Status hukum tanah-tanah Kraton Yogyakarta setelah berlakunya Keppres No.33 tahun 1984 di Kotamadya Yogyakarta

Status hukum tanah-tanah Kraton Yogyakarta setelah berlakunya Keppres No.33 tahun 1984 di Kotamadya Yogyakarta

Bibliographic Details
Main Authors:	, PUTRO, Sarosa Purnomo, , Dr. Maria S.W. Sumardjono, SH.,MCL.,MPA
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 1996
Subjects:	ETD

Similar Items

Penguasaan tanah-tanah bekas hak asal konversi hak barat oleh rakyat di DKI Jakarta setelah berlakunya Keppres No.32/1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat
by: , WIDJAYANTO, R.B. Agus, et al.
Published: (1997)

Status hukum tanah-tanah yang dikuasai Kraton Yogyakarta
by: , ZAMSURI, et al.
Published: (1991)

Eksistensi dan kedudukan hak Ulayat di Sumatera Barat setelah berlakunya UUPA
by: , SYAFRIL, et al.
Published: (1993)

KONSTRUKSI HUKUM PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI DI ATAS TANAH KRATON DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Athanasia Dian Santi, S.H, et al.
Published: (2011)

Pemilikan dan penguasaan tanah tambak yang melampaui batas maksimum di Daerah Tingkat II Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) setelah berlakunya Undang Undang Nomor 56 PRP tahun 1960
by: , BORAHIMA, Anwar, et al.
Published: (1994)

Status hukum hak atas tanah yang dikuasai bekas fetor di wilayah bekas swapraja Timor Barat Nusa Tenggara Timur setelah berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1960
by: , NOME, Yorhan Yohanis, et al.
Published: (1998)

Kewenangan Kraton Yogyakarta dalam Pengaturan Penggunaan Tanah Kraton di era Otonomi Daerah
by: , SUPAMA, Yohanes, et al.
Published: (2005)

Penguasaan tanah untuk rumah susun serta pengaturannya di Daerah Tingkat II Kotamadya Palembang
by: , MAHMUD, Djasmaniar, et al.
Published: (1990)

Penerapan pola penatagunaan tanah dalam pembangunan kota di Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , KRISMANTORO, Damianus, et al.
Published: (1994)

PENGUASAAN TANAH-TANAH BEKAS HAK ASAL KONVERSI HAK BARAT OLEH RAKYAT DI DKI JAKARTA SETELAH BERLAKUNYA KEPPRES NO. 321/1979 TENTANG POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK BARU ATAS TANAH ASAL ...
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1997)

Perkawinan antar agama setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 di Kotamadya Yogyakarta
by: , NAZARUDDIN, et al.
Published: (1998)

Pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara
by: , ABDURRAHMAN, et al.
Published: (1997)

Pembuktian hak dalam pendaftaran tanah sistematik pada proyek administrasi pertanahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Propinsi Jawa Barat
by: , TENRISAU, Andi, et al.
Published: (2000)

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah di Kraton Yogyakarta dan sekitarnya
by: , MURTY, Raden Wahyu Padmana, et al.
Published: (2001)

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rumah setelah berlakunya undang-undang no.4 tahun 1992 di Kotamadya Yogyakarta
by: , SUJITNO, et al.
Published: (1999)

Pengelolaan tanah negara dan permasalahannya di Kotamadia Semarang
by: , SANUSI, et al.
Published: (1998)

Perubahan tanah adat menjadi tanah negara :: Studi atas tanah ageman Gontor Paer di Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat
by: , BAHRI, Saiful, et al.
Published: (2008)

Pemilikan dan Penguasaan Tanah Kasultanan Yogyakarta Setelah Reorganisasi Tanah 1917
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2001)

PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN (SULTAN GROND) SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: , Suhartono, et al.
Published: (2014)

Penggarapan rakyat atas tanah pasang surut waduk Wonogiri
by: , SUMARJA, F.X, et al.
Published: (1996)

Kedudukan surat perjanjian tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanah atas bagian-bagian tertentu di atas tanah hak pengelolaan otorita pengembangan daerah industri Pulau Batam dan dampaknya di masa mendatang
by: , VIVIN, et al.
Published: (2008)

Analisa variasi harga tanah di Kotamadya Yogyakarta
by: , MUDJIONO, et al.
Published: (1997)

Penguasaan tanah bantaran sungai di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
by: , UTAMI, Sendra, et al.
Published: (2000)

Konversi hak atas tanah ganggam bauntuak menurut UUPA di Sumatera Barat
by: , WARMAN, Kurnia, et al.
Published: (1998)

Dampak pembangunan perumahan dan permukiman terhadap penatagunaan tanah di Kota Denpasar
by: , SUGIARTA, Ketut, et al.
Published: (2008)

Eksistensi tanah ulayah kaum di Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
by: , YUFDIANO, Anneka Demitri, et al.
Published: (2008)

Pemanfaatan tanah kosong untuk tanaman pangan di Kabupaten Bantul
by: , WIBAWANTI, Erna Sri, et al.
Published: (2000)

Penguasaan tanah oleh warga negara asing di Kabupaten Badung
by: , SUMARDIKA, I Nyoman, et al.
Published: (2007)

Eksistensi dan kedudukan hak pengelolaan dalam hukum tanah Indonesia (Studi kasus Proyek Ancol)
by: , WIDODO, Wahyu, et al.
Published: (1993)

POLA PENGUASAAN DAN UPAYA PENATAAN LINGKUNGAN TANAH WEDIKENGSER DI PINGGIRAN SUNGAI CODE YOGYAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999
by: , Sulastriyono
Published: (2002)

Dampak sosial ekonomi pelaksanaan proyek konsolidasi tanah perkotaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
by: , RIYANTO, Mochamad, et al.
Published: (1995)

Pendaftaran tanah secara sistematik di daerah uji coba Kotamadia Semarang
by: , HARYADI, St. Hery, et al.
Published: (1999)

Pemberian hak sewa atas tanah kepada petani di kawasan situs purbakala Dieng
by: , SUBEKTI, Rahayu, et al.
Published: (2002)

Peralihan hak milik atas tanah hasil pelaksanaan transmigrasi :: Studi kasus di Unit Permukiman Transmigrasi I Jantho Aceh Besar
by: , BATHLIMUS, et al.
Published: (1997)

Implementasi konsep bank tanah dalam pengadaan bagi kepentingan pembangunan daerah di Kota Samarinda
by: , HARJANTI, Wiwik, et al.
Published: (2008)

Status hukum dan kepemilikan tanah pekarangan desa (PKD) dan tanah ayahan desa (AYDS) di Kabupaten Badung setelah berlakunya UUPA
by: AGUNG, Anak Agung Istri
Published: (2009)

Peranan kejaksaan sebagai pengacara negara dalam pengembalian tanah negara yang dikuasai pihak ketiga di daerah Jawa Barat
by: , RIYONO, et al.
Published: (2003)

Pemilikan dan peralihan hak atas tanah karena pewarisan di Kecamatan Pangururan Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara
by: , SAMOSIR, Martinus, et al.
Published: (1990)

Studi banding pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kabupaten Dati II Semarang dan Dati II Bantul
by: , SOESANTO, J.B, et al.
Published: (1990)

Praktek pembebasan hak milik atas tanah untuk pembangunan di Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat
by: , RINGGEN, I Wayan, et al.
Published: (1990)