Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989

Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989

Bibliographic Details
Main Authors:	, ARIFIN, Moh, , Prof.Dr R.M. Sudikno Mertokusumo, SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2002
Subjects:	ETD

Similar Items

Pembuktian kepailitan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
by: , ZULFIANI, Anita, et al.
Published: (2008)

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1990)

Perkawinan antar agama setelah berlakunya undang-undang no.1 tahun 1974 di Kotamadya Yogyakarta
by: , NAZARUDDIN, et al.
Published: (1998)

Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan Sirri setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kabupaten Jember
by: , ANISAH, Inayatul, et al.
Published: (2004)

Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , HERIYANI, Endang, et al.
Published: (2001)

PERUNDANG-UNDANGAN & PERATURAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1990)

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perspektif Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
by: , ARIYANTI, Lusi, et al.
Published: (2009)

ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: , Yudha Herlangga, SH, et al.
Published: (2011)

Studi tentang pengukuran efisiensi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang perpajakan 1994
by: , PUTERA, Gusti Nyoman, et al.
Published: (1997)

Pengawasan notaris sebelum dan sesudah keluarnya Undang-undang nomor 30 tahun 2004 di Kota Padang
by: , ASSAF, Hafez, et al.
Published: (2010)

Analisa efisiensi perusahaan manufaktur berdasarkan ukuran perusahaan yang terdaftar di BEJ sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang perpajakan 2000
by: , ARTHANTO, Hernantyo Ardi, et al.
Published: (2007)

Fungsi dan tugas kerapatan adat Nagari sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang No.5 tahun 1979 di Minangkabau (Sumatera Barat)
by: , ARIEF, As Suhaiti, et al.
Published: (1996)

KEDUDUKAN GUBERNUR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
by: , AL MASUDAH, et al.
Published: (2014)

Perlindungan hukum bagi pendaftar sementara paten dengan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten
by: , SUPARNYO, et al.
Published: (1992)

Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa rumah setelah berlakunya undang-undang no.4 tahun 1992 di Kotamadya Yogyakarta
by: , SUJITNO, et al.
Published: (1999)

Perceraian dan masalahnya dalam kaitannya dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974
by: , SOEWARDJO, Dadio, et al.
Published: (1986)

Prosedure Perkara Pidana pada Peradilan Militer: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
by: Lahami, Mohammad, et al.
Published: (1984)

Tinjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dalam hubungannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
by: , ISMAIL, Rushan, et al.
Published: (1987)

KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERBANKAN SYARIAH (KAJIAN TERHADAP PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH)
by: , Prima Aviandi Norman, et al.
Published: (2012)

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1986)

Penerapan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek di lingkungan industri pestisida di Indonesia
by: , DWISANTI, Retno, et al.
Published: (2006)

Perlindungan hukum karya cipta atas buku ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
by: , MIFTAH, Gusrizal, et al.
Published: (2004)

Rancangan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1987)

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
by: , ROSDALINA, et al.
Published: (2005)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BLORA SETELAH DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA
by: , INGGIL KATRIBAWANI, et al.
Published: (2013)

Pelaksanaan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Kaitannya dengan Pewarisan Menurut Hukum Adat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
by: Sukisno, Djoko
Published: (1993)

PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG â�� UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA PADANG
by: , Edwar Rachman, et al.
Published: (2012)

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
by: , Winarso, SH, et al.
Published: (2011)

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1989)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PASCA BERLAKUNYA PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: , RIKA REFIANTY, et al.
Published: (2014)

Praktek Pembuatan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Notaris Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2005)

Pembatalan Perkawinan bagi Pemeluk Agama Islam dan Akibat Hukumnya akibat Hukumnya setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta
by: , YULIARSO, Budi, et al.
Published: (2007)

PENYELESAIAN PIUTANG-PIUTANG BANK PERSERO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 49/PRP/1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
by: , Muchlis Kusetianto, et al.
Published: (2013)

Pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja
by: , MANGELA, Tandi, et al.
Published: (1999)

KEGIATAN YAYASAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2009)

Praktek pembuatan akta perikatan jual beli hak atas tanah yang dilakukan oleh Notaris sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
by: , MUSTOFA, et al.
Published: (2004)

Penetapan Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana Biasa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Hingga Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,
by: , DARWANCE, et al.
Published: (2014)

FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI DIY SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DALAM KONTEKS PELAYANAN MASYARAKA
by: , Mudagdo, SH, et al.
Published: (2012)

Perceraian bagi pegawai negeri sipil yang beragama Islam dalam kaitannya dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974
by: , EROWATI, Eti Mul, et al.
Published: (1998)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (1989)