Pola hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia

Pola hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia

Bibliographic Details
Main Authors:	, KURNIAWATI, Arita Saparinda, , Prof.Dr. Moh. Mahfud M.D., SH.,SU
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2002
Subjects:	ETD

Similar Items

Hubungan kemitraan antara DPRD dan Kepala Daerah dalam menciptakan Pemerintahan yang baik
by: , YANTI, Devi, et al.
Published: (2005)

Sistem pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung dan pengaruhnya terhadap sistem pemerintahan Indonesia
by: , GUSLIANA, HB, et al.
Published: (2003)

Peranan Badan Pengawas daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
by: , WAHYONO, et al.
Published: (2003)

Analisis Yuridis Wewenang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pengurusan Tanah di Indonesia
by: Hasiah Hasiah
Published: (2020-12-01)

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah :: Studi kasus pada tingkat pemerintahan nasional, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di Indonesia
by: , MARTFIANTO, Roy, et al.
Published: (2007)

Pertanggungjawaban Kepala daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 :: Studi kasus di Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas
by: , MAHMUDI, et al.
Published: (2003)

Pola hubungan DPRD dan Bupati :: Studi pola hubungan penyelenggaraan otonomi daerah UU No.32/2004 di Kabupaten Probolinggo
by: , MUN'IM, Taufiq, et al.
Published: (2006)

Hubungan antara persepsi terhadap manajemen karir dengan kepuasan karir pegawai pada pemerintahan kabupaten Banyumas
by: , MA'RUF, Amrin, et al.
Published: (2003)

RE-EVALUASI HUBUNGAN PENGAWASAN PUSAT DAN DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UU No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Agus Kusnadi
Published: (2017-05-01)

Pengaruh hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 1982-2002
by: , SUFIRMANSYAH, et al.
Published: (2004)

Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia
by: Hariyanto Hariyanto
Published: (2020-12-01)

DAMPAK PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN DI SOFIFI TERHADAP POLA PENGELUARAN DAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
by: , MUHRA SALEH, et al.
Published: (2014)

Otonomi daerah pemerintahan kota Tebing Tinggi
by: , SIREGAR, Gul Bakhri, et al.
Published: (2002)

Implementasi kebijakan luar negeri :: Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
by: , SABRAN, Abdurrahman, et al.
Published: (2003)

DINAMIKA PENGATURAN DAN KEDUDUKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
by: , BENI KHARISMA ARRASULI, et al.
Published: (2012)

Pergeseran hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD era orde baru dan pasca era orde baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Gunungkidul
by: , SUGITO, et al.
Published: (2004)

Sistem pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Madiun
by: , PURWANINGRUM, Dyah Antarukmi, et al.
Published: (2003)

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap keuangan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
by: , ESTININGSIH, Mudji, et al.
Published: (2003)

Pemindahan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia: Berdasarkan Perspektif Psikologi
by: Muhammad Nuh Arifiandi Hadiputra, et al.
Published: (2021-12-01)

Hubungan antara ketaatan wajib retribusi ijin mendirikan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda
by: , HAMONGPRANOTO, Sarosa, et al.
Published: (2002)

IDENTIFIKASI KERUGIAN NEGARA PADA PEMERINTAHAN DAERAH: KASUS DI INDONESIA
by: , Rizki Alfi Syahril, et al.
Published: (2013)

Pergeseran paradigma kekuasaan Pemerintahan Daerah dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia
by: , FATHURAHMAN, Ahmad Nasrullah, et al.
Published: (2005)

Hubungan antara pelaksanaan merit sistem dengan motivasi dan kepuasan kerja karyawan Kantor Pusat PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I
by: , YUSRON, Muhammad, et al.
Published: (2002)

Hubungan keuangan antar pemerintah Pusat-Daerah di Indonesia :: Kasus D.I. Aceh, Jawa Timur dan DKI Jakarta
by: , AHMAD, Jamaluddin, et al.
Published: (1990)

Hubungan antara kematangan beragama Islam dan pola asuh demokratis dengan kecerdasan emosi pada remaja
by: , PRAYITNO, Nur, et al.
Published: (2007)

Implikasi perubahan sistem pemerintahan daerah terhadap hubungan legislatif dan eksekutif
by: , SENDJAYA, Eri, et al.
Published: (2003)

Pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan pemerintahan yang baik
by: , HARTANA, et al.
Published: (2004)

HUBUNGAN ANTARA BELANJA DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA
by: , Jumansyah, SE., et al.
Published: (2011)

Pengawasan represif terhadap peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
by: , WIRANTO, Singgih, et al.
Published: (2004)

Pengaruh hubungan fiskal pemerintah Pusat-Daerah terhadap produk domestik regional Bruto Kabupaten Klaten
by: , SASANA, Hadi, et al.
Published: (2001)

Analisis pelimpahan pegawai negeri sipil pusat di pemerintahan kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan
by: , YUZAR, Muslih Febrin, et al.
Published: (2003)

Penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Bantul
by: , PURJIYANTA, et al.
Published: (2007)

Hubungan antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta
by: , YUNANTO, Basuki E, et al.
Published: (1999)

Hubungan antara pola makanan dengan erupsi dan karies gigi anak-anak usia 1-3 tahun
by: , KUSWANDARI, Sri, et al.
Published: (1992)

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI INDONESIA BERDASARKANUU No. 32TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Yusdianto Yusdianto
Published: (2016-02-01)

Hubungan timbal balik antara lingkungan dengan pola permukiman pada bantaran sungai :: Studi kasus kampung Pulo Wonokromo-Surabaya
by: , YULFIAH, et al.
Published: (1996)

Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
by: Septi Nur Wijayanti
Published: (2017-03-01)

Pengawasan DPRD terhadap pertanggungjawaban penggunaan APBD Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Sampang
by: , MARTULI, et al.
Published: (2004)

Dinamika hubungan Legislatif dan Eksekutif di kabupaten Rejang Lebong dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999
by: , PRAWISNU, Eddy, et al.
Published: (2003)

Mahkamah Syar'iyah dalam pemerintahan daerah Provinsi Nanggroe Aceh darussalam
by: , USRIYA, Ervi, et al.
Published: (2005)