Respon pemerintah daerah kota Sorong terhadap desentralisasi pendidikan :: Studi kasus tentang kebijakan dan implementasi

Respon pemerintah daerah kota Sorong terhadap desentralisasi pendidikan :: Studi kasus tentang kebijakan dan implementasi

Bibliographic Details
Main Authors:	, ANTOH, Melkianus, , Dr. Pratikno, M.Soc.Sc
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2002
Subjects:	ETD

Similar Items

Proses implementasi kebijakan pengembangan aparatur di Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong
by: , ANTOH, Andarias, et al.
Published: (2002)

Desentralisasi fiskal dan perubahan kebijakan belanja Pemerintah Daerah :: Studi kasus alokasi anggaran pendidikan dasar di Kota Madiun
by: , SUKMAWATI, Lely Dyah Tri, et al.
Published: (2006)

Implementasi kebijakan publik pengelolaan hutan dalam otonomi daerah di Kabupaten Sorong
by: , DIMARA, Ferdinand, et al.
Published: (2002)

Pelayanan administrasi kependudukan daerah Kota Sorong
by: , KAMBU, Marthen, et al.
Published: (2002)

Implementasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan perikanan di Kabupaten Sorong
by: , SURUAN, Dominggus, et al.
Published: (2002)

Respons pemerintah daerah Provinsi Jambi terhadap kebijakan desentralisasi di sektor kesehatan
by: , SIDDIK, Jonni Warta, et al.
Published: (2006)

Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas nelayan marginal di kabupaten Sorong Selatan
by: , KONDJOL, Pieters, et al.
Published: (2010)

Politik implementasi kebijakan publik :: Deviasi birokrasi pemerintah kota Pekanbaru terhadap peraturan daerah
by: , PAKPAHAN, Saiman, et al.
Published: (2003)

Studi implementasi kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Aceh Barat
by: , PUTRA, Nadhar, et al.
Published: (2003)

Persepsi eksekutif dan legislatif terhadap APBD setelah implementasi angaran kinerja :: Studi empiris di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sorong, Kota Jayapura dan Kota Sorong Provinsi Papua
by: , ANTOH, Alfiana, et al.
Published: (2006)

Implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan dalam konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
by: , HUDAYA, Dadang, et al.
Published: (2007)

Peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi rakyat di Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan
by: , NAUW, Nimrod, et al.
Published: (2010)

Kapasitas aparat pemerintah daerah Kabupaten Sorong sebagai implementor kebijakan otonomi daerah
by: , MAYOR, Erick, et al.
Published: (2002)

DESENTRALISASI PENDIDIKAN (Studi tentang Kebijakan Penganggaran Sektor Pendidikan di Kabupaten Sarmi Tahun 2010)
by: , Melkisedek Sabarofek, S.Pd., et al.
Published: (2012)

DESENTRALISASI PENDIDIKAN (Studi tentang Kebijakan Penganggaran Sektor Pendidikan di Kabupaten Sarmi Tahun 2010)
by: , Melkisedek Sabarofek, S.Pd., et al.
Published: (2012)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA (Studi Kasus: Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta)
by: AMNESTI, SHEILA KUSUMA WARDANI
Published: (2015)

Kebijakan pemerintah daerah terhadap kualitas tembakau dalam meningkatkan pendapatan petani :: STudi kasus di Kabupaten Temanggung
by: , ASIATNO, Bowo, et al.
Published: (2001)

Peningkatan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sorong Selatan
by: , MARU, Sitti Nur A, et al.
Published: (2007)

Tragedi pembuatan kebijakan di Kabupaten Kapuas :: Studi tentang kebijakan pungutan daerah atas komoditi pertanian dan industri keluar wilayah Kabupaten Kapuas
by: , KADANG, John Phita, et al.
Published: (2005)

Respon stakeholders pendidikan terhadap implementasi kebijakan peningkat kualitas guru di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau
by: , RIANTO, et al.
Published: (2008)

FAKTOR â�� FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI
by: , Leonardo Amaral, et al.
Published: (2011)

Implikasi penerapan E-Government terhadap mekanisme kerja birokrasi :: Studi tentang penerapan E-Government pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo
by: , SUYATNO, et al.
Published: (2005)

Implementasi asas desentralisasi berdasarkan UU No.22 tahun 1999 terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi
by: , NURWIGATI, et al.
Published: (2005)

Kemampuan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah :: Studi kasus Kabupaten Dati II Banyumas
by: RUDWIANTO, Didi
Published: (1998)

Kemampuan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah :: Studi kasus Kabupaten Dati II Banyumas
by: , RUDWIANTO, Didi, et al.
Published: (1998)

Implementasi kebijakan luar negeri :: Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
by: , SABRAN, Abdurrahman, et al.
Published: (2003)

Implementasi kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berbasis kinerja
by: , YULIANI, Yayu, et al.
Published: (2004)

Persepsi pemerintah daerah Jambi terhadap partisipasi anggaran dan transparansi kebijakan publik di Kota Jambi
by: , WIDYASTUTI, Shinta, et al.
Published: (2010)

Implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan :: Suatu evaluasi terhadap pelaksanaan PPK di Kecamatan Teminabuan Kabupaten Sorong
by: , THESIA, Menase, et al.
Published: (2002)

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH DI SMA NEGERI KOTA YOGYAKARTA
by: , Daris Yulianto, et al.
Published: (2014)

Analisis kebijakan perimbangan keuangan kabupaten-kampung di Kabupaten Sorong Selatan
by: , TENAU, Alligonda, et al.
Published: (2008)

Kebijakan pemerintah daerah dan peningkatan investasi swasta sektor perikanan di Kabupaten Sorong Propinsi Papua
by: , KOMIGI, Isak, et al.
Published: (2002)

Desentralisasi fiskal dan komitmen belanja daerah untuk prioritas pelayanan dasar publik
by: , CHOIROEL, Didyk, et al.
Published: (2005)

Kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan retribusi daerah :: STudi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong
by: , MANOBI, Melkizedek, et al.
Published: (2002)

Analisis kemandirian keuangan daerah Kota Yogyakarta :: Studi tentang desentralisasi dan otonomi fiskal daerah
by: , TRIASTUTI, Maria Rosarie Harni, et al.
Published: (2004)

Perumusan kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah kota Magelang dalam melaksanakan otonomi daerah
by: , ELFIAN, Zul, et al.
Published: (2002)

Implikasi pemekaran wilayah terhadap APBD serta kebijakan sektor pendidikan dan kesehatan Kabupaten induk :: Studi di Kabupaten Bengkayang pasca pembentukan Kota SIngkawang 2001
by: , YUSUF, M, et al.
Published: (2003)

Analisis kebijakan desentralisasi fiskal Kota Bekasi Jawa Barat :: Studi kasus pendidikan dasar dan menengah
by: , YUNUS, M, et al.
Published: (2009)

Peranan pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari pasca UU No.22 Th 1999 di Kabupaten Lima Puluh Kota
by: , AGUSRA, Yan, et al.
Published: (2002)

Mengurai Konflik Desentralisasi Di Indonesia Arogansi Pemerintah Daerah Atau Pemerintah Pusat?
by: Perpustakaan UGM, i-lib
Published: (2003)