al.
Published: (2000)

Studi tentang pengukuran efisiensi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang perpajakan 1994
by: , PUTERA, Gusti Nyoman, et al.
Published: (1997)

Efektivitas undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Dati II Kabupaten Banyumas
by: , SUSANTO, Joko, et al.
Published: (1988)

Pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara
by: , ABDURRAHMAN, et al.
Published: (1997)

Perceraian bagi pegawai negeri sipil yang beragama Islam dalam kaitannya dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974
by: , EROWATI, Eti Mul, et al.
Published: (1998)

Efektivitas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Dati II Kabupaten Malang
by: , SUSILANINGSIH, Tri, et al.
Published: (1991)

Dampak sosial ekonomi pelaksanaan proyek konsolidasi tanah perkotaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
by: , RIYANTO, Mochamad, et al.
Published: (1995)

Undang-undang antarabangsa
by: Ahmad Zakuan, Ummu Atiyah
Published: (2003)

Undang-undang pekerjaan
by: Hassan, Kamal Halili, et al.
Published: (2007)

Larangan promosi notaris di media elektronik (internet) dalam kaitannya dengan kode etik notaris dan Undang-undang Jabatan Notaris
by: , HIDAYAT, Mursyid, et al.
Published: (2009)

Penggarapan rakyat atas perkebunan terlantar (Studi kasus di Gunung Badega Kabupaten Daerah Tingkat II Garut)
by: , KUSWAHYONO, Imam, et al.
Published: (1993)

Pengaturan hukum kreditor preferen dalam Undang-undang kepailitan
by: , RAMADHAN, Agung, et al.
Published: (2005)

Evaluasi kebijakan penggunaan helm di Kabupaten Buleleng
by: , MAHAJAYA, I Nyoman Widiartha, et al.
Published: (2002)

Undang-undang islam dan implikasinya kepada undang-undang pendidikan Malaysia
by: Ibrahim, A.
Published: (1986)

Jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat dalam kaitannya dengan penyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk perusahaan kawasan industri di Kabupaten Dati II Kupang
by: , PEKUWALI, Umbu Lily, et al.
Published: (1998)

Pemilikan dan peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Pangururan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara
by: , SAMOSIR, Martinus, et al.
Published: (1990)