Optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan di Kota Samarinda

Optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang pertanahan di Kota Samarinda

Bibliographic Details
Main Authors:	, ISMAIL, Mohammad Amin, , Prof. Soehino, SH
Format:	Thesis
Published:	[Yogyakarta] : Universitas Gadjah Mada 2002
Subjects:	ETD

Similar Items

Pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang pertanahan di kabupaten Hulu Sungai Utara akibat adanya keputusan presiden nomor 10 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan
by: , MILIYANTI, et al.
Published: (2003)

Perwujudan otonomi di bidang pertanahan di Kabupaten Banyumas
by: , MUNTORICHIN, et al.
Published: (2003)

Konflik kewenangan di bidang pertanahan terhadap penguasaan tanah di Batam
by: , SOLICHIN, Bastoni, et al.
Published: (2007)

Peranan Badan Pengawas Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah
by: , MUASHOMAH, et al.
Published: (2003)

Upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang kepariwisataan di Kota Samarinda
by: , HARTONO, Rubby, et al.
Published: (2003)

Tinjauan hukum terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dalam penataan bidang pertanahan
by: , DIRMAN, Erfian Nur, et al.
Published: (2010)

Implikasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Samarinda
by: , SINA, La, et al.
Published: (2002)

Perlindungan hukum konsumen bidang perumahan di Kota Samarinda
by: , HELMI, et al.
Published: (2003)

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERTANAHAN TERHADAP PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
by: , SRIYANTI, et al.
Published: (2013)

Tinjauan yuridis fungsi pemerintah Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaan kewenangan di bidang kehutanan
by: , YAHYA, Ramli, et al.
Published: (2003)

PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA (Studi di Wilayah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur)
by: , BAYU ADI SAPUTRA, et al.
Published: (2012)

Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas kekayaan intelektual khususnya di bidang merek di Kota Samarinda
by: , WIDAYATI, Kunti, et al.
Published: (2005)

Efektivitas pelayanan publik bidang pertanahan di Kantor Pertanahan Jakarta Utara
by: , SUGITO, et al.
Published: (2005)

Paradoks kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam pendaftaran tanah secara sporadik (Implikasinya terhadap pejabat pembuat akta tanah) :: Suatu studi kasus pada Kantor Pertanahan Kota Kupang
by: , LADA, Deny Sensisco, et al.
Published: (2010)

Benturan kewenangan urusan pertanahan ditinjau dari sudut hukum agraria :: Studi kasus di Sumatera Barat
by: , MUSRIADI, et al.
Published: (2009)

Kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Pertanahan yang dikaitkan dengan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Sragen
by: , LEGAWATI, Rindu, et al.
Published: (2008)

Pelaksanaan Kewenangan Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Kapuas
by: , WIDJANARKO, Agus Danang, et al.
Published: (2007)

KEWENANGAN MEMBUAT AKTA PERTANAHAN ANTARA NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KOTAMADYA SINGKAWANG
by: , Erna Fahriati, et al.
Published: (2011)

Pelaksanaan pengawasan terhadap pejabat pembuat akta tanah oleh Badan Pertanahan Nasional di Kota Makassar
by: , FERIAL, Muhammad, et al.
Published: (2009)

Pelaksanaan penyelesaian sengketa pendaftaran tanah secara mediasi pada Kantor Pertanahan Kota Padang
by: , RUSMAN, et al.
Published: (2009)

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DAN PENDAFTARANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
by: , Fransiscus Xaverius Ambar Tri Kurniawan, et al.
Published: (2014)

Kewenangan pengelola sumber daya air pada kawasan DAS Citarum dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup
by: , SUKARSA, Dadang Epi, et al.
Published: (2003)

Peranan pemerintah kota Samarinda dalam meningkatkan ketaatan hukum wajib retribusi pasar di wilayah Kota Samarinda
by: , SULISTIANI, I Gusti Ayu, et al.
Published: (2003)

Implementasi kewenangan Badan Pengawas Daerah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur dalam melaksanakan pengawasan terhadap perangkat daerah
by: , SUSANTO, Heni, et al.
Published: (2004)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANAHAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH (Studi Pelaksanaan Tata Laksana Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan)
by: , ASPAR, S.SIT, et al.
Published: (2012)

PELAKSANAAN FUNGSI CAMAT DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEWENANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 DI KOTA YOGYAKARTA
by: , Yunita Astuti, SH, et al.
Published: (2013)

Pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan Kota Denpasar
by: , DANAKUSUMA, Tutik, et al.
Published: (2009)

Kewenangan Camat dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Tegal
by: , PRAKOSA, Haron Bagas, et al.
Published: (2003)

Urgensi nomor identifikasi bidang tanah terkait dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tanah di Kota Denpasar
by: , KUSUMA, Ni Ketut Rahayu Krisnawati, et al.
Published: (2009)

Perlindungan hukum terhadap produsen produk sarung Samarinda ditinjau dari segi indikasi geografis di Kota Samarinda
by: , SURADIYANTO, et al.
Published: (2005)

Pemberian izin lokasi oleh Pemerintah daerah terhadap pelaksanaan deregulasi dalam rangka peningkatan investasi di Kota Samarinda
by: , RUSLIANSYAH, Rusean, et al.
Published: (2004)

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah
by: , DINONG, Marthinus Botu, et al.
Published: (2005)

Pelaksanaan pewarisan masyarakat adat Dayak Kenyah di Desa Pampang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
by: , CHAIRINA, Rachmitavidya, et al.
Published: (2010)

Kualitas pelayanan publik bidang pertanahan :: Studi kasus pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
by: , WARMAN, Tony, et al.
Published: (2010)

PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2004 - 2009
by: , Adila Yustiana, SH, et al.
Published: (2011)

Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pertanahan
by: , ARININGSIH, Nurul, et al.
Published: (2001)

Pelaksanaan pendaftaran APHT yang didahului SKMHT yang dibuat oleh notaris PPAT yang berkedudukan di luar wilayah kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo :: Studi kasus notaris PPAT X dan Y di Purworejo
by: , YANI, Evin April, et al.
Published: (2008)

Pelayanan kantor pertanahan Kota Pangkalpinang dalam pendaftaran tanah
by: , RAHMASARI, Dita, et al.
Published: (2008)

Kajian terhadap Pasal 15 ayat (2) Huruf f UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengenai Kewenangan Notaris membuat Akta yang Berkaitan dengan Pertanahan di Kota Yogyakarta
by: , MUHAMMAD, Nukman, et al.
Published: (2007)

Reorientasi kewenangan kejaksaan di bidang keperdataan dalam perspektif penegakan hukum bisnis di Indonesia
by: , DEWANTO, Hendro, et al.
Published: (2002)